PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238PMK082014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

PERMEN Nomor 46-pmk-08-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik INDONESIA, sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. 2. SUN dalam Denominasi Yen adalah SUN yang diterbitkan di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang. 3. Penjualan SUN dalam Denominasi Yen adalah kegiatan penjualan SUN dalam Denominasi Yen berdasarkan ketentuan pasar keuangan di Jepang. 4. Pihak adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik INDONESIA ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan. 5. Investment Bank adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas pasar modal/lembaga keuangan dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi di Jepang. 6. Private Placement adalah kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada investor tertentu melalui Agen Penjual dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sesuai dengan kesepakatan. 7. Bookbuilding adalah kegiatan penawaran Penjualan SUN dalam Denominasi Yen kepada Pihak dengan cara Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. 8. Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa Investment Bank yang lulus seleksi untuk kegiatan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen. 9. Agen Penjual adalah Investment Bank yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen. 10. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko. 11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 12. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penjualan SUN dalam Denominasi Yen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dan/atau konsultan hukum. 13. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN dalam Denominasi Yen kepada calon investor. 14. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN dalam Denominasi Yen yang diperoleh setiap calon investor sesuai dengan hasil Penjualan SUN dalam Denominasi Yen. 15. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN dalam Denominasi Yen yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN dalam Denominasi Yen. 16. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring di Jepang yang ditunjuk. 2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal21 (1) Konsultan hukum ditetapkan oleh KPAdengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh PPK. (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan konsultan hukum. (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 1 (satu) tahun untuk seluruh kegiatan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen sepanjang tahun dimaksud. 3. Ketentuan Pasal 24diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article II

Correction

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh frasa ”Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang” selanjutnya dibaca ”Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko”. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR/PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 238/PMK.08/2014TENTANGPENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DIJEPANG TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN SUN DALAM DENOMINASI YEN MELALUI PRIVATEPLACEMENTATAS INISIATIF ANGGOTA PANEL 1. Anggota Panel menyampaikan surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placement kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara (SUN) setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat SUN menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen. 3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUNDalam Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUNDalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal; b. dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka Direktur Jenderal akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jadwal pembahasan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUNDalam Denominasi Yen. 4. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, PPK menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan kepada konsultan hukum yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk membantu pemerintah dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan penjualanSUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placementtermasuk penyiapan dokumen hukum yang diperlukan. 5. Dalam rangka pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, anggota Panel diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil kesepakatan, dan DJPPRdiwakili oleh Direktur SUN. 6. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka hasil pembahasan antara anggota Panel dengan DJPPRc.q. Direktorat SUNdapat berupa menolak atau menerima penawaran pembelian SUN Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal; b. dalam hal penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen diterima, maka ditindaklanjuti dengan: 1) penetapan anggota Panel sebagai Agen Penjual oleh KPA; 2) penyampaian surat penunjukan anggota Panel sebagai Agen Penjual kepada anggota Paneloleh PPK dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual; dan 3) penandatanganan dokumen kesepakatan yang antara lain meliputi ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Dalam Denominasi Yen oleh Agen Penjual,yang dilakukan olehDirektur SUNmewakili Direktur Jenderal. 7. Hasil Penjualan SUNDalam Denominasi Yensebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. 8. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka6 huruf b butir 3) dan ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Agen Penjual. 9. Ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUNDenominasi Yen, atau addendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Dalam Denominasi Yen sertasurat-surat terkait Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placement yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN. 10. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metodePrivate Placement diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238PMK082014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 24

Article 38

Article 41

Article 42

Article II