PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II

PERMEN Nomor 45-pmk-06-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

ASPEK DAN JENIS PEMERIKSAAN

Article 4

Correction

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap aspek sebagai berikut: a. Aspek kualitas pelayanan lelang, yang meliputi: 1. kesesuaian pelayanan lelang dengan peraturan; 2. kecermatan dan ketelitian dalam membuat Minuta Risalah Lelang dan turunannya; 3. kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis dokumen; 4. kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang; dan 5. optimalisasi harga lelang. b. Aspek kuantitas pelayanan lelang, yang meliputi: 1. jumlah minuta, salinan, kutipan, dan grosse Risalah Lelang yang dihasilkan baik dengan kondisi barang laku, ditahan, atau tidak ada penawaran; dan 2. jumlah harga lelang, bea lelang, dan pungutan pajak/pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Aspek kepatuhan administrasi dan pelaporan, yang meliputi: 1. keakuratan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. ketepatan waktu penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Jenis Pemeriksaan terdiri atas: a. Pemeriksaan berkala, yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pemeriksaan insidental, yang dilakukan dalam hal diperlukan.

Article 6

(1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam rangka: a. penilaian kepatuhan Objek Pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang; dan b. penilaian kinerja Objek Pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh aspek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, untuk kegiatan Objek Pemeriksaan dalam periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya.

Article 7

(1) Pemeriksaan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan atas dasar: a. pengaduan masyarakat; b. informasi dari pihak-pihak terkait; dan/atau c. hasil Pemeriksaan sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti. (2) Pemeriksaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh atau sebagian aspek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN

Article 14

Correction

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan Pemeriksaan; b. persiapan Pemeriksaan; dan c. pelaksanaan Pemeriksaan.

Article 15

Correction

Tahapan perencanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kegiatan: a. penelaahan terhadap laporan Pejabat Lelang Kelas II; b. penelaahan terhadap hasil Pemeriksaan sebelumnya, dalam hal pernah dilakukan Pemeriksaan; dan c. penentuan Pemeriksa.

Article 16

Tahapan persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi kegiatan: a. pengumpulan informasi awal; dan b. penyiapan dokumen administratif terkait Pemeriksaan.

Article 17

(1) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan informasi paling kurang berupa: a. data diri Pejabat Lelang Kelas II; dan b. data kinerja Pejabat Lelang Kelas II. (2) Data diri Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang berupa: a. identitas Pejabat Lelang Kelas II antara lain NIK, NPWP, alamat rumah, alamat kantor, dan nomor telepon; b. Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II; c. Berita Acara Pelantikan Pejabat Lelang Kelas II; d. Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II, dalam hal pernah melakukan perpanjangan masa jabatan; e. Surat Pemberitahuan Pindah Alamat Kantor, dalam hal pernah pindah alamat; dan f. Surat Keputusan Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan, dalam hal pernah pindah Wilayah Jabatan. (3) Data kinerja Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang berupa laporan berkala.

Article 18

(1) Kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan menyiapkan dokumen administratif terkait Pemeriksaan yang paling kurang berupa: a. surat tugas; b. surat pemberitahuan Pemeriksaan; dan c. daftar permintaan data dan/atau dokumen. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan mengikuti ketentuan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui alamat kantor Objek Pemeriksaan atau disampaikan langsung kepada Objek Pemeriksaan, sebelum dilaksanakan Pemeriksaan. (4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Daftar permintaan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 19

Tahapan pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi kegiatan: a. pertemuan pendahuluan (entry meeting) antara Pemeriksa dengan Objek Pemeriksaan; b. pemeriksaan; dan c. pengisian kertas kerja pemeriksaan.

Article 20

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pemeriksa. (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lelang; dan b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan terkait Pejabat Lelang Kelas II atau dipandang cakap untuk melakukan Pemeriksaan. (3) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden).

Article 21

Pada kegiatan pertemuan pendahuluan (entry meeting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Pemeriksa: a. menunjukkan surat tugas pemeriksaan kepada Objek Pemeriksaan; b. menjelaskan kepada Objek Pemeriksaan paling kurang mengenai tujuan Pemeriksaan, dasar Pemeriksaan, dan ruang lingkup Pemeriksaan; dan c. menyerahkan daftar permintaan data dan/atau dokumen.

Article 22

(1) Dalam hal diperlukan selama kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Pemeriksa meminta data dan/atau dokumen tambahan. (2) Permintaan data dan/atau dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat daftar permintaan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Article 23

Pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan berpedoman pada program kegiatan pemeriksaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 24

(1) Kegiatan pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan oleh Pemeriksa. (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan penyusunan berita acara pemeriksaan.

Article 25

(1) Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemeriksa dan Objek Pemeriksaan. (3) Dalam hal Objek Pemeriksaan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Pemeriksa: a. menuliskan “Objek Pemeriksaan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan” pada catatan berita acara pemeriksaan; dan b. menandatangani secara sepihak berita acara pemeriksaan.

Article 26

Dalam hal Objek Pemeriksaan tidak diketahui keberadaanya sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sehingga kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b tidak dapat dilakukan, maka Pemeriksa: a. menuliskan “Objek Pemeriksaan tidak diketahui keberadaanya sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pemberitahuan” pada catatan berita acara pemeriksaan; dan b. menandatangani secara sepihak berita acara pemeriksaan.

Article 27

(1) Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan. (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 28

(1) Pemeriksa membuat simpulan Pemeriksaan pada laporan hasil Pemeriksaan. (2) Berdasarkan simpulan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa dapat memberikan rekomendasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. saran perbaikan; dan/atau b. pengenaan sanksi.

Article 29

Rekomendasi berupa saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan terdapat kesalahan administrasi dan/atau pelaporan.

Article 30

(1) Rekomendasi berupa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Surat Peringatan Tertulis; b. Surat Keputusan Pembebastugasan; atau c. Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Lelang Kelas II.

Article 31

(1) Laporan hasil Pemeriksaan berkala disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berakhir. (2) Laporan hasil Pemeriksaan insidental disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berakhir. (3) Laporan hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.

Article 32

(1) Pemeriksaan ulang dapat dilakukan dalam hal terdapat data baru. (2) Pelaksanaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disampaikannya laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

BAB Kesatu

Tahapan Pemeriksaan

Article 14

Correction

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan Pemeriksaan; b. persiapan Pemeriksaan; dan c. pelaksanaan Pemeriksaan.

Article 15

Correction

Tahapan perencanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kegiatan: a. penelaahan terhadap laporan Pejabat Lelang Kelas II; b. penelaahan terhadap hasil Pemeriksaan sebelumnya, dalam hal pernah dilakukan Pemeriksaan; dan c. penentuan Pemeriksa.

Article 16

Tahapan persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi kegiatan: a. pengumpulan informasi awal; dan b. penyiapan dokumen administratif terkait Pemeriksaan.

Article 17

(1) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan informasi paling kurang berupa: a. data diri Pejabat Lelang Kelas II; dan b. data kinerja Pejabat Lelang Kelas II. (2) Data diri Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang berupa: a. identitas Pejabat Lelang Kelas II antara lain NIK, NPWP, alamat rumah, alamat kantor, dan nomor telepon; b. Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II; c. Berita Acara Pelantikan Pejabat Lelang Kelas II; d. Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II, dalam hal pernah melakukan perpanjangan masa jabatan; e. Surat Pemberitahuan Pindah Alamat Kantor, dalam hal pernah pindah alamat; dan f. Surat Keputusan Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan, dalam hal pernah pindah Wilayah Jabatan. (3) Data kinerja Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang berupa laporan berkala.

Article 18

(1) Kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan menyiapkan dokumen administratif terkait Pemeriksaan yang paling kurang berupa: a. surat tugas; b. surat pemberitahuan Pemeriksaan; dan c. daftar permintaan data dan/atau dokumen. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan mengikuti ketentuan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui alamat kantor Objek Pemeriksaan atau disampaikan langsung kepada Objek Pemeriksaan, sebelum dilaksanakan Pemeriksaan. (4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Daftar permintaan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 19

Tahapan pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi kegiatan: a. pertemuan pendahuluan (entry meeting) antara Pemeriksa dengan Objek Pemeriksaan; b. pemeriksaan; dan c. pengisian kertas kerja pemeriksaan.

Article 20

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pemeriksa. (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lelang; dan b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan terkait Pejabat Lelang Kelas II atau dipandang cakap untuk melakukan Pemeriksaan. (3) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden).

Article 21

Pada kegiatan pertemuan pendahuluan (entry meeting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Pemeriksa: a. menunjukkan surat tugas pemeriksaan kepada Objek Pemeriksaan; b. menjelaskan kepada Objek Pemeriksaan paling kurang mengenai tujuan Pemeriksaan, dasar Pemeriksaan, dan ruang lingkup Pemeriksaan; dan c. menyerahkan daftar permintaan data dan/atau dokumen.

Article 22

(1) Dalam hal diperlukan selama kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Pemeriksa meminta data dan/atau dokumen tambahan. (2) Permintaan data dan/atau dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat daftar permintaan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Article 23

Pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan berpedoman pada program kegiatan pemeriksaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 24

(1) Kegiatan pengisian kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan oleh Pemeriksa. (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan penyusunan berita acara pemeriksaan.

Article 25

(1) Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemeriksa dan Objek Pemeriksaan. (3) Dalam hal Objek Pemeriksaan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Pemeriksa: a. menuliskan “Objek Pemeriksaan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan” pada catatan berita acara pemeriksaan; dan b. menandatangani secara sepihak berita acara pemeriksaan.

Article 26

Dalam hal Objek Pemeriksaan tidak diketahui keberadaanya sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sehingga kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b tidak dapat dilakukan, maka Pemeriksa: a. menuliskan “Objek Pemeriksaan tidak diketahui keberadaanya sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pemberitahuan” pada catatan berita acara pemeriksaan; dan b. menandatangani secara sepihak berita acara pemeriksaan.

BAB Kedua

Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Article 27

Correction

(1) Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan. (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 28

Correction

(1) Pemeriksa membuat simpulan Pemeriksaan pada laporan hasil Pemeriksaan. (2) Berdasarkan simpulan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa dapat memberikan rekomendasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. saran perbaikan; dan/atau b. pengenaan sanksi.

Article 29

Rekomendasi berupa saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan terdapat kesalahan administrasi dan/atau pelaporan.

Article 30

(1) Rekomendasi berupa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Surat Peringatan Tertulis; b. Surat Keputusan Pembebastugasan; atau c. Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Lelang Kelas II.

Article 31

(1) Laporan hasil Pemeriksaan berkala disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berakhir. (2) Laporan hasil Pemeriksaan insidental disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berakhir. (3) Laporan hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 45-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB Kesatu

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kedua

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Ketiga