PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 43-pmk-07-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1307), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 11 dan angka 14 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 10

Correction

(1) Berdasarkan surat minat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Kepala Daerah dapat mengajukan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit mencantumkan: a. besaran Pinjaman PEN Daerah; b. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah; c. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah; dan d. penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah. (1a) Pengajuan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020, diterima paling lambat minggu terakhir bulan November 2020; dan b. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya, diterima: 1. paling lambat minggu terakhir bulan Mei untuk tahap I; dan 2. paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun berkenaan untuk tahap II dalam hal masih terdapat sisa dana atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah setelah dikurangi dengan jumlah permohonan Pinjaman PEN Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1. (2) Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang: a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; b. surat komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan Paket Kebijakan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung Program PEN; c. surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah; dan d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang telah mendapat reviu oleh inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas permohonan Pinjaman PEN Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilampiri dengan surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. (6) surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Utama PT SMI sebagai kelengkapan dokumen permohonan Pinjaman PEN Daerah. 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 43-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 2

Article 2A

Article 9

Article 10

Article 12

Article 13

Article 14A

Article 22

Article 22A

Article 23

Article 27

Article II