PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42-pmk-08-2014 Tahun 2014 tentang PENJUALAN OBLIGASI NEGARA KEPADA INVESTOR RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

PERMEN Nomor 42-pmk-08-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 2. Investor Ritel adalah individu atau orang perseorangan Warga Negara INDONESIA yang akan membeli Obligasi Negara. 3. Pasar Perdana Domestik adalah kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel yang dilakukan di wilayah INDONESIA untuk pertama kali. 4. Obligasi Negara Yang Dapat Diperdagangkan adalah Obligasi Negara yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. 5. Obligasi Negara Yang Tidak Dapat Diperdagangkan adalah Obligasi Negara yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. 6. Agen Penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran dan penjualan Obligasi Negara www.djpp.kemenkumham.go.id kepada Investor Ritel. 7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan. 8. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi. 9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 10. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dalam rangka penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik. 11. Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual Obligasi Negara kepada Investor Ritel, yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah panitia yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan jasa Agen Penjual dalam rangka penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik. 12. Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Agen Penjual, yang selanjutnya disebut Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh calon Agen Penjual yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan kualifikasi. 13. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Negara oleh Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik kepada Agen Penjual. 14. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis kepada publik mengenai penawaran Obligasi Negara untuk Investor Ritel. 15. Penjatahan adalah penetapan alokasi Obligasi Negara yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel. 16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi dalam rangka penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel, yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Obligasi Negara. 17. Bank Pembayar adalah Bank yang memiliki rekening giro Rupiah di Bank INDONESIA, yang ditunjuk oleh Agen Penjual untuk melakukan Setelmen dana. 18. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan www.djpp.kemenkumham.go.id Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang. 19. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank INDONESIA.

BAB III

PENGADAAN JASA AGEN PENJUAL

Article 3

Correction

(1) Untuk dapat ditunjuk menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus: a. menyampaikan Dokumen Penawaran; b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan; dan c. lulus dari proses pengadaan jasa Agen Penjual yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan. (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memiliki: a. kantor cabang minimal di 5 (lima) kota yang tersebar pada paling kurang di 3 (tiga) Provinsi di INDONESIA; b. rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel; c. anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman melakukan penjualan produk keuangan secara ritel; dan d. dukungan teknologi sistem informasi yang terintegrasi ke kantor cabang.

Article 4

Pengadaan jasa Agen Penjual dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengumuman; b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. pemberian penjelasan; d. pemasukan Dokumen Penawaran; e. pembukaan Dokumen Penawaran; f. evaluasi Dokumen Penawaran; g. pemilihan peserta pengadaan jasa Agen Penjual untuk ikut tahap presentasi (beauty contest); h. pelaksanaan presentasi; i. pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi; j. penetapan calon Agen Penjual; k. pengumuman calon Agen Penjual; l. sanggahan; m. sanggahan banding (jika ada); dan n. penunjukan Agen Penjual.

Article 5

(1) Dalam hal jumlah calon Agen Penjual yang menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan kurang dari 5 (lima), Panitia Pengadaan melakukan pengumuman ulang. (2) Pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan calon Agen Penjual yang telah memasukkan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan. (3) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon Agen Penjual yang memasukkan Dokumen Penawaran tetap kurang dari 5 (lima), proses pengadaan jasa Agen Penjual dinyatakan gagal dan Panitia Pengadaan menyampaikan laporan kepada KPA.

Article 6

Dalam hal jumlah calon Agen Penjual berdasarkan hasil pengadaan jasa Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kurang dari 3 (tiga) calon Agen Penjual, maka proses pengadaan jasa Agen Penjual dinyatakan gagal dan Panitia Pengadaan menyampaikan laporan kepada KPA.

Article 7

(1) Agen Penjual ditetapkan oleh KPA, dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK. (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 8

Jumlah Agen Penjual yang akan ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan sesuai kebutuhan Pemerintah, paling kurang 3 (tiga) Agen Penjual.

BAB V

DOKUMEN PENJUALAN

Article 10

Correction

Dalam rangka penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik diperlukan dokumen antara lain: a. Memorandum Informasi; dan b. Perjanjian kerja dengan Agen Penjual.

Article 11

Correction

Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, paling kurang memuat: a. tata cara pelaksanaan Pemesanan Pembelian; b. metode Penjatahan; c. tingkat kupon; d. jenis kupon; e. harga; f. bentuk Obligasi Negara (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan); dan g. pelunasan sebelum jatuh tempo.

Article 12

Perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, paling kurang memuat: a. kewajiban Agen Penjual untuk melakukan penawaran dan penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; www.djpp.kemenkumham.go.id b. kewajiban Agen Penjual untuk melaporkan seluruh hasil penawaran kepada Direktur Jenderal melalui PPK; c. kewajiban Agen Penjual untuk menunjuk Bank Pembayar dalam rangka pelaksanaan Setelmen dana; d. kewajiban Agen Penjual untuk menyetorkan seluruh dana hasil penjualan Obligasi Negara dari Investor Ritel ke rekening giro Bank Pembayar, yang selanjutnya akan dilakukan pendebetan oleh Bank INDONESIA dari rekening giro Bank Pembayar yang ditunjuk Agen Penjual di Bank INDONESIA untuk dikreditkan ke Rekening Pemerintah di Bank INDONESIA; e. kewajiban Agen Penjual untuk memastikan bahwa Obligasi Negara yang dimenangkan oleh Investor Ritel telah masuk ke rekening surat berharga Investor Ritel sesuai hasil Penjatahan; dan f. kewajiban Agen Penjual untuk mengembalikan sebagian atau seluruh dana calon Investor Ritel yang tidak mendapatkan Penjatahan dari Pemerintah ke rekening yang bersangkutan.

Article 13

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berhak menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian Obligasi Negara dari Investor Ritel yang masuk.

Peraturan Menteri Nomor 42-pmk-08-2014 Tahun 2014 tentang PENJUALAN OBLIGASI NEGARA KEPADA INVESTOR RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

BAB IX

Article 20

Article 21

BAB X

Article 22

Article 21