PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

PERMEN Nomor 41-pmk-07-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. 4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. 5. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. 6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari DTU yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota. 7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN. 14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan. 15. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 16. Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 17. Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA MENGENAI PEMBAGIAN ADD

Article 4

Correction

(1) Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) per Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa. (2) Peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD; b. rincian pembagian ADD per Desa; c. besaran penghasilan tetap untuk kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan d. mekanisme penyaluran ADD. (3) Rincian pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan: a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. (4) Besaran penghasilan tetap untuk kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Mekanisme penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan ketersediaan dana untuk penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Article 5

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2) Peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir minggu kedua bulan April tahun berjalan. (3) Penyampaian peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Arsip Data Komputer dan/atau file Portable Document Format (PDF). (4) Penyampaian dalam bentuk Arsip Data Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Penyampaian bentuk file Portable Document Format (PDF) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan melalui surat elektronik (email) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH

Article 6

Correction

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan besaran ADD dalam peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghitung pemenuhan besaran ADD dengan mengalikan persentase minimal ADD dengan DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima APBD sampai dengan hari kerja terakhir minggu kedua bulan April tahun berjalan, evaluasi pemenuhan besaran ADD dihitung dengan mengalikan persentase minimal ADD dengan DTU yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN. (4) Dalam hal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sampai dengan hari kerja terakhir minggu kedua bulan April tahun berjalan, evaluasi pemenuhan besaran ADD dihitung dengan mengalikan persentase minimal ADD dengan DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. (5) Dalam hal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima APBD dan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sampai dengan hari kerja terakhir minggu kedua bulan April tahun berjalan, evaluasi pemenuhan besaran ADD dihitung dengan mengalikan persentase minimal ADD dengan DTU yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN.

Article 7

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa terhadap 10% (sepuluh persen) DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD dalam peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa terhadap 10% (sepuluh persen) DTU yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD dalam Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan terhadap 10% (sepuluh persen) DTU yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan untuk menentukan selisih kurang besaran ADD yang telah dievaluasi pada tahun anggaran sebelumnya terhadap 10% (sepuluh persen) DTU yang tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN.

Article 8

Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Article 9

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada: a. bupati/wali kota yang menganggarkan ADD kurang dari 10% (sepuluh persen) dari DTU yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan; dan b. bupati/wali kota yang belum menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota bersangkutan; b. besaran DTU yang dianggarkan dalam APBD atau ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN; c. besaran dan persentase ADD dari DTU yang ditetapkan dan yang seharusnya ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa; dan d. selisih kurang ADD dari ADD yang seharusnya ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa. (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 10

Article 11

(1) Berdasarkan peraturan bupati/wali kota dan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per desa yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi kembali atas pemenuhan besaran ADD. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Article 12

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DTU yang ditunda. (2) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA BUN Penyaluran TKDD berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (3) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sekaligus ke Rekening Kas Umum Daerah pada penyaluran DTU periode berikutnya. (4) Tata cara penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus.

Article 13

(1) Dalam hal berdasarkan evaluasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota: a. tidak menyampaikan peraturan bupati/wali kota atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12); atau b. menyampaikan peraturan bupati/wali kota atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) dan belum memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan MENETAPKAN besaran DTU yang akan dipotong. (2) Jumlah DTU yang akan dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah DTU yang telah ditunda. (3) Dana hasil pemotongan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKD. (4) Pembagian dana hasil pemotongan DTU kepada setiap Desa yang akan disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional berdasarkan: a. besaran ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per desa; atau b. alokasi formula Dana Desa tahun berjalan yang tercantum dalam peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan Dana Desa setiap Desa, dalam hal tidak terdapat peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per desa.

Article 14

(1) Berdasarkan hasil penghitungan jumlah DTU yang akan dipotong dan pembagian dana hasil pemotongan DTU kepada setiap Desa yang akan disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan penyaluran DTU atas tidak terpenuhinya ADD. (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Daerah; b. jenis dan jumlah pemotongan penyaluran DTU; c. besaran ADD setiap Desa; dan d. penyetoran dana hasil pemotongan DTU ke RKD. (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Article 15

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPA BUN Penyaluran TKDD melakukan: a. pemotongan DTU; dan b. penyetoran dana hasil pemotongan DTU ke RKD.

Article 16

(1) Pemotongan DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan secara sekaligus pada periode berikutnya sebesar DTU yang ditunda penyalurannya pada periode sebelumnya. (2) Pemotongan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan bersamaan dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DTU periode berkenaan. (3) Pemotongan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus. (4) Dana hasil pemotongan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun penerimaan transito hasil pemotongan DAU atau DBH.

Article 17

(1) KPA BUN Penyaluran TKDD melakukan penyetoran dana hasil pemotongan DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ke RKD secara sekaligus berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4). (2) Penyetoran dana hasil pemotongan DTU ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan besaran pembagian ADD untuk setiap Desa yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyetoran dana hasil pemotongan DTU ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyetoran dana hasil pemotongan DTU ke RKD. (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyetoran dana hasil pemotongan DTU ke RKD. (6) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (7) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

(1) Pemerintah Desa menyampaikan lembar konfirmasi atas penerimaan penyetoran dana hasil pemotongan DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada KPA Penyaluran TKDD dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) melalui surat elektronik (email) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Pemerintah Desa melakukan pencatatan dan penganggaran dana hasil pemotongan DTU yang diterima RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Penundaan Penyaluran DTU

Article 10

Correction

(1) Dalam hal berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota: a. tidak menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sampai dengan tanggal 5 Mei tahun berjalan dan berdasarkan hasil evaluasi belum memenuhi besaran minimal ADD; atau b. menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 5 Mei tahun berjalan, dan berdasarkan hasil evaluasi masih belum memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai penundaan penyaluran DTU atas tidak terpenuhinya ADD. (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Daerah; b. besaran ADD yang seharusnya ditetapkan; c. besaran selisih kurang ADD; d. jenis dan besaran DTU yang ditunda; e. waktu penundaan penyaluran DTU; dan f. penyaluran kembali DTU yang ditunda. (3) Dalam hal tanggal 5 Mei bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja berikutnya. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak menyampaikan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besaran penundaan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4). (5) Penyaluran kembali DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah rekomendasi penyaluran kembali DTU yang ditunda diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan DTU. (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 7. (7) Jenis, besaran, dan waktu penundaan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan: a. untuk DAU, dilaksanakan mulai penyaluran DAU bulan Juni paling sedikit sebesar 1/3 (satu pertiga) dari selisih ADD hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) atau paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari DAU yang akan disalurkan pada bulan berkenaan; atau b. untuk DBH, dilaksanakan pada penyaluran DBH triwulan III secara sekaligus sebesar selisih ADD hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6). (8) Dalam hal besaran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi untuk menutup selisih kekurangan ADD, penundaan penyaluran DTU memperhitungkan besaran proporsi DAU dan DBH dengan besaran DTU yang disalurkan. (9) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (10) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), KPA BUN Penyaluran TKDD melaksanakan penundaan penyaluran DTU. (11) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah kabupaten/kota: a. menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa dengan besaran ADD sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau b. menyesuaikan besaran ADD dalam perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per desa dengan menambahkan jumlah selisih kurang ADD sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (12) Peraturan bupati/wali kota atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 Agustus tahun berjalan. (13) Dalam hal tanggal 5 Agustus bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pada hari kerja berikutnya. (14) Tata cara penundaan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Menteri Nomor 41-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kelima

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22