PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

PERMEN Nomor 39-pmk-02-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYEDIAAN ANGGARAN DAN PENCAIRAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

Article 4

Correction

(1) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan usulan kebutuhan BOP untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN setiap awal tahun anggaran berjalan. (2) Kebutuhan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Biaya Satuan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikalikan dengan perkiraan jumlah Penerima Manfaat Pensiun dalam satu tahun. (3) KPA BUN melakukan penilaian atas usulan kebutuhan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan KPA BUN dalam mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana BOP kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Article 5

(1) KPA BUN melalui PPA BUN mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (2) Direktorat Jenderal Anggaran bersama-sama dengan PPA BUN melakukan koordinasi dan penelaahan atas usulan indikasi kebutuhan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan dan penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Article 6

Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BOP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan dan penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Article 7

(1) Dalam hal sumber pendanaan BOP berasal dari hasil pengembangan AIP, tata kelola dan mekanisme penggunaannya mengikuti ketentuan sebagaimana mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Hasil pengembangan AIP yang menjadi sumber pendanaan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3) Pengakuan hasil pengembangan AIP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengesahan pendapatan pada SPM Pengesahan.

Article 8

(1) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) membebankan BOP secara langsung kepada hasil pengembangan AIP. (2) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan usulan pengesahan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN setiap bulan. (3) Pengajuan usulan pengesahan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi jumlah Penerima Manfaat Pensiun dikalikan Biaya Satuan. (4) KPA melakukan penelitian usulan pengesahan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerbitkan SPM untuk diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan SPM Nihil yang mengesahkan pembebanan kepada hasil pengembangan AIP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan mengesahkan BOP sebagai realisasi belanja. (6) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D Pengesahan berdasarkan SPM yang diajukan oleh KPA BUN.

Article 9

(1) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan tagihan BOP kepada KPA BUN setiap bulan. (2) Pengajuan tagihan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi jumlah Penerima Manfaat Pensiun dikalikan Biaya Satuan. (3) KPA BUN melakukan penelitian atas tagihan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan SPM untuk diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan oleh KPA BUN.

Article 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan atau pencairan BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB Kesatu

Penyediaan Anggaran Biaya Operasional Penyelenggaraan

Article 4

Correction

(1) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan usulan kebutuhan BOP untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN setiap awal tahun anggaran berjalan. (2) Kebutuhan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Biaya Satuan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikalikan dengan perkiraan jumlah Penerima Manfaat Pensiun dalam satu tahun. (3) KPA BUN melakukan penilaian atas usulan kebutuhan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan KPA BUN dalam mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana BOP kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Article 5

(1) KPA BUN melalui PPA BUN mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. (2) Direktorat Jenderal Anggaran bersama-sama dengan PPA BUN melakukan koordinasi dan penelaahan atas usulan indikasi kebutuhan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan dan penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Article 6

Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BOP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan dan penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Article 7

(1) Dalam hal sumber pendanaan BOP berasal dari hasil pengembangan AIP, tata kelola dan mekanisme penggunaannya mengikuti ketentuan sebagaimana mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Hasil pengembangan AIP yang menjadi sumber pendanaan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3) Pengakuan hasil pengembangan AIP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengesahan pendapatan pada SPM Pengesahan.

Peraturan Menteri Nomor 39-pmk-02-2021 Tahun 2021 tentang BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17