Peraturan Menteri Nomor 36-pmk-010-2018 Tahun 2018 tentan…

Article 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018 A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NON POKOK YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2017 1. Persetujuan Hapus Mutlak oleh PRESIDEN No PDAM NAMA NPWP 1. PDAM Kota Padang 2. PDAM Kota Pontianak 3. PDAM Kabupaten Badung 4. PDAM Kabupaten Indramayu 5. PDAM Kota Pasuruan 6. PDAM Kota Palangkaraya 2. Penetapan Hapus Mutlak oleh Menteri Keuangan No PDAM NAMA NPWP 1. PDAM Kabupaten Toli Toli 2. PDAM Kabupaten Bulungan B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK KOP SURAT WAJIB PAJAK Nomor : ....... (1) Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.010/2018 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......(2) di ......... (3) Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XXX/PMK.010/2018 tanggal XXX tentang Pajak penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018, dengan ini : Nama Wajib Pajak : .............................................(4) NPWP : .............................................(5) Alamat : .............................................(6) Nomor Rekening : .............................................(7) Nama Nasabah : .............................................(8) Nama Bank : .............................................(9) Kantor Cabang Bank : .............................................(10) mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.010/2018. Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri : 1. SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017. 2. Laporan keuangan tahun 2017. 3. Kutipan elemen laporan keuangan tahun 2017 sesuai lampiran C PMK Nomor XXX/PMK.010/2018. 4. Fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank. Demikian permohonan ini kami sampaikan. .........., ................ 2018 (11) Pengurus/Kuasa *), Nama Jelas..................(12) Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah..............(13) 2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak *) Coret yang tidak sesuai PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK 1. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak; 2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; 3. Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; 4. Diisi dengan nama Wajib Pajak; 5. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak; 7. Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM; 8. Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagimana terdaftar di Bank; 9. Diisi dengan nama Bank; 10. Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank; 11. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat; 12. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai; 13. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar. C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH Nama Wajib Pajak : .............................................(1) NPWP : .............................................(2) Tahun Pajak : 2017 No. Uraian Rupiah I Pendapatan Usaha (3) II Beban Usaha (4) III Laba (Rugi) Usaha (5) IV Pendapatan dari Luar Usaha a. Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara) (6) b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (7) c. Beban Lain-lain (8) V Jumlah Laba (Rugi) Bersih (9) VI Koreksi Fiskal (10) VII Penghasilan Neto Fiskal (11) VIII Kompensasi Kerugian (12) IX Penghasilan Kena Pajak (13) X Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (14) XI Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (15) XII Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (Selisih X-XI) (16) .........., ................ 2018 (17) Pengurus/Kuasa *) Nama Jelas ..................(18) Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah..............(19) 2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak *) Coret yang tidak sesuai PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH 1. Diisi dengan nama Wajib Pajak; 2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha; 4. Diisi dengan Jumlah Beban Usaha; 5. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) – (II); 6. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara); 7. Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM (Berdasarkan persetujuan PRESIDEN atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)); 8. Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain; 9. Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) – (IV.c); 10. Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal; 11. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) – (VI); 12. Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian; 13. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) – (VIII); 14. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara; 15. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara; 16. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) – (XI); 17. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat; 18. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai; 19. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 36-pmk-010-2018 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6