PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34-pmk-04-2015 Tahun 2015 tentang MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA DLAN INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PERMEN Nomor 34-pmk-04-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB 4

Tunjangan Cuti Tahunan

Article 11

Correction

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi apabila telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Article 12

Correction

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan: a. paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. paling banyak 1 (satu) kali Gaji atau Upah.

Article 13

Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tetap diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi meskipun hak cuti yang bersangkutan tidak diambil atau tidak diberikan karena kepentingan BPJS.

Article 14

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan: a. tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Pengawas sudah termasuk utilitas diberikan secara bulanan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; dan b. tunjangan perumahan bagi anggota Direksi sudah termasuk utilitas diberikan secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji atau Upah dan paling banyak sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulan. (2) Dalam hal BPJS telah memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir. (3) Dalam hal BPJS belum memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menggunakan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan tunjangan perumahan.

Article 15

(1) Dalam hal rumah jabatan yang ada pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan merupakan rumah sewaan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai berakhirnya masa sewa. (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menggunakan rumah jabatan sampai berakhirnya masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tunjangan perumahan. (3) Dalam hal masa sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS tidak menyediakan rumah jabatan baru, baik secara sewa maupun kepemilikan.

Article 16

Pajak atas tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditanggung oleh BPJS.

BAB 5

Tunjangan Perumahan

Article 14

Correction

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan: a. tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Pengawas sudah termasuk utilitas diberikan secara bulanan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; dan b. tunjangan perumahan bagi anggota Direksi sudah termasuk utilitas diberikan secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji atau Upah dan paling banyak sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulan. (2) Dalam hal BPJS telah memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir. (3) Dalam hal BPJS belum memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menggunakan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan tunjangan perumahan.

Article 15

(1) Dalam hal rumah jabatan yang ada pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan merupakan rumah sewaan, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai berakhirnya masa sewa. (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menggunakan rumah jabatan sampai berakhirnya masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tunjangan perumahan. (3) Dalam hal masa sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS tidak menyediakan rumah jabatan baru, baik secara sewa maupun kepemilikan.

Article 16

Pajak atas tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditanggung oleh BPJS.

BAB 2

Fasilitas Kesehatan

Article 19

Correction

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dalam bentuk asuransi kesehatan. (2) Besaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah dalam 1 (satu) tahun.

Article 20

Correction

(1) Fasilitas pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BPJS. (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang akan menggunakan fasilitas pendampingan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas pendampingan hukum tersebut kepada BPJS apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu tersebut adalah sebagai pribadi.

Article 21

(1) Fasilitas pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan dengan ketentuan: a. jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada BPJS hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum dalam 1 (satu) kasus tertentu; dan b. penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh BPJS sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BPJS. (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang beperkara dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, biaya kantor pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BPJS menjadi beban anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang beperkara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban BPJS. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi menggunakan kantor pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi, atau peninjauan kembali, biaya kantor pengacara/konsultan hukum tidak menjadi beban BPJS. (5) Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan BPJS.

Article 22

(1) Dalam hal permasalahan hukum anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi belum memiliki kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak dibayarkan terlebih dahulu dan dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi BPJS sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh BPJS. (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menerima fasilitas pendampingan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BPJS. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi menggunakan kantor pengacara/konsultan hukum yang dibiayai oleh BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan akan mengganti atau mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh BPJS apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi menjadi saksi, tersangka, atau terdakwa dalam perkara pidana yang dilaporkan oleh BPJS atau Negara, BPJS tidak menanggung biaya kantor pengacara/konsultan hukum bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan. (5) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang beperkara dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum.

Article 23

Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, fasilitas pendampingan hukum bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan berupa biaya perkara yang ditanggung BPJS dengan ketentuan: a. jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum dalam 1 (satu) kasus tertentu; b. penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh BPJS sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BPJS; c. biaya kantor pengacara/konsultan hukum adalah biaya resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; d. anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan e. penggugat atau tergugat adalah pihak selain BPJS atau Negara.

Article 24

Fasilitas pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga diberikan kepada mantan anggota Dewan Pengawas dan mantan anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk dan atas nama jabatannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB 3

Fasilitas Pendampingan Hukum

Article 20

Correction

(1) Fasilitas pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BPJS. (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang akan menggunakan fasilitas pendampingan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas pendampingan hukum tersebut kepada BPJS apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu tersebut adalah sebagai pribadi.

Article 21

(1) Fasilitas pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan dengan ketentuan: a. jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada BPJS hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum dalam 1 (satu) kasus tertentu; dan b. penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh BPJS sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BPJS. (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang beperkara dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, biaya kantor pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayarkan oleh BPJS menjadi beban anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang beperkara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban BPJS. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi menggunakan kantor pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi, atau peninjauan kembali, biaya kantor pengacara/konsultan hukum tidak menjadi beban BPJS. (5) Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan BPJS.

Article 22

(1) Dalam hal permasalahan hukum anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi belum memiliki kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak dibayarkan terlebih dahulu dan dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi BPJS sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh BPJS. (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menerima fasilitas pendampingan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan BPJS. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi menggunakan kantor pengacara/konsultan hukum yang dibiayai oleh BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan akan mengganti atau mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh BPJS apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi menjadi saksi, tersangka, atau terdakwa dalam perkara pidana yang dilaporkan oleh BPJS atau Negara, BPJS tidak menanggung biaya kantor pengacara/konsultan hukum bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan. (5) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang beperkara dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum.

Article 23

Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, fasilitas pendampingan hukum bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan berupa biaya perkara yang ditanggung BPJS dengan ketentuan: a. jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum dalam 1 (satu) kasus tertentu; b. penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh BPJS sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BPJS; c. biaya kantor pengacara/konsultan hukum adalah biaya resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; d. anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan e. penggugat atau tergugat adalah pihak selain BPJS atau Negara.

Article 24

Fasilitas pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga diberikan kepada mantan anggota Dewan Pengawas dan mantan anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk dan atas nama jabatannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Article 25

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berupa keanggotaan klub olahraga.

Article 26

(1) Fasilitas olahraga berupa keanggotaan klub olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan dengan ketentuan: a. bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan 1 (satu) keanggotaan klub olahraga; dan b. BPJS hanya menanggung uang pendaftaran dan iuran tahunan keanggotaan klub olahraga. (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak bersedia mendaftarkan diri dalam keanggotaan klub olahraga, uang pendaftaran dan iuran tahunan tidak diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 34-pmk-04-2015 Tahun 2015 tentang MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA DLAN INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 17

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB 1

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB 2

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 3

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 4

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 5

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB 1

Article 18

Article 19

BAB 2

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 3

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 4

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 5

Article 27

Article 28

BAB 6

Article 28

Article 29

BAB 7

Article 29

BAB III

Article 30

Article 31

Article 32

BAB IV