PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32-pmk-010-2019 Tahun 2019 tentang BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERMEN Nomor 32-pmk-010-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai. 4. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean. 5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UNDANG-UNDANG Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 6. Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

Article 5

Correction

(1) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; b. bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; c. kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan d. pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang. (2) Jasa teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi: a. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi; b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan; c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi; d. layanan keamanan teknologi informasi (IT security), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan; e. layanan pusat kontak (contact center), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak; f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (client) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (data processing), dan konfigurasi piranti keras (hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer; g. layanan komputasi awan (cloud computing) dan web hosting, antara lain data hosting atau data storage sepanjang server berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan data hosting atau data storage merupakan penyedia layanan cloud computing atau web hosting; dan h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis. (3) Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi: a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri; b. layanan transmitter and responder (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean; c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau d. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

Article 11

Correction

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.010/2019 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI FORMAT PEMBERITAHUAN EKSPOR JASA KENA PAJAK PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR JASA KENA PAJAK EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD NO. KODE Diisi :- EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak :- EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud NO. SERI Diisi : secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang Dilakukan Bagian A : EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD NPWP Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. NAMA WAJIB PAJAK Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. ALAMAT, KELURAHAN/KECAMATAN, KOTA/KODE POS Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP. NOMOR TELEPON Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak. Bagian B : PEMESAN/ PENERIMA JKP/ BKP TIDAK BERWUJUD NAMA Diisi sesuai dengan nama penerima JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice. ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA/ KOTA/ KODE POS Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice. NOMOR TELEPON Diisi sesuai dengan nomor telepon penerima JKP/BKP Tidak Berwujud di negara tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice. Bagian C : JENIS JKP/ BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR C.I EKSPOR JKP NAMA JKP Diisi sesuai dengan nama JKP yang diekspor dan tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice. UNTUK JASA MAKLON : NO. PEB Diisi sesuai dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP. NO. NPE Diisi sesuai dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP. DESKRIPSI JASA Diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis JKP yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP tersebut. NILAI PENGGANTIAN Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas JKP yang diekspor yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice. TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor JKP. NO. & TANGGAL INVOICE Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal invoice atas ekspor JKP yang dilakukan. C.II EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD NAMA BKP TIDAK BERWUJUD Diisi sesuai dengan nama BKP Tidak Berwujud yang diekspor dan tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice. NILAI PENGGANTIAN Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau invoice. TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor BKP Tidak Berwujud. NO. & TANGGAL INVOICE Diisi sesuai dengan nomor & tanggal invoice atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan. PERNYATAAN Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak/Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. TANGGAL PEMBERITAHUAN Tanggal diisi sesuai dengan tanggal invoice. TANDA TANGAN Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih dahulu kepada kantor pelayanan pajak. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 32-pmk-010-2019 Tahun 2019 tentang BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11