PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI REKENING DANA INVESTASI DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PERMEN Nomor 31-pmk-05-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 24

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA KOP SURAT PDAM KABUPATEN/KOTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN/KOTA ..... Nomor: SSSSSSSS Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Kabupaten/Kota …. dengan ini kami menyatakan bahwa PDAM Kabupaten/Kota …. bersedia untuk melunasi Kewajiban Pokok per cut-off date 30 Juni 2015 selambat- lambatnya tanggal ... Februari 2016. Atas pelunasan kewajiban pokok tersebut, selanjutnya PDAM Kabupaten/Kota …. mengikuti skema penyelesaian Piutang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Direktur/Direktur Utama PDAM Kabupaten/Kota …. .................................................. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KOP SURAT PDAM KABUPATEN/KOTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN/KOTA ..... Nomor: SSSSSSSS Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Kabupaten/Kota ... dengan ini kami menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota ... dan DPRD Kabupaten/Kota ... bersedia untuk mengikuti skema pembayaran seluruh kewajiban pokok dan/atau pembayaran seluruh kewajiban non pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota …. akan mengalokasikan dana untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM dan selanjutnya akan dikompensasikan sebagai pembayaran seluruh kewajiban pokok dan/atau pembayaran seluruh kewajiban non pokok kepada PDAM dalam APBD-P 2016. Besaran dana pembayaran tersebut sama dengan besaran dana yang diterima dari Pemerintah Pusat. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Ketua DPRD ……………………. Bupati …………………….… Direktur/Direktur Utama PDAM Kabupaten/Kota ... ………………….…….. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOP SURAT PDAM KABUPATEN/KOTA Nomor : Lampiran : Hal : Laporan Kinerja PDAM …*) Tahun … **) Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Up. Direktur Sistem Manajemen Investasi Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai III Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4Jakarta 10710 Jakarta Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No /PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM, berikut kami sampaikan laporan kinerja PDAM …. *) tahun …. **) Yang berisi : 1. Informasi Umum: a. Ringkasan Uraian perusahaan; 1) pendirian; 2) data umum; b. Tujuan dan Fungsi Perusahaan; c.Struktur Organisasi; d. Pelanggan (jumlah sambungan tahun ….**) ) 2. Penilaian kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47/1999; LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI DAN REKENING PEMBANGUNAN 3. Pengukuran tingkat kesehatan berdasarkan data Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Utang PDAM kepada Pemerintah sesuai neraca per 31 Desember tahun … **); 5. Data realisasi tahun …..**) atas: a. rasio tarif rata-rata terhadap biaya produksi (%); b. tingkat kehilangan air (%); c. cakupan pelayanan wilayah (%). 6. Rencana pengembangan investasi. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Direktur/Direktur Utama PDAM Kabupaten/Kota ... (Nama) Keterangan : *) Diisi nama PDAM **) Diisi tahun Laporan Kinerja MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 31-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI REKENING DANA INVESTASI DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23

Article 24