PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92PMK082014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASINGLEMBAGA ASING

PERMEN Nomor 3-pmk-08-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 5

(1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) untuk keperluan Belanja Hibah dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02). (2) Dalam hal anggaran hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing telah dialokasikan di Bagian Anggaran 999.02 sejak awal, maka RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Keuangan. (3) Dalam hal anggaran hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing dialokasikan ke Bagian Anggaran 999.02 melalui pergeseran dari BA BUN selain Bagian Anggaran 999.02, tidak dilakukan reviu oleh APIP Kementerian Keuangan. (4) Tata cara reviu oleh APIP Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara. (5) RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Belanja Hibah yang ditandatangani oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Belanja Hibah pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L); dan b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam rangka transfer Belanja Hibah, yang ditandatangani oleh KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing. (6) RKA-BUN beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara(BUN) oleh PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02). (7) Rencana Dana Pengeluaran BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02). (8) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) mengajukan usul penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) untuk keperluan Belanja Hibah kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan dilampiri Rencana Dana Pengeluaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan dilampiri: a. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02); b. Rencana Dana Pengeluaran BUN yang telah diteliti; c. Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN masing- masing KPA-BUN; d. RKA-BUN; dan e. Arsip Data Komputer. (9) Direktur Jenderal Anggaran melakukan proses pengesahan atas usulan pengesahan DIPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) DIPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penyaluran Belanja Hibah. (11) KPA menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penyelesaian pengesahan DIPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Belanja Hibah pada K/L. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 6

Correction

(1) Dalam rangka pencairan Belanja Hibah, pejabat eselon I yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Belanja Hibah pada K/L menyampaikan surat permintaan pencairan Belanja Hibah kepadaKPA. (2) Surat permintaan pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. SPTJM atas pelaksanaan kegiatan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh pejabat eselon I yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Belanja Hibah padaK/L, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing; b. Surat keterangan rekening Pemerintah Asing/Lembaga Asing penerima hibah; dan c. rekening Koran Pemerintah Asing/Lembaga Asing penerima hibah. (3) Berdasarkan surat permintaan pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dalam valuta asing/rupiah kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar. (4) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam valuta asing/rupiah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilampiri SPTJM dalam rangka transfer Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b. (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar pelaksanaan transfer Belanja Hibah dari rekening kas Negara ke rekening Pemerintah Asing/Lembaga Asing penerima hibah. (6) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Permintaan Pembayaran dan SPM, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja Negara atas beban bagian anggaran BUN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.*

Peraturan Menteri Nomor 3-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92PMK082014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASINGLEMBAGA ASING

Article I

Article 5

Article I

Article 5

Article 6

Article II