PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 269-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN

PERMEN Nomor 269-pmk-05-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 4. Satuan Kerja Sementara OJK yang selanjutnya disebut Satker Sementara OJK adalah satuan kerja yang bersifat sementara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pencairan dan penyaluran dana APBN untuk OJK. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat OJK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pencairan dan penyaluran dana APBN untuk OJK. 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuatan komitmen. 7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak. 10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM- LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-LS. 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh KPA yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh KPA atas transaksi belanja negara.

Article 13

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.05/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : .............................................. (1) 2. NIP : …………………………………… (2) 3. Jabatan : .............................................. (3) 4. Satuan Kerja : .............................................. (4) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Perhitungan...(5)...sebesar...(6)...(dengan huruf) telah dihitung dengan benar. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran...(7) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ………… (8) ………… Kuasa Pengguna Anggaran, (9) ……………..……………….(10) KOP SURAT SATUAN KERJA PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) NO URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM (2) Diisi dengan nama jabatan KPA (3) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (4) Diisi dengan jenis pengeluaran negara (5) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka (6) Diisi dengan jenis pengeluaran negara (7) Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPTJM (8) Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan (9) Diisi dengan nama lengkap KPA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.05/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) Nomor : ..........(1) 1. Nama Satker : .............................................. (2) 2. Kode Satker : .............................................. (3) 3. Nomor/Tanggal DIPA : .............................................. (4) 4. Kegiatan : .............................................. (5) 5. Output : .............................................. (6) 6. Periode SPTB : .............................................. (7) 7. Tahun Anggaran : .............................................. (8) Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pencairannya melalui SP2D sebelumnya di Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut: URAIAN BELANJA Akun Jumlah Uang SP2D nomor....(9) tanggal....(10) xxxxxx (11) (12) Jumlah Belanja (13) Sisa Dana APBN (14) Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemerikasaan aparat pengawas fungsional. KOP SURAT SATUAN KERJA Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya SPTB ini, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………......(15)...……......... Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sementara OJK, (16) .....................................(17) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) NO URAIAN ISIAN (10) Diisi dengan nomor penerbitan SPTB (11) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (12) Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan (13) Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan DIPA (14) Diisi dengan kode kegiatan yang tercantum dalam DIPA (15) Diisi dengan kode output yang tercantum dalam DIPA (16) Diisi dengan periode SPTB (17) Diisi dengan tahun anggaran (18) Diisi dengan nomor SP2D (19) Diisi dengan tanggal SP2D (20) Diisi dengan kode akun belanja negara yang tercantum dalam DIPA (21) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka (22) Diisi dengan jumlah belanja yang dibayarkan dalam angka (23) Diisi dengan sisa dana dalam APBN (24) Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPTB (25) Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan (26) Diisi dengan nama lengkap KPA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 269-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13