PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 266-pmk-07-2015 Tahun 2015 tentang PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERMEN Nomor 266-pmk-07-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Article 6

Correction

(1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui penilaian atas 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: a. indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; b. indikator kinerja pelayanan dasar publik; dan c. indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Article 7

(1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan terhadap daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah tersedia 3 (tiga) atau paling sedikit 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Penilaian indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kondisi: a. belum memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya; atau b. memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan/atau Tidak Wajar (TW) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, dilakukan secara terpisah dari Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Article 8

(1) Indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. (2) Indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaiama dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 11 (sebelas) variabel, yaitu: a. realisasi pendapatan asli daerah/realisasi total pendapatan daerah; b. growth (realisasi pajak daerah dan retribusi daerah/realisasi total pendapatan daerah); c. realisasi ruang fiskal/realisasi total pendapatan APBD; d. realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah/realisasi produk domestik regional bruto nonminyak bumi dan gas bumi; e. realisasi total pendapatan daerah + realisasi penerimaan pembiayaan/realisasi total belanja daerah + realisasi total pengeluaran pembiayaan; f. realisasi belanja modal/realisasi total belanja APBD; g. realisasi belanja pegawai/realisasi total belanja APBD; h. realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya/realisasi total belanja APBD; i. defisit APBD/total pendapatan APBD; j. realisasi pendapatan APBD/target pendapatan APBD; dan k. realisasi belanja APBD/pagu belanja APBD.

Article 9

(1) Indikator kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan indikator yang menggambarkan capaian layanan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada pelayanan fungsi dasar yang meliputi: a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; dan c. bidang pekerjaan umum. (2) Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 3 (tiga) variabel, yaitu: a. angka partisipasi murni sekolah dasar; b. angka partisipasi murni sekolah menengah pertama; dan c. angka melek huruf. (3) Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu: a. persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi; dan b. persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan. (4) Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu: a. persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak; dan b. persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak.

Article 10

(1) Indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan indikator yang menggambarkan capaian pemerintah daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan. (2) Indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu: a. tingkat pertumbuhan ekonomi; b. penurunan tingkat kemiskinan; c. penurunan tingkat pengangguran; dan d. pengendalian tingkat inflasi. (3) Variabel pengendalian tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung menggunakan produk domestik regional bruto deflator.

Article 11

(1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan menghitung Nilai Variabel Indikator masing-masing variabel setiap indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. (2) Nilai Variabel Indikator masing-masing variabel setiap indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan menjadi Nilai Indikator. (3) Nilai Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan menjadi Nilai Daerah.

Article 12

Prosedur pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui tahapan: a. penilaian; dan b. pemberian peringkat.

Article 13

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. memberi nilai pada masing-masing variabel; b. menjumlahkan Nilai Variabel Indikator masing-masing variabel setiap indikator; dan c. menjumlahkan Nilai Indikator. (2) Pemberian nilai pada masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung selisih angka antara 2 (dua) tahun dengan memperhatikan data terakhir yang tersedia. (3) Pemberian nilai pada masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk indikator kinerja pelayanan dasar publik dilakukan: a. dengan menghitung selisih angka dari 2 (dua) tahun dan atas angka pada tahun terakhir; dan b. dengan memberikan nilai maksimum untuk daerah yang mempunyai angka 100 (seratus) selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (4) Pemberian nilai pada masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk variabel tingkat kemiskinan dan variabel tingkat pengangguran pada indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan dilakukan dengan menghitung angka capaian menuju target yang ditentukan (shortfall reduction). (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan untuk masing-masing daerah.

Article 14

(1) Selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kemudian dikelompokkan menurut kuartil tertinggi hingga terendah. (2) Penilaian ditetapkan berdasarkan hasil pengelompokan dengan memperhatikan polarisasi variabel atau arah penggunaan variabel dalam penilaian, yang meliputi: a. searah, yaitu makin besar selisih maka makin besar nilai yang diperoleh; dan b. berlawanan, yaitu makin besar selisih maka makin kecil nilai yang diperoleh. (3) Dalam hal penilaian dengan polarisasi searah, maka berdasarkan kuartil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penilaian sebagai berikut: a. untuk kuartil tertinggi mendapatkan skor 4 (empat); b. untuk kuartil menengah pertama mendapatkan skor 3 (tiga); c. untuk kuartil menengah kedua mendapatkan skor 2 (dua); dan d. untuk kuartil terendah mendapatkan skor 1 (satu). (4) Dalam hal penilaian dengan polarisasi berlawanan, maka berdasarkan kuartil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penilaian sebagai berikut: a. untuk kuartil tertinggi mendapatkan skor 1 (satu); b. untuk kuartil menengah pertama mendapatkan skor 2 (dua); c. untuk kuartil menengah kedua mendapatkan skor 3 (tiga); dan d. untuk kuartil terendah mendapatkan skor 4 (empat). (5) Arah penggunaan atau polarisasi variabel dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

(1) Untuk memperoleh Nilai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan: a. menjumlahkan Nilai Indikator; b. memberikan pembobotan nilai terhadap masing-masing indikator; dan c. menentukan nilai tertinggi masing-masing indikator. (2) Nilai Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikalikan koefisien penyesuaian. (3) Koefisien penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pembagian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai tertinggi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (4) Pemberian bobot nilai terhadap masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan rincian sebagai berikut: a. indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus); b. indikator kinerja pelayanan dasar publik diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan c. indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). (5) Penentuan nilai tertinggi masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan rincian sebagai berikut: a. nilai tertinggi adalah 44 (empat puluh empat) untuk indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dengan 11 (sebelas) variabel penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. nilai tertinggi adalah 28 (dua puluh delapan) untuk indikator kinerja pelayanan dasar publik dengan 7 (tujuh) variabel penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); c. nilai maksimal adalah 16 (enam belas) untuk indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan 4 (empat) variabel penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan d. nilai tertinggi untuk keseluruhan indikator adalah 88 (delapan puluh delapan).

Article 16

Article 17

(1) Peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah untuk seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Menteri Keuangan. (2) Hasil Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Article 18

(1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakuan dengan menggunakan data indikator tahun sebelumnya (t-1 dan t-2) atau data terakhir yang tersedia. (2) Data indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersumber dari APBD dan laporan realisasi APBD. (3) Data indikator pelayanan dasar publik dan indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Data opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bersumber dari Badan Pemeriksan Keuangan.

Article 19

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan APBD dan laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus. (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/ lembaga yang berwenang paling lambat akhir bulan Mei. (3) Berdasarkan permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/ lembaga yang berwenang menyampaikan data kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Juli.

BAB Kedua

Metodologi Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Article 8

Correction

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Prosedur Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Article 12

Correction

Prosedur pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui tahapan: a. penilaian; dan b. pemberian peringkat.

Article 13

Correction

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

(1) Pemberian peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan kelompok peringkat; dan b. MENETAPKAN peringkat masing-masing daerah. (2) Kelompok peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 12 (dua belas) peringkat menurut nilai yang tertinggi hingga nilai terendah dengan predikat sebagai berikut: a. AA+ dengan predikat Sangat Baik Tingkat I; b. AA dengan predikat Sangat Baik Tingkat II; c. AA- dengan predikat Sangat Baik Tingkat III; d. BB+ dengan predikat Baik Tingkat I; e. BB dengan predikat Baik Tingkat II; f. BB- dengan predikat Baik Tingkat III; g. CC+ dengan predikat Cukup Tingkat I; h. CC dengan predikat Cukup Tingkat II; i. CC- dengan predikat Cukup Tingkat III; j. DD+ dengan predikat Kurang Tingkat I; k. DD dengan predikat Kurang Tingkat II; dan l. DD- dengan predikat Kurang Tingkat III. (3) Penentuan nilai tertinggi dan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 100 (seratus) dan 25 (dua puluh lima), sehingga rentang nilai masing-masing kelompok peringkat ditentukan sama besar yaitu 6,25 (enam koma dua puluh lima). (4) Berdasarkan kelompok peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan peringkat masing-masing daerah sebagai berikut: a. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) diberikan peringkat AA+; b. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 87,50 (delapan puluh tujuh koma lima puluh) sampai dengan kurang dari 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) diberikan peringkat AA; c. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 81,25 (delapan puluh satu koma dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 87,50 (delapan puluh tujuh koma lima puluh) diberikan peringkat AA-; d. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 75,00 (tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 81,25 (delapan puluh satu koma dua puluh lima) diberikan peringkat BB+; e. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 68,75 (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 75,00 (tujuh puluh lima) diberikan peringkat BB; f. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) sampai dengan kurang dari 68,75 (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima) diberikan peringkat BB-; g. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) diberikan peringkat CC+; h. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 50,00 (lima puluh) sampai dengan kurang dari 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) diberikan peringkat CC; i. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 43,75 (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 50,00 (lima puluh) diberikan peringkat CC-; j. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima) sampai dengan kurang dari 43,75 (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima)diberikan peringkat DD+; k. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 31,25 (tiga puluh satu koma dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) diberikan peringkat DD; dan l. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 31,25 (tiga puluh satu koma dua puluh lima) diberikan peringkat DD-.

Peraturan Menteri Nomor 266-pmk-07-2015 Tahun 2015 tentang PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Keempat

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21