PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 265-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

PERMEN Nomor 265-pmk-05-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disebut SABL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain. 2. Belanja Lain-Lain Bagian Anggaran 999.08 yang selanjutnya disebut Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. 3. Beban Lain-Lain adalah transaksi berkaitan dengan Belanja Lain-Lain yang berdasarkan kejadiannya memiliki karakteristik akuntansi basis akrual. 4. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga Negara. 5. Pihak Lain adalah instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/Lembaga dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas Pemerintah Daerah, dan karenanya wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 7. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain. 10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 BUN adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang membidangi kesekretariatan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain yang berada di bawahnya. 11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keaungan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disebut UAPPA BUN adalah Unit Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain yang berada di bawahnya. 12. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Lain- Lain. 13. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut UAPBUN AP adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil). 14. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN. 15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. 20. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 21. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 22. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan. 23. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 24. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 25. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Article 4

Correction

UAKPA BUN memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Lain-Lain yang terdiri atas: a. Beban Lain-Lain; b. Belanja Lain-Lain; dan c. Aset dan kewajiban terkait transaksi Belanja Lain-Lain.

Article 5

Correction

(1) Beban Lain-Lain diakui pada saat: a. resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN; dan/atau b. timbulnya kewajiban berdasarkan hasil perhitungan rekonsiliasi dengan unit teknis dan verifikasi oleh KPA BUN. 2. Beban Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran. 3. Beban Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil rekonsiliasi unit teknis dan verifikasi oleh KPA BUN. 4. Beban Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan pada LO.

Article 6

(1) Belanja Lain-Lain diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani Rekening Kas Umum Negara. (2) Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang membebani Rekening Kas Umum Negara berdasarkan asas bruto. (3) Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada LRA

Article 7

(1) Pengembalian Belanja Lain-Lain secara kas atas belanja tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang realisasi Belanja Lain- Lain tahun anggaran berjalan yang disajikan pada LRA dan pengurang Beban Lain-Lain yang disajikan pada LO pada saat diterima oleh Kas Negara. (2) Pengembalian Belanja Lain-Lain secara kas atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai pendapatan Lain-Lain yang disajikan pada LRA dan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disajikan pada LO pada saat diterima oleh Kas Negara.

Article 8

(1) Beban Lain-Lain dan Belanja Lain-Lain diungkapkan secara memadai dalam CaLK berdasarkan klasifikasi Belanja Lain-Lain. (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi perbandingan pagu Belanja Lain-Lain dengan realisasi Belanja Lain- Lain, perbandingan dengan realisasi Belanja Lain-Lain tahun anggaran sebelumnya, rincian realisasi Belanja Lain-Lain, pengungkapan kenaikan/penurunan pengakuan Beban Lain-Lain, dan pengungkapan Beban Lain-Lain.

Article 9

(1) Piutang Belanja Lain-Lain diakui pada saat ditetapkannya surat ketetapan piutang oleh KPA BUN. (2) Piutang Belanja Lain-Lain diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan surat ketetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Nilai piutang Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada Neraca dalam pos aset lancar sebagai piutang bukan pajak. (4) UAKPA BUN melakukan analisis kualitas piutang Belanja Lain-Lain untuk menentukan nilai penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang. (5) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kontra akun piutang Belanja Lain-Lain yang disajikan pada Neraca dalam pos aset lancar sebagai piutang bukan pajak. (6) Beban penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan pada LO. (7) Piutang, penyisihan piutang tidak tertagih, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih diungkapkan secara memadai pada CaLK. (8) Pengurangan atau penghapusan nilai Piutang Belanja Lain-Lain pada Neraca berdasarkan dokumen pelunasan berupa surat setoran ke rekening kas negara atau dokumen penyelesaian piutang negara yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian piutang.

Article 10

(1) Dalam hal realisasi Belanja Lain-Lain menghasilkan BMN, transaksi perolehan BMN diakui pada saat BMN diterima oleh KPA BUN. (2) Transaksi perolehan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen serah terima barang. (3) Transaksi perolehan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada Neraca. (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan informasi mutasi BMN. (5) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan dari Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN kepada satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang mengelola Belanja Lain-Lain. (6) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Pejabat Eselon I di Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang melaksanakan fungsi kesekretariatan. (7) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan atau sampai dengan berakhirnya kegiatan. (8) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran selaku Pembantu Pengguna Barang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. (9) Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang telah diserahterimakan dan berada di Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.

Article 11

(1) Utang Belanja Lain-Lain diakui pada saat hasil rekonsiliasi dan verifikasi komitmen Belanja Lain-Lain yang ditagihkan kepada Negara dan belum terselesaikan pembayarannya sampai dengan tahun anggaran berjalan. (2) Utang Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan verifikasi komitmen Belanja Lain-Lain yang ditagihkan kepada Negara dan belum terselesaikan pembayarannya sampai dengan tahun anggaran berjalan. (3) Pengakuan dan pengukuran utang Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketersediaan alokasi dan pagu anggaran Belanja Lain-Lain tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya. (4) Nilai utang Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada Neraca sebagai utang jangka pendek dan diungkapkan secara memadai pada CaLK. (5) Pengurangan atau penghapusan nilai utang Belanja Lain-Lain pada Neraca berdasarkan dokumen pengeluaran negara yang membebani rekening kas negara atau dokumen penghapusan utang.

Article 12

(1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan. (3) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. Neraca; d. LPE; dan e. CaLK. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Article 13

(1) UAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada UAPPA-E1 BUN setiap bulan, semester, dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut: a. LRA dan Neraca, disampaikan setiap bulan; dan b. LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK disampaikan setiap semesteran dan tahunan. (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.

Article 14

(1) UAPPA-E1 BUN menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain dengan UAPBUN AP setiap triwulan. (3) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. Neraca; d. LPE; dan e. CaLK. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Article 15

(1) UAPPA-E1 BUN menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada UAPPA BUN setiap triwulanan, semesteran, dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut: a. LRA dan Neraca, disampaikan triwulanan; dan b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK, disampaikan setiap semesteran dan tahunan. (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

Article 16

(1) UAPPA BUN menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 BUN. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain dengan UAPBUN AP setiap semesteran dan tahunan. (3) Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. Neraca; d. LPE; dan e. CaLK. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Article 17

(1) UAPPA BUN menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan. (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

Article 18

(1) Direktorat Jenderal Anggaran bertindak sebagai UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain. (2) UAPBUN menyusun Laporan Keuangan berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain dengan UAPBUN AP setiap semesteran dan tahunan. (4) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. Neraca; d. LPE; dan e. CaLK. (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Article 19

(1) UAPBUN menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan. (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Article 25

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 26

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KOP SURAT (1) BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor :…………………… (2) Pada Hari ini,……(3)……….. tanggal ………(4)………… tahun …………(5)……. bertempat di ………(6)……, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : ………………..(7)………………. NIP : ………………..(8)……………… Pangkat/Gol : …………………(9)………….. Jabatan : …………………(10)………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang Belanja Lain-Lain untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. Nama : …………………(11)…………….. NIP : …………………(12)…………….. Pangkat/Gol : ………………….(13)……………… Jabatan : …………………(14)……………. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Belanja Lain-Lain untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang pengadaanya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ………(15)…………… (Kementerian Negara /Lembaga/Pihak Lain)* berdasarkan DIPA Belanja Lain-Lain pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA. 999.08) dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Article 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima hak atas Barang Milik Negara sebesar Rp………(16)…………( dalam huruf), berupa: a. ……(17)………RP…(18)……….(dalam huruf), dengan rincian sebagaimana terlampir b. ……(17)………RP…(18)……….(dalam huruf), dengan rincian sebagaimana terlampir c. dst……

Article 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Article 3

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA Nama:……………(19)……………………. NIP………………(20)………………….. PIHAK PERTAMA Nama:………………(21)……………… NIP……………………(22)……………. materai materai TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) NOMOR URAIAN (1) Diisi dengan Kop Surat. (2) Diisi dengan nomor BAST. (3) Diisi dengan hari terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST). (4) Diisi dengan tanggal terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST). (5) Diisi dengan tahun terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST). (6) Diisi tempat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST). (7) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain. (8) Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran yang bersangkutan. (9) Diisi dengan pangkat/golongan Pengguna Anggaran yang bersangkutan. (10) Diisi dengan nama jabatan pejabat yang bersangkutan. (11) Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain. (12) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan. (13) Diisi dengan pangkat/ golongan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan. (14) Diisi dengan jabatan pejabat yang bersangkutan. (15) Diisi dengan nama unit kerja KPA Belanja Lain-Lain. (16) Diisi dengan nilai rupiah BMN yang diserahterimakan. (17) Diisi dengan jenis BMN yang diserahterimakan. (18) Diisi dengan jumlah dalam rupiah BMN yang diserahterimakan. (19) Diisi dengan nama PIHAK KEDUA. (20) Diisi dengan NIP PIHAK KEDUA. (21) Diisi dengan nama PIHAK PERTAMA. (22) Diisi dengan NIP PIHAK PERTAMA. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

Peraturan Menteri Nomor 265-pmk-05-2014 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

BAB Keempat

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

BAB VIII

Article 24

BAB IX

Article 25

Article 26

Article 1

Article 2

Article 3

BAB I

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI