PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 260-pmk-06-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERMEN Nomor 260-pmk-06-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik INDONESIA. 4. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 5. Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 6. Surplus adalah laba dari hasil kegiatan usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku. 7. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya. 8. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang dapat digunakan, antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas LPEI. 9. Jasa Produksi adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada pegawai LPEI berdasarkan kinerjanya. 10. Tantiem adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya. 11. Bagian Laba Pemerintah adalah bagian dari Surplus yang disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 13. Bukti Setoran PNBP adalah suatu bukti penyetoran atas PNBP kepada kas Negara berupa Surat Setoran Bukan Pajak. 14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian kinerja. 15. Kapitalisasi Modal adalah tambahan kontribusi modal Pemerintah pada LPEI yang berasal dari selisih lebih antara akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI dengan 25% (dua puluh lima persen) modal awal LPEI.

BAB II

PENGGUNAAN SURPLUS

Article 2

Correction

(1) Dalam hal LPEI mendapatkan Surplus dari kegiatan usahanya, Surplus tersebut dialokasikan untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem dan Bagian Laba Pemerintah. (2) Besarnya Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA.

Article 3

Penetapan nilai Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem, dan Bagian Laba Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Article 4

Cara perhitungan Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Surplus.

Article 6

(1) Perhitungan Cadangan Tujuan paling kurang mempertimbangkan: a. biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap; b. pengadaan perlengkapan; dan c. pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. (2) Penetapan Cadangan Tujuan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Article 7

(1) Perhitungan Cadangan Umum dilakukan dengan mengurangkan 90% (sembilan puluh persen) dari Surplus dengan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penetapan Cadangan Umum bertujuan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.

Article 8

Jasa Produksi dan Tantiem serta Bagian Laba Pemerintah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Surplus.

Article 9

Jasa Produksi dan Tantiem bertujuan untuk mengapresiasi pencapaian kinerja Dewan Direktur dan pegawai LPEI dalam1 (satu) tahun buku.

Article 10

(1) Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebih tinggi dari persentase Jasa Produksi. (2) Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebihtinggi dari persentase Tantiem.

Article 11

Tantiem dan Jasa Produksi dapat diberikan apabila nilai akhir Indikator Kinerja Utama paling rendah 80.

Article 12

Penetapan Jasa Produksi dan Tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Surplus; b. Capaian Indikator Kinerja Utama; c. Pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan d. Faktor-faktor lain yang relevan.

Article 13

Perhitungan realisasi capaian setiap Indikator Kinerja Utama ditetapkan paling besar 130% (seratus tiga puluh persen).

Article 14

Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama.

BAB IV

PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL

Article 19

Correction

(1) Direktur Eksekutif menyampaikan usulan penggunaan Surplus kepada Menteri. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian yang paling kurang memuat: a. capaian kinerja pegawai dan dewan direktur; b. perbandingan remunerasi (benchmarking) dengan industri perbankan; dan c. daftar remunerasi LPEI tahun sebelumnya.

Article 20

Direktur Jenderal melakukan analisis atas usulan penggunaan Surplus.

Article 21

(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal melakukan perhitungan nilai akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI. (2) Perhitungan nilai akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 22

(1) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penggunaan Surplus kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Dalam hal nilai akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI telah melebihi 25% (duapuluh lima persen) dari modal awal LPEI sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan usulan Kapitalisasi Modal dan nilai PNBP kepada Menteri untuk ditetapkan.

Article 23

Penetapan penggunaan Surplus, Kapitalisasi Modal dan nilai PNBP oleh Menteri, dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan Direktur Eksekutif secara lengkap oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Article 24

LPEI wajib menyetor Bagian Laba Pemerintah dan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Menteri MENETAPKAN penggunaan Surplus, Kapitalisasi Modal dan nilai PNBP.

Article 25

Tata cara penyetoran Bagian Laba Pemerintah dan PNBP mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 26

Direktur Eksekutif menyampaikan Bukti Setoran Bagian Laba Pemerintah dan PNBP kepada Direktur Jenderal.

Article 27

Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas Bukti Setoran Bagian Laba Pemerintah dan PNBP.

Peraturan Menteri Nomor 260-pmk-06-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IV

Article 28

BAB V

Article 29