PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26-pmk-010-2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2017 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan

PERMEN Nomor 26-pmk-010-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1292) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 2 (dua) periode dengan ketentuan sebagai berikut: No. Periode Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan 1. Periode pertama selama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. Rp2.891.858/ton (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah per ton) 2. Periode kedua, setelah tanggal berakhirnya periode tahun pertama sampai dengan tanggal Rp2.186.030/ton (dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga puluh rupiah 27 Maret 2019. per ton) 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 6

Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.