PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 253-pmk-05-2016 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

PERMEN Nomor 253-pmk-05-2016 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 2. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program. 3. Kredit Program adalah kredit/pembiayaan usaha yang disalurkan oleh lembaga keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 5. Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut dengan Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. 6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 7. Pengelola SIKP adalah unit yang berwenang mengelola SIKP. 8. Penyedia SIKP adalah pihak yang membangun dan mengembangkan SIKP. 9. Pengguna SIKP adalah pihak yang memiliki Hak Akses untuk menggunakan SIKP. 10. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh PRESIDEN melalui Keputusan yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. 11. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pelaksana teknis yang menjadi anggota Komite Kebijakan. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Penyalur adalah lembaga keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang ditunjuk untuk menyalurkan Kredit Program. 14. Penjamin adalah perusahaan penjamin yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan atas Kredit Program. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran pemberian fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikuasakan kepadanya. 16. Kode Pengguna adalah kode kewenangan Pengguna SIKP yang diberikan oleh Pengelola SIKP. 17. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses SIKP. 18. Hak Akses adalah hak untuk melakukan interaksi dengan SIKP. 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

BAB V

HAK AKSES PENGGUNA SIKP

Article 10

Correction

(1) Pengguna SIKP yang memiliki Hak Akses merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk pada institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pimpinan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Hak Akses kepada Pengelola SIKP. (3) Mekanisme pengajuan permohonan Hak Akses SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

Sekretariat Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki Hak Akses untuk: a. mengunduh data debitur; dan b. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 12

Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah, mengubah dan menghapus data calon debitur; b. mengunduh data calon debitur; c. mengunggah data mutakhir perkembangan usaha debitur; d. mengidentifikasi data calon debitur yang diunggah oleh Penyalur/Penjamin; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 13

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah, merekam, mengubah, dan menghapus data calon debitur; b. mengunduh data calon debitur; c. mengunggah data mutakhir perkembangan usaha debitur; d. mengidentifikasi data calon debitur yang diunggah oleh Penyalur/Penjamin; e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan f. mengunggah laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Article 14

Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah data calon debitur; b. mengunggah data akad kredit; c. mengunggah data transaksi; d. mengunduh data calon debitur; e. mengunduh data debitur; f. mengunggah data tagihan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; g. mengunggah plafon penyaluran per wilayah; dan h. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 15

Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah data calon debitur; b. mengunggah data sertifikat penjaminan; c. mengunggah data klaim penjaminan; d. mengunggah data subrogasi; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 16

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memiliki Hak Akses untuk: a. mengunduh data calon debitur; b. mengunduh data debitur; c. melakukan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; d. mengunggah data pembayaran Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 17

Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g memiliki Hak Akses untuk: a. mengunduh data calon debitur; b. mengunduh data debitur; c. melakukan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; d. mengunggah data penyaluran dana bergulir; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 18

Hak Akses Pengguna SIKP diberikan sesuai dengan wilayah atau kewenangan masing-masing.

BAB VII

DATA SIKP

Article 24

Correction

Jenis, format, struktur dan status data yang diunggah dan/atau direkam ke dalam SIKP sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 25

Correction

(1) Direktorat Jenderal selaku Pengelola SIKP dapat melakukan penyesuaian jenis, format, struktur dan status data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. (2) Penyesuaian jenis, format, struktur dan status data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada Pengguna SIKP.

Article 26

(1) Dalam hal terjadi perubahan data, Penyalur dan/atau Penjamin harus melakukan penyesuaian data. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan data yang mempengaruhi perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; dan b. perubahan data yang tidak mempengaruhi perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya. (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal: a. terjadi kekurangan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; atau b. terjadi kelebihan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya. (4) Dalam hal terjadi kekurangan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Penyalur menyampaikan penyesuaian data secara terpisah pada periode penagihan berikutnya. (5) Dalam hal terjadi kelebihan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Penyalur menyampaikan penyesuaian data secara terpisah pada periode penagihan berikutnya setelah menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening Kas Umum Negara. (6) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal: a. perubahan kegiatan dan skala usaha debitur; b. perubahan profil kredit; dan c. perubahan data lainnya yang tidak mempengaruhi perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya. (7) Mekanisme penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Pengelola SIKP kepada Pengguna SIKP.

Article 27

(1) Dalam hal terjadi kerusakan basis data SIKP, Pengelola SIKP menyampaikan laporan kepada Komite Kebijakan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Kebijakan dapat meminta Pengguna SIKP melakukan pengiriman data untuk perbaikan.

Article 28

Pengguna SIKP yang memiliki kewajiban mengunggah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggung jawab atas validitas data yang diunggah ke dalam SIKP.

Article 29

Dalam hal terdapat kesamaan data debitur yang diunggah oleh Penyalur yang berbeda, maka data yang diakui merupakan data akad kredit yang diunggah lebih dahulu.

Article 30

(1) Pengelola SIKP dan Pengguna SIKP bertanggung jawab atas kerahasiaan data sesuai dengan Hak Akses yang dimiliki. (2) Pengguna SIKP dilarang menggunakan data SIKP untuk keperluan selain yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor 253-pmk-05-2016 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedua

Article 26

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

Article 29

Article 30

BAB VIII

Article 31

Article 32

BAB IX

Article 33

BAB X

Article 34

BAB XI

Article 35

Article 36