PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 249-pmk-09-2016 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

PERMEN Nomor 249-pmk-09-2016 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 2008), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Article II

Correction

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dan putusan atas gugatan dimaksud belum diterbitkan, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian keberatan PBB sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN: Nomor : ................................. (1) ......................(2) Lampiran : ................................. (3) Hal : Pengajuan Keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak ....... (4) Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP ........................... …………………………………………… (5) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................... (6) NPWP : ..................................................... (7) Jabatan : ..................................................... (8) Alamat : ..................................................... (9) Nomor Telepon : ..................................................... (10) bertindak selaku : dari Wajib Pajak Nama : ..................................................... (11) NPWP : ..................................................... (12) Alamat : ..................................................... (13) atas objek pajak: NOP : ..................................................... (14) Alamat : ..................................................... (15) PBB yang terutang : Rp ............................. (16) ( ..................................... ) (17) Tanggal SPPT/SKP PBB*) diterima : ........................................................... (18) Kuasa Wajib Pajak dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak ....... (19) dengan alasan: 1. ....................................................................................................... 2. ……………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………… dst. ( 20) Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut : (21) Bumi : .................... m2 x Rp ................./m2 = Rp ..................... (a) Bangunan : .................... m2 x Rp ……………./m2 = Rp .....................+(b) Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) : (a+ b) = Rp ..................... (c) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = Rp .....................- (d) NJOP untuk penghitungan PBB (c - d) = Rp ..................... (e) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): 40% x (e) = Rp ..................... (f) PBB yang terutang : 0,5% x (f) = Rp ..................... (g) Bersama ini dilampirkan: 1. fotokopi SPPT/SKP PBB*) yang diajukan keberatan; 2. ..................................................................... ; dst. (22) Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak/Kuasa*) ................................. (23) Keterangan: 1. Beri tanda X pada yang sesuai. 2. *) Coret yang tidak perlu. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEBERATAN Nomor (1) : Diisi nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak. Nomor (2) : Diisi kota dan tanggal Surat Keberatan dibuat. Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Keberatan Nomor (4) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan. Nomor (5) : Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak diadministrasikan. Nomor (6) : Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Nomor (8) : Diisi jabatan yang menandatangani Surat Keberatan. Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Nomor (10) : Diisi nomor telepon Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan. Nomor (11) : Diisi nama Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak. Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi alamat Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak. Nomor (14) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP). Nomor (15) : Diisi alamat objek pajak. Nomor (16) : Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam angka. Nomor (17) : Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam huruf. Nomor (18) : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB diterima oleh Wajib Pajak. Nomor (19) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan. Nomor (20) : Diisi alasan keberatan menurut Wajib Pajak secara jelas. Nomor (21) : Diisi perhitungan PBB menurut Wajib Pajak secara jelas dan lengkap. Nomor (22) : Diisi jenis dokumen yang dilampirkan. Nomor (23) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.03/2016016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................. (1) Nomor : ................................. (2) ……………………….. (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Yth . ............................................. (4) ………………………………………………. Sehubungan dengan surat Saudara nomor .….............................(5) tanggal ……………. (6) hal ................................... (7) yang diterima tanggal ......................( 8), dengan ini disampaikan bahwa: 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014, diatur bahwa: a. Pasal 4 ayat (2): Surat Keberatan harus memenuhi persyaratan: 1) satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB; 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA; 3) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP; 4) dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan; 5) dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan; 6) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; 7) ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 8) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan: 1. pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar; 2. pengurangan PBB; atau 3. pengurangan denda administrasi PBB. b. Pasal 7 ayat (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. 2. Berdasarkan penelitian kami, Surat Keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 huruf a, yaitu: 1) ............................................. ; 2) ..............................................; 3) ........................................ dst. (9) Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana angka 1 huruf b, Surat Keberatan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait. 3. Saudara dapat mengajukan kembali Surat Keberatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. a.n. Direktur Jenderal Pajak .......................... (10) .......................... NIP .................... (11) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN Nomor (1) : Diisi kepala surat Nomor (2) : Diisi nomor surat pemberitahuan Nomor (3) : Diisi tanggal surat pemberitahuan dibuat. Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi nomor Surat Keberatan. Nomor (6) : Diisi tanggal Surat Keberatan. Nomor (7) : Diisi hal dalam Surat Keberatan Nomor (8) : Diisi tanggal diterimanya Surat Keberatan dari Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi persyaratan pengajuan Surat Keberatan yang tidak dipenuhi. Nomor (10) : Diisi pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan. Nomor (11) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 249-pmk-09-2016 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

Article I

Article 4

Article I

Article 4

Article 14

Article II