Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA A. Pengukuran Evaluasi
1. Aspek Implementasi a) Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran diukur dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
P :
Penyerapan anggaran RA :
Akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja PA :
Akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja Contoh:
Suatu eselon I memiliki pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.500.000.000, maka pengukuran indikator penyerapan anggaran sebagai berikut:
PA =
10.000.000.000 RA =
9.500.000.000 P = = = 95,00% b) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan.
Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 249/PMK.02/2011 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA www.djpp.kemenkumham.go.id
Keterangan:
K :
Konsistensi antara perencanaan dan implementasi RA :
Realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja RPD :
Rencana penarikan dana seluruh Satuan Kerja n :
Jumlah bulan Contoh:
Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan berserta realisasi anggaran dari suatu eselon I seperti pada tabel berikut ini:
Bulan RPD RPD Kumulatif Realisasi Anggaran Januari
800.000.000
800.000.000 - Februari
800.000.000
1.600.000.000
100.000.000 Maret
800.000.000
2.400.000.000
300.000.000 April
800.000.000
3.200.000.000
500.000.000 Mei
800.000.000
4.000.000.000
1.250.000.000 Juni
800.000.000
4.800.000.000
1.800.000.000 Juli
800.000.000
5.600.000.000
2.100.000.000 Agustus
800.000.000
6.400.000.000
4.000.000.000 September
900.000.000
7.300.000.000
5.000.000.000 Oktober
900.000.000
8.200.000.000
7.000.000.000 November
900.000.000
9.100.000.000
8.000.000.000 Desember
900.000.000
10.000.000.000
9.500.000.000 Dari tabel di atas, sebagai contoh pada bulan Februari diperoleh perbandingan akumulasi realisasi anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi rencana penarikan dana (RPD) bulanan sebagai berikut:
RA bulan Januari (1) = 0 RA bulan Februari (2) =
100.000.000 RPD bulan Januari =
800.000.000 RPD bulan Februari =
800.000.000 = = = = 6,25% Dengan cara yang sama, diperoleh perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan Bulan Tingkat Penyerapan per Bulan Januari 0,00% Juli 37,50% Februari 6,25% Agustus 62,50% Maret 12,50% September 68,49% April 15,63% Oktober 85,37% Mei 31,25% November 87,91% Juni 37,50% Desember 95,00% Dari tabel diatas, pengukuran indikator konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebagai berikut:
K = = = = 44,99% c) Pencapaian keluaran Pencapaian Keluaran diukur dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
PK :
Pencapaian Keluaran RVK :
Realisasi volume Keluaran TVK :
Target volume Keluaran RKKi :
Realisasi indikator Kinerja Keluaran ke i TKKi :
Target Indikator Kinerja Keluaran ke i M :
Jumlah Indikator Kinerja Keluaran n :
Jumlah jenis Keluaran Contoh:
Suatu eselon I memiliki 3 (tiga) jenis Keluaran dengan target dan realisasi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
KELUARAN Volume Indikator Kinerja Keluaran Target (TVK) Realisasi (RVK) IKK Target (TKK) Realisasi (RKK) Keluaran 1 (0rang) 50 45 IKK ke 1 5 3 IKK ke 2 10 7 Keluaran 2 (Laporan) 3 3 IKK ke 1 3 3 IKK ke 2 6 3 IKK ke 3 5 5 Keluaran 3 (Sistem) 1 1 IKK ke 1 4 2 IKK ke 2 3 1 Catatan:
Selama masa transisi (2 tahun pertama), pengukuran pencapaian Keluaran hanya diperoleh dengan merata-ratakan perbandingan realisasi volume output dan target volume output seperti contoh berikut:
PK = = = = 96,67% Setelah masa transisi, pengukuran pencapaian Keluaran pada tabel di atas diperoleh dengan cara:
PK = = = = 61,17% d) Efisiensi Efisiensi diukur dengan rumus sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Keterangan:
E :
Efisiensi RAK :
Realisasi anggaran per Keluaran PAK :
Pagu anggaran per Keluaran RVK :
Realisasi volume Keluaran TVK :
Target volume Keluaran n :
Jumlah jenis Keluaran Contoh:
Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran yang ada pada suatu eselon I adalah sebagai berikut:
KELUARAN Volume Anggaran Target (TVK) Realisasi (RVK) Pagu (PAK) Realisasi (RAK) Keluaran 1 (Orang) 50 45
4.000.000.000
3.800.000.000 Keluaran 2 (Laporan) 3 3
1.000.000.000
975.000.000 Keluaran 3 (Sistem) 1 1
5.000.000.000
4.725.000.000 Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:
E = = = = 0,81%
2. Aspek Manfaat Indikator yang diukur pada aspek manfaat adalah capaian Hasil. Capaian Hasil diukur dengan rumus sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Keterangan:
CH :
Capaian Hasil RKU :
Realisasi Indikator Kinerja Utama TKU :
Target Indikator Kinerja Utama N :
Jumlah Indikator Kinerja Utama Contoh:
Suatu eselon I memiliki target Indikator Kinerja Utama dari Program sebagai berikut:
IKU Target Realisasi IKU ke 1 20% 14% IKU ke 2 50% 40% Dengan rumus pencapaian Hasil diatas diperoleh:
CH = = = 75,00% B. Penilaian Aspek Evaluasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian Keluaran, dan efisiensi serta capaian Hasil) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari kelima indikator pengukuran tersebut, indikator efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%.
Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
NE :
Nilai efisiensi E :
Efisiensi www.djpp.kemenkumham.go.id
Jika efisiensi yang diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan Nilai Kinerja adalah nilai skala minimal (0%).
Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada contoh pengukuran efisiensi, nilai efisiensi dari suatu eselon I tersebut yaitu sebagai berikut:
NE = = = = Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan Program pada eselon I dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.
Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:
dengan Keterangan:
Bo bot dar i ma sin g- ma sin g asp ek sebagai berikut:
NK :
Nilai Kinerja I :
Nilai aspek implementasi P :
Penyerapan anggaran K :
Konsistensi antara perencanaan dan implementasi PK :
Pencapaian Keluaran NE :
Nilai efisiensi CH :
Capaian Hasil WI :
Bobot aspek implementasi WCH :
Bobot capaian Hasil WP :
Bobot penyerapan anggaran WK :
Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK :
Bobot pencapaian Keluaran WE :
Bobot efisiensi
1. Aspek Implementasi (WI) = 33,3 %, terdiri atas:
a) WP = 9,7 % www.djpp.kemenkumham.go.id
Dari contoh-contoh sebelumnya, diperoleh nilai aspek implementasi sebagai berikut:
I = = = 74,33% dan diperoleh nilai Kinerja dari suatu eselon I sebagai berikut:
NK = = = 74,78% Nilai Kinerja yang dihasilkan dari eselon I tersebut sebesar 74,78%, maka nilai Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L eselon I tersebut termasuk kategori cukup.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO b) WK = 18,2 % c) WPK = 43,5 % d) WE = 28,6 %
2. Aspek Manfaat (WCH) = 66,7 % www.djpp.kemenkumham.go.id
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L TA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. DESKRIPSI PROGRAM Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran Program, termasuk penjelasan mengenai model logika informasi Kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, Hasil, Keluaran, Kegiatan, dan masukan.
4. IDENTIFIKASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Berisi penjelasan mengenai keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam proses Evaluasi Kinerja.
5. PERSIAPAN EVALUASI KINERJA Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses Evaluasi Kinerja, termasuk penyusunan desain pengumpulan data.
6. PENGUMPULAN DATA Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya.
7. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian yang didukung format beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut.
8. ANALISIS
a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek.
b. Perbandingan dan penjelasan antara Hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periode sebelumnya.
9. KETERBATASAN DALAM PROSES EVALUASI Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses Evaluasi Kinerja.
10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249/PMK.02/2011 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA www.djpp.kemenkumham.go.id
Catatan:
(1) Diisi tahun anggaran pelaksanaan RKA-K/L yang dievaluasi.
(2) Diisi nama Kementerian/Lembaga yang dievaluasi.
(3) Angka hasil pengukuran dan informasi penilaian dapat didukung format hasil cetakan aplikasi yang disediakan untuk kebutuhan evaluasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id