PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 245-pmk-08-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENCARIAN SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

PERMEN Nomor 245-pmk-08-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. 3. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. 5. Sumber Pembiayaan Alternatif adalah sumber pembiayaan melalui utang yang dimaksudkan untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang/jasa yang telah ditandatangani tetap dapat dilaksanakan. 6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang negara. 8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB Kesatu

Definisi

Article 1

Correction

BAB III

PENCARIAN SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Article 6

Correction

Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN Sumber Pembiayaan Alternatif apabila dalam pengadaan Pinjaman Luar Negeri yang berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor dan/atau Kreditor Swasta Asing mengalami kondisi sebagai berikut: a. tidak terdapat calon pemberi Pinjaman Luar Negeri yang bersedia memberikan pembiayaan; b. tidak tercapai kesepakatan mengenai klausul perjanjian pinjaman; atau c. calon pemberi Pinjaman Luar Negeri mengundurkan diri sebelum atau sesudah perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani.

Article 7

(1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang pembiayaannya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit www.djpp.kemenkumham.go.id Ekspor, maka kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN: a. dapat meminta Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Sumber Pembiayaan Alternatif; dan b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terpisah dari pengadaan sumber pembiayaan. (2) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam

Article 6

huruf b dan huruf c yang pembiayaannya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, maka Direktur Jenderal meminta kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN untuk menyampaikan pengganti calon pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan usulan dari penyedia barang/jasa. (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti calon pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN dapat meminta Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Sumber Pembiayaan Alternatif.

Article 8

(1) Sumber Pembiayaan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperoleh dari: a. Pinjaman Luar Negeri; b. Pinjaman Dalam Negeri; atau c. Penerbitan Surat Berharga Negara. (2) Sumber Pembiayaan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengutamakan sumber pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

Article 9

(1) Pengadaan Pinjaman Luar Negeri sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif dilaksanakan melalui perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Luar Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Sumber Pembiayaan Alternatif dapat dipilih dari Pinjaman Dalam Negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara dengan penambahan Pinjaman Dalam Negeri atau Surat Berharga Negara. (3) Pemilihan Sumber Pembiayaan Alternatif yang diperoleh dari Pinjaman Dalam Negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan pembiayaan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. keterbatasan waktu pengadaan Pinjaman Dalam Negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara. (4) Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri yang dipilih sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Article 10

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat bersumber dari satu atau lebih lembaga pembiayaan.

Peraturan Menteri Nomor 245-pmk-08-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENCARIAN SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11