PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 240-pmk-06-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI

PERMEN Nomor 240-pmk-06-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara. 2. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai. 3. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 4. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 5. Kantor Bea dan Cukai adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pengurusan barang yang menjadi milik negara. 6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara. 7. Barang yang Menjadi Milik Negara, yang selanjutnya disingkat dengan BMN, adalah: a. barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean; c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal; d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean; e. barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara; g. barang kena cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal yang dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui; h. barang kena cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan serta yang wajib diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikuasai negara, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai, maka barang tersebut menjadi barang milik negara. 8. Lelang adalah penjualan BMN yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. 9. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu BMN. 10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar buku catatan pabean barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 11. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pengelola Barang kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian. 12. Penetapan Status Penggunaan adalah Keputusan Pengelola Barang yang memberi kewenangan mengelola BMN kepada Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. 13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMN. 14. Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut Nilai Wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual atau antara penyewa yang beniat menyewa dan pihak yang berminat untuk menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan. 15. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Article 3

Correction

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melakukan pengelolaan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Correction

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi: a. memerintahkan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan pemeriksaan fisik BMN yang berada dalam wilayah kerjanya, dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensinya; b. memberikan persetujuan peruntukan BMN berupa penjualan secara Lelang, Hibah, Penghapusan, Pemusnahan, atau Penetapan Status Penggunaan; c. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Article 5

(1) Kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagian dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan. (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani atau MENETAPKAN atas nama Menteri Keuangan, surat atau Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka persetujuan peruntukan BMN berupa penjualan secara Lelang, Hibah, Penghapusan, Pemusnahan, atau Penetapan Status Penggunaan. (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. BMN dengan perkiraan nilai di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah; b. BMN dengan perkiraan nilai sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan. (4) Perkiraan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perkiraan nilai untuk setiap permohonan peruntukan BMN.

Article 6

(1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengurusan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dengan memperhatikan keselarasannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. (2) Dalam pelaksanaan pengurusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Article 7

Dalam pengurusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi: a. menerbitkan keputusan mengenai penetapan BMN; b. melaksanakan penyimpanan BMN secara baik di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP; c. melaksanakan pencatatan BMN yang berasal dari kepabeanan ke dalam buku catatan pabean BMN dan pencatatan BMN yang berasal dari cukai ke dalam buku BMN; d. membuat perkiraan nilai BMN; e. melaporkan data BMN kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal; f. melakukan pengamanan terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya; g. mengusulkan permohonan peruntukan BMN; dan h. melakukan penyelesaian sesuai penetapan peruntukan BMN.

Article 8

(1) Dalam hal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat membuat perkiraan nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d karena tidak ada dokumen pendukung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pihak lain yang terkait.

BAB Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Barang

Article 3

Correction

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melakukan pengelolaan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Correction

Article 5

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN

Article 9

Correction

Kepala Kantor Bea dan Cukai mengajukan usulan peruntukan BMN dengan ketentuan sebagai berikut: a. Permohonan dengan perkiraan nilai sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan; b. Permohonan dengan perkiraan nilai di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Permohonan dengan perkiraan nilai di atas Rp300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah) diajukan kepada Direktur Jenderal.

Article 10

Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. Direktorat Penindakan dan Penyidikan; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Article 11

Jenis permohonan peruntukan BMN terdiri dari: a. permohonan untuk dilakukan penjualan secara Lelang; b. permohonan untuk dilakukan Penetapan Status Penggunaan; c. permohonan untuk dilakukan Hibah; d. permohonan untuk dilakukan Pemusnahan; atau e. permohonan untuk dilakukan Penghapusan.

Article 12

(1) Usulan peruntukan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. keputusan mengenai penetapan BMN; dan b. Berita Acara Pencacahan Barang. (2) Dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan Penetapan Status Penggunaan, harus disertakan pula dokumen persyaratan berupa surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal/sekretaris lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan. (3) Dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan Hibah, harus disertakan pula dokumen persyaratan berupa surat kesediaan dari: a. pemerintah daerah; b. lembaga sosial; c. lembaga budaya; d. lembaga keagamaan; atau e. lembaga kemanusiaan, yang akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan.

Article 13

Persetujuan usulan peruntukan BMN dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Usulan penjualan secara Lelang dapat disetujui apabila: 1. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; dan 2. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Usulan Penetapan Status Penggunaan dapat disetujui apabila: 1. diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga; atau 2. diperlukan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan. c. Usulan Hibah dapat disetujui apabila: 1. diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah; 2. diperlukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah; atau 3. tidak mengganggu Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, Lingkungan dan Moral Bangsa (K3LM). d. Usulan Pemusnahan dapat disetujui apabila: 1. busuk; 2. kadaluwarsa; 3. dilarang diekspor atau diimpor; 4. tidak mempunyai nilai ekonomis; atau 5. berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. e. Usulan Penghapusan dapat disetujui apabila: 1. terjadi penyusutan; atau 2. hilang.

Article 14

(1) Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Kantor Wilayah/Direktur Jenderal melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen usulan peruntukan BMN. (2) Apabila diperlukan, Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Kantor Wilayah/Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan fisik atas BMN yang diajukan usulan peruntukannya oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai secara selektif. (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan fisik, jika dilakukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan peruntukan BMN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Direktur Jenderal menerbitkan surat atau keputusan persetujuan peruntukan BMN. (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan fisik, jika dilakukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan peruntukan BMN belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Direktur Jenderal meminta Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Article 15

(1) Dalam rangka Lelang BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan Penilaian. (2) Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar. (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai MENETAPKAN Nilai Limit Lelang. (4) Penetapan Nilai Limit Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Nilai Wajar yang telah mempertimbangkan faktor biaya. (5) Faktor biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui perhitungan secara at cost dari Nilai Wajar, meliputi: a. sewa gudang di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk paling lama 2 (dua) bulan; b. sewa gudang di TPP; c. biaya pencacahan dan penimbunan di TPP; d. biaya pengangkutan dari TPS ke TPP; dan e. biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan Lelang BMN. (6) Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang merupakan harga Lelang. (7) Pemenang Lelang, selain membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membayar pula biaya-biaya yang meliputi: a. sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan; b. sewa gudang di TPP; c. biaya pencacahan dan penimbunan di TPP; d. biaya pengangkutan dari TPS ke TPP; dan e. biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan Lelang BMN. (8) Penerimaan negara yang berasal dari Lelang BMN sesuai harga Lelang BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor seluruhnya ke kas Negara.

Article 16

(1) Apabila pada pelelangan pertama tidak laku, dilakukan pelelangan kedua. (2) Nilai Wajar BMN dalam pelelangan kedua menggunakan nilai yang sama pada saat pelelangan pertama. (3) Dalam hal pelelangan kedua tidak laku, dapat diusulkan untuk dilakukan pelelangan ketiga atau diusulkan peruntukan lainnya. (4) Dalam hal diusulkan pelelangan ketiga, dilakukan Penilaian kembali atas BMN. (5) Persetujuan pelelangan ketiga ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan yang memiliki wilayah kerja pada lokasi BMN tersebut berada.

Article 17

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (4) dilakukan oleh penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai eksternal.

Article 18

Monitoring tindak lanjut persetujuan peruntukan BMN yang telah diterbitkan dilakukan secara berkala setiap semester oleh: a. Kantor Pelayanan, dalam hal persetujuan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan; b. Kantor Wilayah, dalam hal persetujuan diterbitkan oleh Kantor Wilayah; c. Kantor Pusat, dalam hal persetujuan diterbitkan oleh Kantor Pusat.

Peraturan Menteri Nomor 240-pmk-06-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

BAB VIII

Article 26