PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 239-pmk-09-2016 Tahun 2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan

PERMEN Nomor 239-pmk-09-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Article 4

Correction

(1) Inspektorat Jenderal bertanggung jawab dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat: a. minggu kedua di bulan Mei untuk evaluasi tingkat Unit Eselon I; dan b. minggu kedua di bulan Juni untuk evaluasi tingkat Kementerian. (3) Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pelaporan dan komunikasi; dan d. pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi.

Article 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setiap Unit Eselon I harus menyampaikan Laporan Kinerja Unit Eselon I kepada Inspektorat Jenderal paling lambat minggu keempat di bulan Maret; (2) Terhadap Unit Eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga menyampaikan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan. (3) Setiap Unit Eselon I harus memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Inspektorat Jenderal selama proses pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Article 6

(1) Rencana kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal. (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh beberapa auditor dengan kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. (bikin KMK sendiri?) Paragraf Kedua Pelaksanaan

Article 7

(1) Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan hati-hati. (2) Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disupervisi (pendampingan) oleh ketua tim dan pengendali teknis secara berjenjang untuk menjamin pencapaian tujuan dan meningkatkan kualitas hasil evaluasi. (3) Inspektorat Jenderal mendokumentasikan pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam KKE. (4) Inspektorat Jenderal melakukan pembahasan hasil pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dengan Unit Eselon I dan dituangkan dalam bentuk suatu berita acara pembahasan. Paragraf Ketiga Pelaporan dan Komunikasi

Article 8

(1) Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk LHE yang disusun berdasarkan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Inspektur Jenderal menyampaikan: a. LHE atas implementasi SAKIP tingkat Unit Eselon I kepada pimpinan Unit Eselon I; atau b. LHE atas implementasi SAKIP tingkat Kementerian kepada pimpinan Unit Eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan. (3) Berdasarkan LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Inspektur Jenderal melaporkan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tingkat Kementerian kepada Menteri Keuangan. (4) Menteri Keuangan menyampaikan ikhtisar hasil evaluasi di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Paragraf Keempat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Article 9

(1) Unit Eselon I harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam LHE. (2) Inspektorat Jenderal memantau tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Kedua

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Paragraf Kesatu Perencanaan

Article 6

Correction

(1) Rencana kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal. (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh beberapa auditor dengan kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. (bikin KMK sendiri?) Paragraf Kedua Pelaksanaan

Article 7

(1) Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan hati-hati. (2) Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disupervisi (pendampingan) oleh ketua tim dan pengendali teknis secara berjenjang untuk menjamin pencapaian tujuan dan meningkatkan kualitas hasil evaluasi. (3) Inspektorat Jenderal mendokumentasikan pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam KKE. (4) Inspektorat Jenderal melakukan pembahasan hasil pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dengan Unit Eselon I dan dituangkan dalam bentuk suatu berita acara pembahasan. Paragraf Ketiga Pelaporan dan Komunikasi

Article 8

(1) Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk LHE yang disusun berdasarkan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Inspektur Jenderal menyampaikan: a. LHE atas implementasi SAKIP tingkat Unit Eselon I kepada pimpinan Unit Eselon I; atau b. LHE atas implementasi SAKIP tingkat Kementerian kepada pimpinan Unit Eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan. (3) Berdasarkan LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Inspektur Jenderal melaporkan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tingkat Kementerian kepada Menteri Keuangan. (4) Menteri Keuangan menyampaikan ikhtisar hasil evaluasi di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Paragraf Keempat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Article 9

(1) Unit Eselon I harus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam LHE. (2) Inspektorat Jenderal memantau tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 239-pmk-09-2016 Tahun 2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12