PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 235-pmk-07-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/PMK.07/2014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERMEN Nomor 235-pmk-07-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.07/2014 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 2

(1) Alokasi DBH SDA Kehutanan sebesar Rp1.990.661.446.657,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas: a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp134.756.188.102,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus dua rupiah); b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp1.013.079.234.318,00 (satu triliun tiga belas miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah); c. Dana Reboisasi sebesar Rp842.826.024.237,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). (2) Rincian alokasi DBH SDA Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY