PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 225-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

PERMEN Nomor 225-pmk-011-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 12

(1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan Jaminan Kelayakan Usaha terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk proyek yang PJBTL-nya belum ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. Rancangan PJBTL terakhir; c. Financial Model proyek; d. Analisa risiko dan Mitigasi Risiko antara lain terkait dengan pengadaan tanah, kelayakan lingkungan dan pendanaan; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Izin lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk pengadaan tanah dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan; dan f. Dokumen yang disampaikan oleh PLS kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berisi: 1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa: a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; dan c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, dan geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk proyek yang PJBTL-nya telah ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. PJBTL yang telah ditandatangani; c. Financial Model proyek; d. Analisa risiko dan Mitigasi Risiko antara lain terkait dengan pengadaan tanah, kelayakan lingkungan dan pendanaan; e. Izin lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk pengadaan tanah dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id f. Dokumen yang disampaikan oleh PLS kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berisi: 1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa: a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; dan c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, dan geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk proyek yang PJBTL-nya belum ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. Rancangan PJBTL terakhir; c. Financial Model proyek; d. Analisa risiko dan Mitigasi Risiko antara lain terkait dengan pengadaan tanah, kelayakan lingkungan dan pendanaan; e. Izin lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk pengadaan tanah dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan; dan f. Dokumen yang disiapkan dan disampaikan oleh PLS kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berisi laporan hasil: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) Studi geosains (geologi, geofisika, dan geokimia); 2) Magneto-Telluric (MT); dan 3) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk proyek yang PJBTL-nya telah ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. PJBTL yang telah ditandatangani; c. Financial Model proyek; d. Analisa risiko dan Mitigasi Risiko antara lain terkait dengan pengadaan tanah, kelayakan lingkungan dan pendanaan; e. Izin lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota untuk pengadaan tanah dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan; dan f. Dokumen yang disiapkan dan disampaikan oleh PLS kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berisi laporan hasil: 1) Studi geosains (geologi, geofisika, dan geokimia); 2) Magneto-Telluric (MT); dan 3) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24