PERMEN Nomor 224-pmk-05-2016 Tahun 2016
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN A. KERANGKA DASAR
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS A. DEFINISI
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG A. PIUTANG JANGKA PENDEK
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN A. DEFINISI
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP A. DEFINISI
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN/UTANG Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN A. PENDAPATAN-LO
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA, DAN TRANSFER A. BEBAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN A. Definisi
KEBIJAKAN AKUNTANSI SiLPA/SiKPA/SAL A. SiLPA/SiKPA
KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSITORIS A. Definisi