PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 222-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

PERMEN Nomor 222-pmk-05-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 147), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 17

Correction

(1) Permohonan penyelesaian Piutang Negara dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan: 1) dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dan menunjukkan opini sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian; atau 2) dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina; b. laporan evaluasi kinerja/laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan: 1) dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan evaluasi dibuat oleh auditor independen; atau 2) dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina; c. RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan dan RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran sebelumnya berikut laporan realisasi; d. RPK BUMN/Perseroan/BHL yang telah dibahas dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN/Pembina/Rapat Anggota sesuai format RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya; e. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris/Ketua Pengurus dan Pembina tentang komitmen untuk melaksanakan RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya; f. dalam hal debitur berbentuk BUMN, diperlukan rekomendasi Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara, dengan format tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya; g. Dihapus; dan h. Dihapus. (2) Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil Uji Tuntas (due diligence) aspek keuangan dan aspek hukum yang dilakukan oleh pihak independen. 13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 10

Article 10A

Article 10B

Article 10C

Article 10D

Article 10E

Article 11

Article 12

Article 12A

Article 13

Article 15

Article 17

Article 18

Article 25

Article 25A

Article 27

Article 28

Article 34

Article 34A

Article 34B

Article 34C

Article II