PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 220-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

PERMEN Nomor 220-pmk-05-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 4. Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga. 5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU. 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 9. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 10. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 11. Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh suatu satuan pemeriksaan intern BLU dan/atau oleh auditor Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan BLU telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas. 12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP, adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Article 2

Correction

(1) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU merupakan bagian dari SAI. (2) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satker BLU selaku UAKPA.

Article 3

Correction

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satker BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU. (2) Subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumbernya yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional. (3) Penyelenggaraan dan pengembangan subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk prosedur dan subsistem akuntansi transaksional, bagan akun standar, dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Article 4

(1) Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BLU, Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan: a. pengumpulan; b. pencatatan; dan c. pengikhtisaran, data transaksi dan informasi kejadian keuangan. (2) Pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Article 5

(1) Penyusunan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum sesuai dengan SAP berbasis akrual. (2) Kebijakan akuntansi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada Laporan Keuangan BLU, Satker BLU melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai rekonsiliasi.

Article 7

(1) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan: a. dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan konsolidasian tingkat eselon I; dan b. sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Article 8

Dalam rangka pembinaan keuangan Satker BLU, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan oleh Satker BLU kepada unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki fungsi pembinaan keuangan BLU.

Peraturan Menteri Nomor 220-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB I

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV