PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 219-pmk-01-2015 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

PERMEN Nomor 219-pmk-01-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disebut LMAN merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (2) LMAN dipimpin oleh Direktur.

Article 2

BAB IV

DIVISI KEUANGAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI

Article 5

Correction

Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian, analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan kinerja dan manajemen risiko, pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana, teknologi dan informasi, serta pelayanan terkait dengan informasi LMAN.

Article 6

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran; b. penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja; d. penyelenggaraan pengelolaan kas; e. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang; f. penyusunan kebijakan pengelolaan investasi; g. pengelolaan kinerja dan manajemen risiko; h. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; i. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Direktur; j. pengelolaan program dan kegiatan Direktur; k. pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana; l. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; m. pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan kinerja, tata usaha umum, serta kepegawaian; dan o. pelayanan informasi.

Article 7

Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi terdiri atas: a. Subdivisi Perbendaharaan dan Manajemen Risiko; b. Subdivisi Anggaran dan Akuntansi; dan c. Subdivisi Dukungan Organisasi.

Article 8

(1) Subdivisi Perbendaharaan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, penyelesaian urusan pajak, pengelolaan utang dan piutang, pengelolaan investasi, dan manajemen risiko. (2) Subdivisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LMAN, penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan. (3) Subdivisi Dukungan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan kinerja, pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras, lunak, jaringan, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi di bidang manajemen aset, serta pelayanan informasi.

BAB V

DIVISI OPERASIONAL

Article 9

Correction

Divisi Operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha, pengadaan aset, pelayanan konsultasi manajemen aset, jasa penilaian aset, konstruksi, pemeliharaan dan pengamanan aset negara, pelayanan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemasaran, publikasi, perijinan, dan pendokumentasian aset negara, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan penyiapan kontrak atau perjanjian di bidang aset negara.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Divisi Operasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha di bidang aset negara; b. pelaksanaan pengadaan aset dan pengurusan perijinan aset negara; c. pelayanan jasa konsultansi manajemen aset dan jasa penilaian aset; d. pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan, dan pendokumentasian aset negara; e. pelayanan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset negara; f. pemasaran dan publikasi aset negara; g. pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan penyiapan kontrak atau perjanjian di bidang aset negara; dan h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan aset negara.

Article 11

Divisi Operasional terdiri atas: a. Subdivisi Konsultasi, Pengembangan, dan Pengamanan Aset; b. Subdivisi Pengadaan, Konstruksi, dan Pemeliharaan Aset; c. Subdivisi Optimalisasi Aset; dan d. Subdivisi Hukum, Perjanjian, dan Dokumentasi Aset.

Article 12

(1) Subdivisi Konsultasi, Pengembangan, dan Pengamanan Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan pelaporan atas layanan jasa konsultansi manajemen aset, jasa penilaian aset, pengembangan usaha aset negara, dan pengamanan aset negara. (2) Subdivisi Pengadaan, Konstruksi, dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan pengadaan aset, perijinan aset, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan aset negara. (3) Subdivisi Optimalisasi Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan atas layanan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset negara, serta pemasaran dan publikasi aset negara. (4) Subdivisi Hukum, Perjanjian dan Dokumentasi Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan atas pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan penyiapan kontrak atau perjanjian, serta pendokumentasian aset negara.

Peraturan Menteri Nomor 219-pmk-01-2015 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IX

Article 21

Article 22

Article 23

BAB X

Article 24