PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 215-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PERMEN Nomor 215-pmk-05-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Keenam

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Article 13

(1) SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2) SATD memproses transaksi keuangan yang terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa. (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a. LRA; b. Laporan Operasional; c. Laporan Perubahan Ekuitas; d. Neraca; dan e. CaLK. (5) UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SATD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 46B

Correction

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan secara berjenjang antara: a. UAKPA dan UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah; b. UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN- Kanwil; c. UAPPA-E1 dengan UAPBUN AP; dan d. UAPA dengan UAPBUN AP. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan setiap semester secara berjenjang antara: a. UAKPB dengan KPKNL; b. UAPPB-W dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; c. UAPPB-E1 dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan d. UAPB dengan DJKN. (3) Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e dilakukan setiap semester untuk menguji kesesuaian Neraca dengan Laporan BMN secara berjenjang antara: a. KPPN dengan KPKNL; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c bersifat opsional. (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (6) Dalam hal: a. antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengguna Anggaran dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Kuasa BUN telah menyelenggarakan single database; dan/atau b. antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada pengguna barang dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengelola Barang telah menyelenggarakan single database; rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c dan Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan hanya di tingkat KPPN dan/atau KPKNL. (7) Dalam hal diperlukan, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (8) Dalam hal: a. UAKPA dan UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; c. UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan d. UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; tidak melakukan Rekonsiliasi, dikenakan sanksi administratif. (9) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d harus mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 35. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 215-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

BAB Keenam

Article 13

BAB Keenam

Article 13

Article 16

Article 17

Article 20

Article 24A

Article 25

Article 26

Article 27

Article 27A

Article 28

Article 29

Article 35A

Article 36

Article 37

Article 38

Article 38A

Article 39

Article 40

Article 40A

Article 41

Article 44

Article 46

Article 46A

Article 46B

Article 52

Article II