PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 211-pmk-02-2015 Tahun 2015 tentang BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN PERSERO DAN PT ASABRI PERSERO

PERMEN Nomor 211-pmk-02-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYEDIAAN ANGGARAN DAN PENCAIRAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN YANG BERSUMBER DARI

Article 5

Correction

(1) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan usulan kebutuhan BOP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN setiap awal bulan Januari tahun anggaran berkenaan. (2) KPA BUN melakukan penilaian kewajaran atas usulan kebutuhan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan KPA BUN dalam mengajukan usulan kebutuhan BOP kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Article 6

Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BOP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan anggaran Bendahara Umum Negara.

Article 7

(1) PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan pencairan dana BOP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada KPA BUN setiap bulan. (2) Besar pencairan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Article 8

(1) Dalam hal pada rapat penyusunan indikasi kebutuhan alokasi Dana Belanja Pensiun dan BOP yang merupakan bagian dari proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa BOP tidak dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pernyataan bahwa BOP tidak dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan KPA BUN. (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) bahwa BOP dibebankan pada hasil pengembangan Akumulasi Iuran Pensiun tahun berkenaan.

Peraturan Menteri Nomor 211-pmk-02-2015 Tahun 2015 tentang BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN PERSERO DAN PT ASABRI PERSERO

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

Article 13

BAB VIII

Article 14

Article 15