PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 209-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

PERMEN Nomor 209-pmk-06-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 755) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 42

Correction

(1) Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka Pengadaan Tanah; b. ketersediaan dana Ganti Kerugian pada LMAN; dan c. perkiraan kemampuan keuangan Negara. (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP. (4) Dalam hal permohonan tidak disetujui, pimpinan LMAN menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri/ Kepala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (5) Dalam hal permohonan disetujui, pimpinan LMAN: a. menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Menteri/Kepala dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP; b. menganggarkan kebutuhan dana untuk pengembalian dana badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling kurang memuat: a. jumlah kebutuhan dana yang disetujui untuk terlebih dahulu dibayarkan oleh badan usaha kepada Pihak yang Berhak; b. besaran biaya dana (cost of fund) sebesar BI 7 day repo rate untuk pengembalian dana badan usaha; c. kewajiban Menteri/Kepala untuk melakukan addendum/ amandemen perjanjian dengan badan usaha, yang antara lain memberikan kuasa kepada badan usaha untuk bertindak atas nama Menteri/ Kepala yang melakukan pengadaan tanah. (7) Kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. besaran kebutuhan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah badan usaha; dan b. perkiraan besaran biaya dana (cost of fund). (8) Penghitungan biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan sejak tanggal: a. Berita Acara Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak; b. Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian (konsinyasi) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri; atau c. kuitansi pembayaran Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak/Panitera Pengadilan Negeri setempat, sampai dengan tanggal Menteri mengembalikan dana badan usaha. (8a) Dalam hal terdapat perbedaan tanggal antara Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tanggal kuitansi pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak, biaya dana (cost of fund) diperhitungkan menggunakan tanggal yang paling akhir dari Berita Acara Pelepasan Hak atau kuitansi pembayaran Ganti Kerugian. (8b) Dalam hal terdapat perbedaan tanggal antara Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tanggal kuitansi pembayaran Ganti Kerugian kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat, biaya dana (cost of fund) diperhitungkan menggunakan tanggal yang paling akhir dari Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian atau kuitansi pembayaran Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri setempat. (9) BI 7 day repo rate sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b menggunakan besaran suku bunga yang berlaku pada saat badan usaha melakukan pembayaran kepada Pihak yang Berhak. (10) Biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dihitung dengan formula sebagai berikut: Biaya Dana = (BI Rate) x (jangka waktu/365) x (jumlah dana) Keterangan: Biaya Dana = Biaya Dana (Cost of fund) Badan Usaha (Rp) BI Rate = BI 7 day repo rate pada tanggal badan usaha melakukan pembayaran kepada Pihak yang Berhak atau penitipan ke pengadilan negeri setempat Jangka waktu = Jangka waktu terhitung sejak tanggal badan usaha melakukan pembayaran kepada Pihak yang Berhak atau penitipan ke pengadilan negeri setempat sampai dengan tanggal LMAN mengembalikan pokok dana badan usaha (hari) Jumlah dana = Jumlah dana badan usah yang terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak. 11. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 209-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Article I

Article I

Article 1

Article 2A

Article 8

Article 9

Article 11

Article 19

Article 23

Article 37

Article 39

Article 42

Article 42A

Article 52

Article 55

Article 70

Article 71

Article 78B

Article II