PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 194-pmk-02-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

PERMEN Nomor 194-pmk-02-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 5. FKTP Milik Pemerintah Pusat adalah FKTP yang pengelolaannya di bawah kementerian negara/lembaga yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. 7. FKRTL Milik Pemerintah Pusat adalah FKRTL yang pengelolaannya di bawah kementerian negara/lembaga yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP Milik Pemerintah Pusat berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 9. Dana Klaim Nonkapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP Milik Pemerintah Pusat berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 10. Dana Klaim FKRTL adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL Milik Pemerintah Pusat berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana anggaran pendapatan dan belanja negara. 12. Satker Pengelola Dana PNBP yang selanjutnya disebut Satker PNBP adalah satker kementerian negara/lembaga yang melakukan pengelolaan dana PNBP. 13. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

BAB III

PERENCANAAN PNBP DARI PENYELENGGARAAN JKN

Article 5

Correction

(1) Satker PNBP menyusun rencana PNBP dari penyelenggaraan JKN. (2) Rencana PNBP dari penyelenggaraan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana PNBP tingkat Satker. (3) Rencana PNBP dari penyelenggaraan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. target PNBP dari penyelenggaraan JKN; dan b. pagu penggunaan PNBP dari penyelenggaraan JKN.

Article 6

(1) Pagu penggunaan PNBP dari penyelenggaraan JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan penggunaan PNBP dari penyelenggaraan JKN sesuai dengan kebutuhan Satker PNBP. (2) Penggunaan PNBP dari penyelenggaraan JKN menjadi bagian dari belanja keseluruhan Satker PNBP, untuk penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur yang meliputi belanja: a. jasa pelayanan kesehatan; b. biaya operasional dan pemeliharaan layanan kesehatan; dan/atau c. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

Article 7

(1) Satker PNBP menyampaikan rencana PNBP secara berjenjang sesuai struktur organisasi dalam rangka penyusunan rencana PNBP tingkat kementerian negara/ lembaga. (2) Pejabat kementerian negara/lembaga menyampaikan rencana PNBP tingkat kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana PNBP kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan rencana PNBP kementerian negara/lembaga.

Article 8

(1) Berdasarkan pagu penggunaan PNBP dari penyelenggaraan JKN dalam rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kementerian negara/lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran PNBP dari penyelenggaraan JKN. (2) Rencana kerja dan anggaran PNBP dari penyelenggaraan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. (3) Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

BAB IV

PEMBAYARAN PNBP DARI PENYELENGGARAAN JKN

Article 9

Correction

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi untuk masing-masing Satker PNBP ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. (2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran Dana Kapitasi dilakukan pada hari kerja berikutnya. (3) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besaran tarif kapitasi dikalikan dengan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP Milik Pemerintah Pusat pada Satker PNBP sesuai database kepesertaan BPJS Kesehatan. (4) BPJS Kesehatan menyampaikan bukti penerimaan negara atas pembayaran Dana Kapitasi kepada masing- masing Satker PNBP disertai dengan informasi jumlah Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada setiap FKTP Milik Pemerintah Pusat. (5) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. (6) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, penyampaian bukti penerimaan negara atas pembayaran Dana Kapitasi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Article 10

(1) BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data dalam database kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) setiap bulan. (2) Untuk memastikan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP Milik Pemerintah Pusat pada Satker PNBP, BPJS Kesehatan dan Satker PNBP melakukan verifikasi data dalam database kepesertaan BPJS Kesehatan. (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kementerian negara/lembaga dengan BPJS Kesehatan. (4) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan Kepala Satker PNBP dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutakhiran data dalam database kepesertaan BPJS Kesehatan. (5) Kewenangan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi untuk masing-masing Satker PNBP ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen Klaim Nonkapitasi diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan. (2) Pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen oleh verifikator BPJS Kesehatan atas Klaim Nonkapitasi yang diajukan oleh masing-masing FKTP Milik Pemerintah Pusat pada Satker PNBP. (3) BPJS Kesehatan menyampaikan bukti penerimaan negara atas pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi kepada Satker PNBP dan kepada FKTP Milik Pemerintah Pusat disertai dengan informasi rincian jumlah Dana Klaim Nonkapitasi yang dibayarkan kepada setiap FKTP Milik Pemerintah Pusat. (4) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi.

Article 12

(1) Verifikasi dokumen oleh verifikator BPJS Kesehatan atas Klaim Dana Nonkapitasi yang diajukan oleh masing- masing FKTP Milik Pemerintah Pusat guna menguji kebenaran administrasi pertanggunggjawaban pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh FKTP Milik Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan mengenai verifikasi Klaim Dana Nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi klaim yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Article 13

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Klaim FKRTL untuk masing-masing Satker PNBP ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen Klaim FKRTL diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan. (2) Pembayaran Dana Klaim FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen oleh verifikator BPJS Kesehatan atas klaim FKRTL yang diajukan oleh masing-masing FKRTL Milik Pemerintah Pusat pada Satker PNBP. (3) BPJS Kesehatan menyampaikan bukti penerimaan negara atas pembayaran Dana Klaim FKRTL kepada Satker PNBP dan kepada FKRTL Milik Pemerintah Pusat disertai dengan informasi rincian jumlah Dana Klaim FKRTL yang dibayarkan kepada setiap FKRTL Milik Pemerintah Pusat. (4) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak pembayaran Dana Klaim FKRTL.

Article 14

(1) Verifikasi dokumen oleh verifikator BPJS Kesehatan atas klaim FKRTL yang diajukan oleh masing-masing FKRTL Milik Pemerintah Pusat guna menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh FKRTL Milik Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan mengenai verifikasi Klaim FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi klaim yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Article 15

Dalam hal terdapat perbedaan atas penentuan besaran pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan pembayaran Dana Klaim FKRTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), penyelesaian pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Pembayaran dan penyetoran PNBP dari penyelenggaraan JKN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

BAB Kesatu

Pembayaran Dana Kapitasi

Article 9

Correction

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi untuk masing-masing Satker PNBP ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. (2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran Dana Kapitasi dilakukan pada hari kerja berikutnya. (3) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besaran tarif kapitasi dikalikan dengan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP Milik Pemerintah Pusat pada Satker PNBP sesuai database kepesertaan BPJS Kesehatan. (4) BPJS Kesehatan menyampaikan bukti penerimaan negara atas pembayaran Dana Kapitasi kepada masing- masing Satker PNBP disertai dengan informasi jumlah Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada setiap FKTP Milik Pemerintah Pusat. (5) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. (6) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, penyampaian bukti penerimaan negara atas pembayaran Dana Kapitasi dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Article 10

(1) BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data dalam database kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) setiap bulan. (2) Untuk memastikan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP Milik Pemerintah Pusat pada Satker PNBP, BPJS Kesehatan dan Satker PNBP melakukan verifikasi data dalam database kepesertaan BPJS Kesehatan. (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kementerian negara/lembaga dengan BPJS Kesehatan. (4) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan Kepala Satker PNBP dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutakhiran data dalam database kepesertaan BPJS Kesehatan. (5) Kewenangan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI PNBP DARI PENYELENGGARAAN JKN

Article 22

Correction

Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN dilakukan sebagai berikut: a. Satker PNBP menggunakan dana yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN sesuai dengan kebutuhan berdasarkan maksimum pencairan yang ditetapkan; b. Satker PNBP menggunakan dana yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dana yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN disetor ke Kas Negara dan berdasarkan konfirmasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c. pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b mengikuti ketentuan mengenai pelaksanaan konfirmasi surat setoran penerimaan Negara; d. besarnya pencairan dana yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker PNBP; e. dalam hal realisasi atas dana yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN melebihi target yang telah ditetapkan, kelebihan dimaksud dapat menambah pagu dana yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan terlebih dahulu dilakukan revisi anggaran; dan f. revisi anggaran berupa penambahan pagu dana yang bersumber dari PNBP dari penyelenggaraan JKN sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Article 23

(1) Dalam hal terdapat sisa PNBP dari penyelenggaraan JKN pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, Satker PNBP dapat menggunakan sisa PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Sisa PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Sisa maksimum pencairan PNBP dari penyelenggaraan JKN yang belum dibelanjakan pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau b. PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya yang telah disetor ke Kas Negara yang belum diajukan dalam perhitungan maksimum pencairan. (3) Penggunaan sisa PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dengan PNBP dari penyelenggaraan JKN tahun anggaran berjalan. (4) Kuasa Pengguna Anggaran Satker PNBP menyampaikan permintaan penggunaan sisa PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (5) Permintaan penggunaan sisa PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker PNBP bahwa sisa PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan. (6) Dalam hal penggunaan PNBP dari penyelenggaraan JKN 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan pagu PNBP dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tidak mencukupi, Satker PNBP melakukan revisi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Article 24

Ketentuan mengenai mekanisme pencairan belanja negara yang bersumber dari PNBP penyelenggaraan JKN selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran PNBP atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Article 25

Mekanisme pencairan PNBP dari penyelenggaraan JKN pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara yang bersumber dari PNBP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 194-pmk-02-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27

BAB VIII

Article 28

BAB IX

Article 29

Article 30