PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 189-pmk-06-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2020 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PERMEN Nomor 189-pmk-06-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Ketujuh

Pencairan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN

Article 22

(1) Penerima Investasi menyampaikan rencana penarikan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN kepada Pelaksana Investasi. (2) Pelaksana Investasi dan KPA BUN melaksanakan rekonsiliasi untuk mencocokan kesesuaian data termasuk namun tidak terbatas pada: a. rencana penarikan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN; dan b. sisa alokasi Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN. (3) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN menyampaikan permintaan pengalokasian anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan sesuai dengan rencana penarikan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN kepada PPA BUN. (4) Berdasarkan permintaan pengalokasian anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPA BUN menyampaikan permintaan pengalokasian anggaran tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran. (5) Alokasi anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Menteri. (6) Anggaran pengeluran dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN. (7) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA BUN dan PPA BUN mengusulkan pengalokasian anggaran pengeluaran dan penerimaan pembiayaan melalui penerbitan DIPA BUN atau revisi anggaran DIPA BUN pada tahun anggaran berjalan. (8) Pengalokasian anggaran melalui penerbitan DIPA BUN atau revisi anggaran DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambahkan keterangan dalam rangka pencatatan atas Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. 7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C, yang berbunyi sebagai berikut:

Article 22A

(1) Penerima Investasi mengajukan permohonan pencairan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN kepada Pelaksana Investasi berdasarkan perjanjian atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (2) Pelaksana Investasi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan pencairan berdasarkan perjanjian atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (3) Pelaksana Investasi mengajukan permohonan pencairan kepada KPA BUN yang disampaikan oleh Direksi/Direktur Eksekutif/Direktur Pelaksana. (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan: a. rencana penyaluran baik nilai dan waktu pelaksanaan penyaluran; b. lembar monitor/ceklist/daftar pemenuhan persyaratan pencairan; c. penetapan Menteri terkait penugasan kepada Pelaksana Investasi; dan d. Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, dan Pelaksana Investasi dengan Penerima Investasi. (5) Pencairan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN dilakukan setelah tersedianya anggaran dalam DIPA BUN.

Article 22B

(1) Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA BUN, KPA BUN mengajukan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pengalihan dana cadangan Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (3). (2) Permohonan pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rencana penyaluran baik nilai dan waktu pelaksanaan penyaluran. (3) Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara sesuai nilai dan waktu rencana penyaluran yang disampaikan KPA BUN.

Article 22C

(1) KPA BUN mengajukan SPM pengeluaran pembiayaan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KPA BUN mengajukan SPM pengeluaran pembiayaan sesuai dengan rencana penyaluran baik nilai dan waktu pelaksanaan pemindahbukuan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B. 8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Article 23

(1) Penerima Investasi menyampaikan rencana setoran hasil investasi pemerintah PEN kepada Pelaksana Investasi. (2) Pelaksana Investasi dan KPA BUN melaksanakan rekonsiliasi untuk mencocokan kesesuaian data termasuk namun tidak terbatas pada: a. rencana besaran setoran hasil investasi; dan b. waktu pelaksanaan setoran hasil investasi. (3) Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan MENETAPKAN Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) data penerimaan setoran hasil Investasi Pemerintah PEN secara triwulanan. (4) Hasil Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang diperoleh dari Penerima Investasi dalam bentuk kas disetorkan oleh Penerima Investasi ke kas negara dengan menggunakan kode billing yang dibayar melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi lainnya yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (5) Jumlah, batas waktu, dan tata cara penyetoran atas hasil Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi. (6) Hasil Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Article 24

(1) Pelaksana Investasi menyusun laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN yang paling sedikit memuat: a. kinerja Investasi Pemerintah PEN; dan b. analisis kinerja dan risiko pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. (2) Laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara bulanan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. (4) Selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Investasi menyampaikan laporan kepada KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara semesteran dan tahunan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan laporan terpisah dari laporan keuangan sebagai BUMN atau LPEI sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Article 27

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan untuk menganalisis hasil pemantauan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 11. Ketentuan ayat (6) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Article 28

(1) Bentuk penyelesaian Investasi Pemerintah PEN dalam peraturan Menteri ini dapat berupa: a. penjualan Investasi Pemerintah PEN baik sebagian atau seluruhnya; b. konversi utang menjadi saham; c. pembayaran Investasi Pemerintah PEN; dan/atau d. bentuk penyelesaian Investasi Pemerintah PEN lainnya berdasarkan persetujuan Menteri. (2) Pelaksana Investasi melakukan penyelesaian Investasi Pemerintah PEN sesuai dengan masa jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan. (3) Dalam keadaan tertentu, Pelaksana Investasi dapat melakukan penyelesaian Investasi Pemerintah PEN sebelum masa waktu yang telah ditentukan, berdasarkan persetujuan Menteri. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi. (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. tujuan Investasi Pemerintah PEN berupa manfaat ekonomi/sosial/lainnya telah tercapai; b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau c. keadaan lain yang disetujui/diperintahkan Menteri. (6) Hasil penyelesaian Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kas disetorkan oleh Penerima Investasi ke kas negara dengan menggunakan kode billing yang dibayar melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi lainnya yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara sebagai penerimaan pembiayaan. (7) Hasil penyelesaian Investasi Pemerintah PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO