PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 189-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 189-pmk-06-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENYEDIAAN

Article 1

(1) Pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN. (2) Penyediaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN dilakukan melalui pembangunan rumah baru atau melalui pembelian rumah yang telah ada.

BAB II

KRITERIA UMUM

Article 2

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI UNTUK PENGANGGARAN

Article 6

Correction

(1) Perhitungan nilai tanah untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Menteri Sekretaris Negara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik INDONESIA termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; b. Menteri Keuangan menugaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan survei untuk mendapatkan perkiraan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik INDONESIA; c. Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri Keuangan menyampaikan nilai pasar tanah terendah termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan dan/atau Wakil PRESIDEN, kepada Menteri Sekretaris Negara; d. Penyampaian nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan permohonan dari Menteri Sekretaris Negara. (2) Nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai pasar tanah per meter persegi terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik INDONESIA. (3) Nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Article 7

(1) Perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan biaya pembangunan rumah dengan kualitas baik per meter persegi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal pengadaan rumah kediaman dilakukan melalui pembelian rumah yang telah ada, dan rumah tersebut memerlukan renovasi atau restorasi, maka biaya renovasi atau restorasi tersebut termasuk dalam perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 8

(1) Menteri Sekretaris Negara menyusun pagu indikatif untuk pengadaan rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN pada tahun yang direncanakan. (2) Tahun yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahun pada saat rumah kediaman akan dibangun atau dibeli. (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai yang diperoleh dari penjumlahan antara: a. total nilai tanah, yang diperhitungkan dari nilai pasar tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikalikan dengan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dengan b. total nilai bangunan, yang diperhitungkan dari nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikalikan dengan luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

Dalam hal nilai total tanah dan bangunan yang akan diadakan melebihi nilai total tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan nilai total bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, maka: a. kelebihan tersebut tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau b. Menteri Sekretaris Negara dapat mencari lokasi lain.

Article 10

(1) Bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN yang telah berakhir masa jabatannya dan sampai dengan saat diberlakukannya Peraturan Menteri ini belum dilaksanakan pengadaan rumah kediamannya, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9, kecuali ketentuan mengenai: a. jangka waktu pengajuan 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan dan/atau Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; b. perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c; dan c. penyusunan pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) tidak termasuk: 1. ketentuan mengenai total nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a; dan 2. ketentuan mengenai total nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, serta pengajuan pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Perhitungan total nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan total nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Article 8

ayat (3) huruf b dijadikan sebagai dasar dalam pengalokasian anggaran untuk keperluan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 11

Correction

(1) Bagi PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN yang akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2014, penyediaan, standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediamannya, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 dengan ketentuan bahwa: a. permohonan perhitungan nilai tanah untuk penganggaran rumah kediaman diajukan paling lambat sebelum berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; b. penyampaian nilai pasar tanah terendah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Sekretaris Negara tidak termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN; dan c. Total nilai tanah yang dihitung dari nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikalikan dengan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditambah dengan perhitungan total nilai bangunan yang dihitung dari nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikalikan dengan luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dijadikan sebagai dasar dalam pengalokasian anggaran untuk keperluan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rumus:  Dasar pengalokasian anggaran = total nilai tanah + total nilai bangunan.  Total nilai tanah = (nilai pasar tanah terendah/m2 x 1.500m2).  Total nilai bangunan = (biaya pembangunan rumah kualitas baik/m2 x 1.500m2). (2) Dalam hal pengajuan permohonan perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Ketentuan pengadaan rumah kediaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c, serta Pasal 8.

Article 12

Dalam keadaan tertentu, untuk menjamin ketersediaan lahan dan memudahkan pengamanan bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN, Pemerintah dapat menyediakan rumah kediaman bagi Mantan dan/atau Mantan Wakil dalam suatu kawasan perumahan khusus, sesuai kriteria dan standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Peraturan Menteri Nomor 189-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 8

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14