PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 188-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

PERMEN Nomor 188-pmk-05-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan. 2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 4. Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disingkat BPG adalah Bank Operasional yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengeluaran gaji. 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 6. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan strandarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Otoritas Jasa Keuangan. 12. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disingkat RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana non gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN. 13. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RPKBUNP Gaji adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional dan/atau BPG untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN. 14. Rekening Retur Bank Operasional SPAN yang selanjutnya disebut Rekening RR SPAN adalah rekening yang dibuka pada Bank Operasional untuk menampung dana surat perintah pencairan dana non gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional. 15. Rekening Retur Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR Gaji adalah rekening yang dibuka pada Bank Operasional dan/atau BPG untuk menampung dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional dan/atau BPG. 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 18. Surat Perintah Pencairan Dana Retur yang selanjutnya disingkat SP2D-R adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pembayaran dana SP2D-R atas beban Rekening Retur/Rekening Kas Umum Negara. 19. Kelompok Bayar (Paygroup) adalah kodifikasi tipe-tipe rekening dalam SPAN sebagai rekening sumber yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran atas tagihan yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam SPM. 20. Penyediaan Dana (Dropping) adalah pengisian saldo pada rekening pengeluaran secara periodik atau waktu tertentu sesuai kebutuhan dana. 21. Sistem Bank INDONESIA Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah yang dilakukan seketika per transaksi secara individual. 22. Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKN-BI adalah sistem kliring Bank INDONESIA yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. 23. Pemindahbukuan (Overbooking) adalah proses pemindahbukuan antar rekening pada Bank Umum yang sama. 24. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana dari Bank Operasional dan/atau BPG ke Bank Umum atau Bank Operasional dan/atau BPG dalam rangka penyediaan dana pemulihan/normalisasi saldo rekening. 25. Sistem Bank INDONESIA Government Electronic Banking yang selanjutnya disebut Sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik yang disediakan Bank INDONESIA untuk Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan online. 26. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah tes yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem interkoneksi dalam rangka penyaluran dana SP2D dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

BAB II

PENETAPAN BANK UMUM SEBAGAI BANK OPERASIONAL DAN/ATAU BPG

Article 2

Correction

Penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan oleh Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Bank Operasional dan/atau BPG.

Article 3

Correction

Bank Umum yang dapat ditetapkan sebagai Bank Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. beroperasi di INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 (tiga) pada 2 (dua) periode terakhir pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh OJK kepada Bank Umum yang bersangkutan; c. memiliki jaringan yang luas dan mempunyai kantor layanan di seluruh provinsi; d. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas/handal dengan ketentuan: 1. dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (Overbooking)/Sistem BI-RTGS/SKN-BI dengan baik; 2. dapat membangun interkoneksi dengan SPAN sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan 3. dapat menyediakan CMS (Cash Managemen System); e. bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; f. sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan; g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan h. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyaluran dana SP2D.

Article 4

(1) Kuasa BUN Pusat menyampaikan penawaran sebagai Bank Operasional untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN kepada Direktur Utama Bank Umum. (2) Direktur Utama Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat menjadi Bank Operasional menyampaikan surat permohonan yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut: a. salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum; b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit; c. daftar kantor cabang/kantor layanan di seluruh provinsi; dan d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama mengenai: 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan 3. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (Overbooking)/Sistem BI-RTGS/SKN-BI dengan baik, dapat melakukan interkoneksi, dan dapat menyediakan CMS.

Article 5

(1) Kuasa BUN Pusat dapat menerima atau menolak permohonan Bank Umum sebagai Bank Operasional dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kuasa BUN Pusat melaksanakan UAT atas sistem interkoneksi untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Direktur Utama Bank Umum bersangkutan.

Article 6

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. pengujian proses bisnis (business process testing) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat; b. pengujian sistem informasi dan teknologi (system testing) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan oleh Bank Umum penyalur dana SP2D telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat; dan c. pengujian atas pelaporan transaksi (report testing) untuk memastikan bahwa pelaporan dan data yang dihasilkan Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Article 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem interkoneksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Article 8

(1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat MENETAPKAN Bank Umum bersangkutan sebagai Bank Operasional. (2) Penetapan sebagai Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Article 9

(1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum untuk memperbaiki sistem interkoneksi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. (2) Perbaikan sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Article 10

(1) Kemitraan antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang telah ditetapkan sebagai Bank Operasional dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban; b. jangka waktu perjanjian; c. keadaan kahar; d. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan e. tata cara penyelesaian perselisihan.

Article 11

Kuasa BUN Pusat dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Operasional dalam hal: a. Bank Operasional menggunakan/mengembangkan sistem baru; dan/atau b. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem interkoneksi dalam penyaluran dana SP2D melalui SPAN.

Article 12

Penetapan Bank Umum sebagai BPG oleh Kuasa BUN Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyaluran gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/prajurit Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA pada Bank Umum secara terpusat.

BAB Kedua

Penetapan Bank Umum sebagai Bank Operasional

Article 3

Correction

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem interkoneksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA SP2D DAN SPT

Article 14

Correction

(1) Dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada bendahara satuan kerja/pihak ketiga, KPPN menerbitkan SP2D/SP2D-R berdasarkan SPM yang diajukan oleh satuan kerja. (2) Tata cara penerbitan SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Article 15

Correction

(1) Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Penyediaan Dana (Dropping) ke: a. RPKBUNP SPAN; dan b. RPKBUNP Gaji. (2) Penyediaan Dana (Dropping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik setiap hari kerja. (3) Penyediaan Dana (Dropping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum pembayaran gaji bulanan. (4) Penyediaan Dana (Dropping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pembayaran gaji bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya dilakukan secara periodik setiap hari kerja.

Article 16

(1) Bank Operasional dan/atau BPG melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan: a. tanggal SP2D/SP2D-R; dan b. Kelompok Bayar (Paygroup) pada SP2D/SP2D-R. (2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber. (3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan. (4) SP2D yang diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG pada tanggal SP2D setelah pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan dapat dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah dilakukan tambahan Penyediaan Dana (Dropping) oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (5) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (Overbooking) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional dan/atau BPG. (6) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan/atau SKN-BI untuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG.

Article 17

(1) Dalam hal terdapat SP2D yang diterima Bank Operasional dan/atau BPG yang: a. dana di rekening sumbernya tidak cukup tersedia; b. telah melewati batas waktu window time Sistem BI- RTGS/SKN-BI; dan/atau c. terjadi gangguan teknis sehingga tidak dapat disalurkan pada hari berkenaan, dikategorikan sebagai SP2D Reject. (2) Bank Operasional dan/atau BPG memasukkan SP2D Reject sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam CMS. (3) Terhadap SP2D Reject yang dimasukkan dalam CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan: a. Penyediaan Dana (Dropping) SP2D Reject kepada Bank Operasional dan/atau BPG pada hari kerja berikutnya; dan b. persetujuan data SP2D Reject untuk disalurkan kepada yang berhak.

Article 18

(1) Bank penerima dapat melakukan retur dana SP2D/SP2D-R kepada Bank Operasional dan/atau BPG. (2) Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. nama dan/atau nomor rekening pada arsip data komputer SP2D/SP2D-R berbeda dengan nama dan/atau nomor rekening pada sistem bank penerima; b. rekening penerima dalam kondisi tidak aktif; dan/atau c. rekening penerima tidak ditemukan pada sistem bank penerima. (3) Dana SP2D-R yang di-retur oleh bank penerima kepada Bank Operasional dan/atau BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sesuai dengan tanggal diterimanya dana.

Article 19

(1) Bank Operasional wajib menihilkan saldo RPKBUNP SPAN ke RKUN setiap akhir hari kerja. (2) Bank Operasional dan/atau BPG wajib menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN pada akhir hari kerja tanggal pembayaran gaji. (3) Saldo Rekening RR SPAN dan Rekening RR Gaji tidak dinihilkan.

Article 20

(1) SPT diterbitkan untuk pemulihan/normalisasi saldo rekening Bank Operasional dan/atau BPG yang disebabkan karena: a. terjadi kesalahan pemilihan Kelompok Bayar (Paygroup) Bank Operasional dan/atau BPG oleh KPPN; atau b. terjadi kesalahan operasional pada Bank Umum sebagai bank penerima. (2) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan surat permintaan dari KPPN/Bank Operasional dan/atau BPG. (3) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan berdasarkan hasil rekonsiliasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan Bank Operasional dan/atau BPG/Bank Umum sebagai bank penerima.

Article 21

SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) digunakan sebagai dasar: a. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG; dan/atau b. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG ke rekening pada Bank Umum.

BAB Ketiga

Penyaluran Dana SP2D/SP2D-R/SP2D Reject

Article 16

Correction

Article 17

Article 18

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Article 33

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA/SURAT PERINTAH TRANSFER MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA FORMAT SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL <KOP SURAT> Nomor : ……….(1)…………… …..(2)….,…..(3)…. Lampiran : ……….(4)…………… Hal : ……….(5)…………… Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ………..(6)…… tanggal ..........(7).........., dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional dan untuk bahan pertimbangan terlampir sebagai berikut : 1. Salinan Akte Pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum; 2. Salinan Surat Keterangan mengenai Peringkat Komposit; 3. Daftar Kantor Cabang/Kantor Layanan di seluruh provinsi; 4. Surat Pernyataan, bahwa: a. sanggup untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik INDONESIA; b. bersedia untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan c. memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi dapat melakukan transaksi Overbooking/pemindahbukuan/SKN-BI/BI-RTGS dengan baik, dapat menyediakan CMS dan dapat melakukan interkoneksi. Berkenaan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyaluran dana SP2D melalui SPAN. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Direktur Utama, ………..(8)………….. ………..(9)………….. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL NO URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional. (2) Diisi lokasi pembuatan Surat Permohonan sebagai Bank Operasional. (3) Diisi tanggal pembuatan Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional. (4) Diisi jumlah lampiran yang ada pada Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional. (5) Diisi hal Permohonan Sebagai Bank Operasional. (6) Diisi nomor surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional. (7) Diisi tanggal surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional. (8) Diisi dengan nama Bank Umum yang mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional. (9) Diisi nama Direktur Utama yang menandatangani Surat Permohonan sebagai Bank Operasional. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 188-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB III

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

BAB Kelima

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB IX

Article 32

BAB IX

Article 33

Article 34