PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 184-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENJUALAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

PERMEN Nomor 184-pmk-06-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

TATA CARA PENJUALAN

Article 7

Correction

Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Correction

(1) Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Tanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang menjadi dasar pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berada pada pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan data dan dokumen tersebut.

Article 9

(1) BMKT berstatus BMN yang ditetapkan sebagai koleksi negara tidak dapat dilakukan penjualan. (2) BMKT berstatus BMN yang tidak ditetapkan sebagai koleksi negara dapat dilakukan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Article 10

(1) Penjualan BMKT berstatus selain BMN harus dilakukan secara lelang melalui kantor lelang Negara atas permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT. (2) Hasil penjualan lelang BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipungut bea lelang, diserahkan kepada pemohon lelang. (3) Hasil penjualan BMKT yang diserahkan kepada pemohon lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk bagian Pemerintah disetorkan ke Kas Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (4) Dalam hal setelah dilakukan 3 (tiga) kali pelelangan melalui kantor lelang Negara, BMKT berstatus selain BMN tidak terjual, maka berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat: a. melakukan penjualan secara lelang melalui balai lelang swasta/internasional; atau b. melakukan penjualan dengan cara lain. (5) Pelaksanaan penjualan BMKT, termasuk pembagian hasil penjualan dan penyetoran ke Kas Negara, dilaporkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT kepada Menteri Keuangan.

Article 11

BMKT berstatus selain BMN yang tidak laku terjual dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), akan dibagi menjadi bagian Pemerintah dan bagian pemegang izin pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) BMKT bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan statusnya sebagai BMN atau Barang Milik Daerah apabila akan digunakan untuk: a. pengkayaan koleksi museum di tingkat pusat atau daerah; b. penunjang kegiatan pendidikan; dan/atau c. penelitian. (2) Pengajuan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, untuk usulan sebagai BMN; atau b. disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, untuk usulan sebagai Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 184-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENJUALAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15