PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 170-pmk-02-2019 Tahun 2019 tentang PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 170-pmk-02-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAPORAN

Article 4

Correction

(1) Pengelola Program wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. laporan tahunan; b. laporan semesteran; dan c. laporan bulanan. (3) Laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sekurang- kurangnya mencakup aspek operasional pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun, keuangan, investasi, dan operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Pengelola Program yang telah diaudit oleh akuntan publik. (5) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Pengelola Program. (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas, catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, dan disertai dengan laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi. (7) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

Article 5

(1) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan, memiliki pengalaman yang relevan di bidang program pensiun sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah melakukan tindak tercela di bidang keuangan. (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Pengelola Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Article 6

(1) Tanggal dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) harus sama dengan tanggal dari laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Tanggal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah: a. per 31 Desember untuk tanggal laporan tahunan; b. per 30 Juni dan 31 Desember untuk tanggal laporan semesteran; c. per tanggal terakhir dari bulan yang bersangkutan untuk laporan bulanan. (3) Dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta laporan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Article 7

(1) Laporan tahunan, laporan semesteran, dan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun sesuai dengan Sistematika Laporan Akumulasi Iuran Pensiun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan oleh Pengelola Program kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran: a. Laporan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan. b. Laporan Semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal tutup buku semester yang bersangkutan. c. Laporan Bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal tutup buku bulan yang bersangkutan. (2) Penyampaian laporan wajib dilakukan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun. (3) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. (4) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta data dan/atau informasi tambahan yang diperlukan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang disampaikan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

Article 9

(1) Pengelola Program dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal: a. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun mengalami gangguan. b. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Pengelola Program yang berpengaruh signifikan pada kemampuan Pengelola Program untuk menyampaian laporan secara online. (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Program wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara langsung paling lambat pada hari kerja berikutnya. (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Pengelola Program harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara online.

Article 10

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengakses sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

Article 11

(1) Pengelola Program bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun. (2) Dalam rangka meningkatkan validitas data Akumulasi Iuran Pensiun, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan konfirmasi/rekonsiliasi atas data yang dilaporkan ke dalam sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

BAB Kesatu

Jenis Laporan

Article 4

Correction

(1) Pengelola Program wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. laporan tahunan; b. laporan semesteran; dan c. laporan bulanan. (3) Laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sekurang- kurangnya mencakup aspek operasional pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun, keuangan, investasi, dan operasional pembayaran belanja pensiun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Pengelola Program yang telah diaudit oleh akuntan publik. (5) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Pengelola Program. (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas laporan dana bersih, laporan perubahan dana bersih, laporan arus kas, catatan atas masing-masing pos dalam laporan keuangan, dan disertai dengan laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi. (7) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup laporan aset dalam bentuk investasi, laporan hasil investasi, dan laporan aset dalam bentuk bukan investasi.

Article 5

(1) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan, memiliki pengalaman yang relevan di bidang program pensiun sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah melakukan tindak tercela di bidang keuangan. (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Pengelola Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Article 6

(1) Tanggal dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) harus sama dengan tanggal dari laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Tanggal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah: a. per 31 Desember untuk tanggal laporan tahunan; b. per 30 Juni dan 31 Desember untuk tanggal laporan semesteran; c. per tanggal terakhir dari bulan yang bersangkutan untuk laporan bulanan. (3) Dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta laporan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB Ketiga

Tata Cara Penyampaian Laporan

Article 8

Correction

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan oleh Pengelola Program kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran: a. Laporan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan. b. Laporan Semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal tutup buku semester yang bersangkutan. c. Laporan Bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal tutup buku bulan yang bersangkutan. (2) Penyampaian laporan wajib dilakukan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun. (3) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. (4) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat meminta data dan/atau informasi tambahan yang diperlukan selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang disampaikan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

Article 9

(1) Pengelola Program dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal: a. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun mengalami gangguan. b. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Pengelola Program yang berpengaruh signifikan pada kemampuan Pengelola Program untuk menyampaian laporan secara online. (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Program wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara langsung paling lambat pada hari kerja berikutnya. (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Pengelola Program harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara online.

Article 10

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengakses sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

Article 11

(1) Pengelola Program bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun. (2) Dalam rangka meningkatkan validitas data Akumulasi Iuran Pensiun, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan konfirmasi/rekonsiliasi atas data yang dilaporkan ke dalam sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

Peraturan Menteri Nomor 170-pmk-02-2019 Tahun 2019 tentang PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16