PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 165-pmk-03-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

PERMEN Nomor 165-pmk-03-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1438), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 24

Article 44A

Correction

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan: a.Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); atau b. Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. (2) Atas Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan. (4) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu sebesar jumlah Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau b. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu sebesar jumlah Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (5) Nilai yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas; b. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor; c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak; d. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek INDONESIA, untuk saham dan waran (warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek INDONESIA; dan/atau e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek INDONESIA, untuk obligasi negara Republik INDONESIA dan obligasi perusahaan, sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir. (6) Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e, nilai Harta ditentukan sebagai berikut: a. nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau b. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian. (7) Pengungkapan Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final dengan dilampiri bukti pembayaran Pajak Penghasilan atas Harta. (8) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422 dengan mencantumkan pembayaran atau penyetoran untuk Masa Pajak dilakukannya pengungkapan Harta. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (10) Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, atas kekurangan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 6. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 165-pmk-03-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Article I

Article 24

Article I

Article 24

Article 40

Article 43

Article 44

Article 44A

Article 46

Article II