PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-06-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS II

PERMEN Nomor 159-pmk-06-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBERHENTIAN 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 2

(1) Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan dan dapat diperpanjang kembali. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Article 16A

Correction

(1) Pejabat Lelang Kelas II dapat pindah wilayah jabatan. (2) Pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Pejabat Lelang Kelas II telah menjalani masa jabatan terakhir selama 1 (satu) tahun. (3) Pejabat Lelang Kelas II yang akan pindah wilayah jabatan wajib meminta persetujuan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepindahan wilayah jabatan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah tempat wilayah jabatan semula, dengan dilengkapi: a. fotokopi identitas diri; b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II; dan c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas kantor. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Permohonan persetujuan pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang, dengan melakukan evaluasi terhadap: a. alasan kepindahan; b. penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas II di wilayah jabatan sebelumnya; c. ketersediaan formasi wilayah jabatan yang dituju; dan d. adanya Pejabat Lelang Kelas II lain di wilayah jabatan yang ditinggalkan. (5) Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang meminta Kepala Kantor Wilayah pada wilayah jabatan yang dituju untuk melakukan peninjauan lokasi terhadap kesiapan fasilitas kantor, dan hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang. (6) Direktur Jenderal menerbitkan keputusan pindah wilayah jabatan, setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan adanya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pejabat Lelang Kelas II yang telah mendapatkan keputusan pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masa jabatan berlaku sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan. (8) Pejabat Lelang Kelas II wajib mengumumkan pindah wilayah jabatan melalui surat kabar harian setempat di wilayah jabatan yang lama dan baru, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah keputusan pindah wilayah jabatan diterbitkan, dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah pada wilayah jabatan yang lama dan baru, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan. 10. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-06-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS II

BAB II

Article 2

BAB II

Article 2

Article 6A

Article 7A

Article 7B

Article 7C

Article 9

Article 10A

Article 15

Article 16A

Article 20

Article 22

Article 34

Article 37

Article 39A

Article II

BAB Kesatu

Article 7A

Article 7B

Article 7C

Article 9

Article 10A

Article 15

Article 16A

Article 20

Article 22

Article 34

Article 37

Article 39A

Article II