PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-02-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 159-pmk-02-2022 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1277) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dana Kompensasi adalah dana kompensasi harga jual eceran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik. 2. Dana Kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi BBM adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi Listrik adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik nonsubsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi oleh Pemerintah. 4. Badan Usaha adalah badan usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan serta tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara. 13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA BUN dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 15. Asersi Manajemen adalah pernyataan tanggung jawab manajemen atas nilai yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahunan. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), serta ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Article 7

Correction

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2) Penetapan kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Badan Usaha. (3) Dalam hal Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan Usaha menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada KPA BUN Dana Kompensasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Badan Usaha. (4) Surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Kebijakan penyelesaian atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM; dan/atau b. penyetoran kelebihan penerimaan dari harga dasar oleh Badan Usaha ke Kas Negara. (6) Kebijakan penyelesaian pajak pertambahan nilai atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. pengurangan pembayaran utang pajak pertambahan nilai Dana Kompensasi BBM; dan/ atau b. pemindahbukuan dari rekening penerimaan pajak ke rekening Kas Negara. (7) Dalam hal Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka Badan Usaha melakukan penyetoran atas kelebihan penerimaan dari harga dasar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan diterima oleh Badan Usaha pada akun Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu (Kode Akun 425918). (8) Kelebihan penerimaan Badan Usaha tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan pembayarannya dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 9

Correction

(1) Dalam hal Pemerintah tidak melaksanakan kebijakan penyesuaian: a. harga jual eceran bahan bakar minyak sesuai dengan perhitungan formula berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan b. tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun anggaran berjalan, Badan Usaha menyampaikan perhitungan Dana Kompensasi kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan data dukung sebagai berikut: a. perhitungan Dana Kompensasi BBM: 1. harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 4. volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. b. perhitungan Dana Kompensasi Listrik: 1. laporan penjualan tenaga listrik; 2. tarif tenaga listrik nonsubsidi hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 3. surat penetapan tarif adjustment. (3) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periode triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga paling lambat tanggal 10 setelah triwulanan berkenaan berakhir pada tahun anggaran berjalan. (3a) Perhitungan Dana Kompensasi untuk periode triwulan keempat pada tahun anggaran berjalan merupakan perhitungan Dana Kompensasi untuk: a. bulan Oktober yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan November; atau b. bulan Oktober dan bulan November yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Desember. (3b) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) dimajukan ke hari kerja sebelumnya. (4) Berdasarkan perhitungan Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan melakukan reviu perhitungan Dana Kompensasi. (4a) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lama: a. 10 (sepuluh) hari kerja untuk periode triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan b. 5 (lima) hari kerja untuk periode triwulan keempat, setelah permintaan reviu perhitungan Dana Kompensasi dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan. (6) Berdasarkan hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN kebijakan Dana Kompensasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (7) Penetapan kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Badan Usaha. (8) Dalam hal alokasi Dana Kompensasi belum dialokasikan pada BA 999.08, berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPA BUN Dana Kompensasi mengusulkan alokasi Dana Kompensasi kepada Pemimpin PPA BUN BA 999.08. (9) Berdasarkan usul alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemimpin PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian dan selanjutnya menyampaikan usulan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran. (10) Dalam hal usulan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) disetujui dan/atau sudah tersedia pada BA 999.08, Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi Dana Kompensasi dan meminta KPA BUN Dana Kompensasi untuk mengusulkan penggunaan anggaran Dana Kompensasi. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 12

Article 17

Article 19

Article 19A

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 30

Article II