PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 157-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara

PERMEN Nomor 157-pmk-04-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 24

Correction

(1) Dalam hal pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tidak dapat dilakukan secara langsung, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa. (2) Pelaksanaan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penegahan. (3) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya bukti penegahan. (4) Dalam hal penegahan telah dilakukan sampai dengan hari ke 5 (lima) dan sanksi administratif belum dibayarkan, Pejabat Bea dan Cukai: a. menyetorkan secara langsung Uang Tunai yang telah ditegah sebesar sanksi administratif ke kas negara; dan/atau b. mencairkan Instrumen Pembayaran Lain yang telah ditegah sebesar sanksi administratif untuk disetorkan ke kas negara. (5) Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang telah ditegah, setelah dikurangi untuk pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisanya disediakan untuk pembawa Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain. (6) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah dan dilakukan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berakhirnya masa penegahan. (7) Dalam keadaan tertentu, penyetoran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berakhirnya masa penegahan. (8) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. tidak terdapat bank persepsi pada kota dimana dilakukan penegahan dan pengenaan sanksi administratif; b. terdapat hambatan geografis dan/atau transportasi dalam melakukan penyetoran pembayaran sanksi administratif berupa denda ke kas negara pada bank persepsi terdekat; dan/atau c. terdapat hambatan prosedural dalam mencairkan Instrumen Pembayaran Lain di bank penerbit sehingga membutuhkan waktu lebih lama. (10) Dalam hal nilai sanksi administratif dalam mata uang rupiah saat pengenaan atau penerimaan pembayaran lebih kecil daripada nilai sanksi administratif dalam mata uang rupiah saat penyetoran ke kas negara, Pejabat Bea dan Cukai: a. menyetorkan kelebihan nilai sanksi administratif dalam mata uang rupiah tersebut ke kas negara bersamaan dengan penyetoran sanksi administratif; dan b. memberikan keterangan pada formulir pelaporan kepada PPATK, bahwa adanya selisih nilai sanksi administratif dalam mata uang tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan nilai kurs. (11) Dalam hal nilai sanksi administratif dalam mata uang rupiah saat pengenaan atau penerimaan pembayaran lebih besar daripada nilai sanksi administratif dalam mata uang rupiah saat penyetoran ke kas Negara sebagai akibat adanya perbedaan nilai kurs, Pejabat Bea dan Cukai memberikan keterangan/alasan kekurangan nilai sanksi administratif berupa denda dalam mata uang rupiah tersebut pada formulir pelaporan kepada PPATK. (12) Terhadap sisa Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud ayat (5) yang tidak diambil oleh pembawa, Pejabat Bea dan Cukai: a. menyimpan secara fisik Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya masa penegahan; atau b. menyimpan terlebih dahulu Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain tersebut dengan menyetorkan ke rekening bendahara penerimaan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya masa penegahan.

Peraturan Menteri Nomor 157-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 24

BAB Kedua

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VII

Article 32