PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 155-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.06/2007 TENTANG KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

PERMEN Nomor 155-pmk-06-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB VII

PEJABAT PENGGANTI 13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Article 26

Dalam hal Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, atau Anggota Panitia Cabang berhalangan sementara/tetap ditunjuk pejabat pengganti. 14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Article 27

(1) Dalam hal Ketua Panitia Pusat berhalangan sementara/tetap, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Negara karena jabatan menjadi Pejabat Pengganti Sementara Ketua Panitia Pusat. (2) Dalam hal Sekretaris Panitia Pusat berhalangan sementara/tetap, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Piutang Negara karena jabatan menjadi Pejabat Pengganti Sementara Sekretaris Panitia Pusat. 15. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Article 28

(1) Dalam hal Ketua Panitia Cabang berhalangan sementara/tetap, ditunjuk pejabat pengganti dari salah satu Anggota Panitia Cabang yang bersangkutan, dengan ketentuan: a. wakil dari unsur Departemen Keuangan yang berkedudukan di kota yang sama dengan tempat kedudukan Ketua Panitia Cabang; b. wakil dari unsur selain Departemen Keuangan dalam hal tidak ada wakil dari unsur Departemen Keuangan di kota tempat kedudukan Ketua Panitia Cabang; atau c. wakil dari unsur Departemen Keuangan dari kota lain, dalam hal huruf a dan huruf b tidak terpenuhi. (2) Dalam hal Ketua Panitia Cabang berhalangan tetap, Pejabat Pengganti Sementara ditunjuk oleh Ketua Panitia Pusat. (3) Dalam hal Ketua Panitia Cabang berhalangan sementara, Pejabat Pengganti Sementara ditunjuk oleh Ketua Panitia Cabang yang bersangkutan. 16. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 28A

Dalam hal Anggota Panitia Cabang yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berhalangan sementara/tetap, Ketua Panitia Cabang melaksanakan tugas Panitia Cabang di wilayah kerja Anggota Panitia yang bersangkutan. 17. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Article 36

(1) Pengambilan keputusan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Cabang diajukan kepada Panitia Pusat. (2) Pengambilan keputusan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pusat diajukan kepada Menteri Keuangan. 18. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) judul bab, yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA LAPORAN 19. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Article 37

(1) Panitia Cabang menyampaikan rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pusat. (2) Laporan pelaksanaan tugas Panitia Cabang paling kurang terdiri dari: a. laporan produk hukum yang diterbitkan Panitia Cabang; b. laporan hasil pengurusan Piutang Negara; dan c. laporan evaluasi pengurusan Piutang Negara. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 20. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Article 38

Panitia Pusat setiap 6 (enam) bulan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengurusan Piutang Negara kepada Menteri Keuangan. 21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Article 41

Selama Kantor Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum dibentuk: a. pengurusan Piutang Negara dilaksanakan oleh Panitia Cabang di provinsi yang bersangkutan, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang lama; b. pengurusan Piutang Negara di wilayah provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Panitia Cabang Sulawesi Selatan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pare-pare; dan c. pengurusan Piutang Negara di wilayah Kantor Pelayanan Magelang dilaksanakan oleh Panitia Cabang Jawa Tengah yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh: 1. Kantor Pelayanan Semarang untuk wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Salatiga; dan 2. Kantor Pelayanan Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.

Article II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.06/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.06/2007 TENTANG KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG No. PANITIA URUSAN PITANG NEGARA CABANG DAERAH WEWENANG TEMPAT KEDUDUKAN 1. PUPN Cabang NANGGROE ACEH DARUSSALAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 2. PUPN Cabang SUMATERA UTARA Provinsi Sumatera Utara Medan 3. PUPN Caban RIAU Provinsi Riau Pekanbaru 4. PUPN Cabang KEPULAUAN RIAU Provinsi Kepulauan Riau Batam 5. PUPN Cabang SUMATERA BARAT Provinsi Sumatera Barat Padang 6. PUPN Cabang SUMATERA SELATAN Provinsi Sumatera Selatan Palembang 7. PUPN Cabang JAMBI Provinsi Jambi Jambi 8. PUPN Cabang BANGKA BELITUNG Provinsi Bangka Belitung Pangkal Pinang 9. PUPN Cabang LAMPUNG Provinsi Lampung Bandar Lampung 10. PUPN Cabang BENGKULU Provinsi Bengkulu Bengkulu 11. PUPN Cabang BANTEN Provinsi Banten Serang 12. PUPN Cabang DKI JAKARTA Provinsi DKI Jakarta Jakarta 13. PUPN Cabang JAWA BARAT Provinsi Jawa Barat Bandung 14. PUPN Cabang JAWA TENGAH Provinsi Jawa Tengah Semarang 15. PUPN Cabang DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Provinsi D.I. Yogyakarta Yogyakarta 16. PUPN Cabang JAWA TIMUR Provinsi Jawa Timur Surabaya 17. PUPN Cabang KALIMANTAN BARAT Provinsi Kalimantan Barat Pontianak No. PANITIA URUSAN PITANG NEGARA CABANG DAERAH WEWENANG TEMPAT KEDUDUKAN 18. PUPN Cabang KALIMANTAN TENGAH Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya 19. PUPN Cabang KALIMANTAN SELATAN Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru 20. PUPN Cabang KALIMANTAN TIMUR Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 21. PUPN Cabang BALI Provinsi Bali Denpasar 22. PUPN Cabang NUSA TENGGARA BARAT Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 23. PUPN Cabang NUSA TENGGARA TIMUR Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang 24. PUPN Cabang SULAWESI SELATAN Provinsi Sulawesi Selatan Makassar 25. PUPN Cabang SULAWESI BARAT Provinsi Sulawesi Barat Mamuju 26. PUPN Cabang SULAWESI TENGGARA Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari 27. PUPN Cabang SULAWESI TENGAH Provinsi Sulawesi Tengah Palu 28. PUPN Cabang SULAWESI UTARA Provinsi Sulawesi Utara Manado 29. PUPN Cabang GORONTALO Provinsi Gorontalo Gorontalo 30. PUPN Cabang MALUKU UTARA Provinsi Maluku Utara Ternate 31. PUPN Cabang MALUKU Provinsi Maluku Ambon 32. PUPN Cabang PAPUA BARAT Provinsi Papua Barat Sorong 33. PUPN Cabang PAPUA Provinsi Papua Jayapura MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI