PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

PERMEN Nomor 153-pmk-05-2022 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Keuangan. 2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pangan Nasional. 3. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut sebagai Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 4. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 5. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. 6. Penyelenggara CPP adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan CPP. 7. Pinjaman Penyelenggaraan CPP yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah Pinjaman yang diterima oleh Penyelenggara CPP untuk membiayai pengadaan CPP. 8. Penyalur adalah lembaga keuangan bank yang menyalurkan Pinjaman kepada Penyelenggara CPP. 9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Penyelenggara CPP. 10. Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman yang wajib dibayar kembali oleh Penyelenggara CPP kepada Penyalur. 11. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman yang selanjutnya disebut KPA Penyaluran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menyalurkan anggaran belanja Subsidi Bunga atas pelaksanaan Pinjaman kepada Penyalur. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 13. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar. 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa bendahara umum negara. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 16. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat INDONESIA yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Article 16

Correction

(1) Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP dapat ditagihkan Penyalur setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Penagihan Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penagihan Subsidi Bunga Pinjaman ditagihkan pada hari kerja berikutnya. (4) Tagihan Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyalur kepada KPA Penyaluran dengan melampirkan: a. rincian perhitungan tagihan Subsidi Bunga Pinjaman; dan b. rincian mutasi rekening Pinjaman masing-masing Penyelenggara CPP. (5) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab Penyalur. (6) KPA Penyaluran melakukan verifikasi atas tagihan yang diajukan oleh Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan: a. berita acara verifikasi yang ditandatangani KPA Penyaluran dengan direksi Penyalur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. tanda terima pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman yang ditandatangani direksi Penyalur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan PPK sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman, Penyalur menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman dimaksud ke rekening kas negara. (8) Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman yang dinyatakan dalam audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah, Penyalur dapat mengajukan tagihan kekurangan tersebut selama masa pemberian Subsidi Bunga Pinjaman. (9) KPA Penyaluran menyusun tata cara verifikasi tagihan dan pengembalian kelebihan pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman.

Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25