PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 152-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Pada Kementerian Keuangan

PERMEN Nomor 152-pmk-05-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan kepada pengguna jasa.

Article 2

Article 3

Correction

(1) Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa kompensasi atas layanan pemanfaatan aset kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan. (2) Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dengan pengguna jasa. (3) Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar nilai wajar pemanfaatan aset dikali dengan faktor penyesuai. (4) Nilai wajar pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau yang akan dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian. (5) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran persentase tertentu yang dikenakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: a. kondisi aset yang belum diperhitungkan dalam penentuan nilai wajar; b. bentuk kelembagaan pengguna layanan; c. jenis kegiatan usaha; d. kepentingan perekonomian nasional; dan e. penugasan negara. (6) Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dapat mengenakan besaran persentase faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan 0% (nol persen) untuk kegiatan dalam rangka penugasan negara. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai wajar pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Article 4

Correction

(1) Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Tarif Layanan Kerja Sama Bangun Serah Guna (BSG); dan b. Tarif Layanan Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS). (2) Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dengan pengguna jasa. (3) Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kompensasi tahunan atas layanan pemanfaatan aset dan/atau imbal hasil atas keuntungan usaha. (4) Kompensasi tahunan atas layanan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar persentase kompensasi tahunan dikali nilai wajar pemanfaatan aset dikali dengan faktor penyesuai. (5) Nilai wajar pemanfaatan aset dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai wajar pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). (6) Imbal hasil atas keuntungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar persentase imbal hasil dikali dengan keuntungan usaha neto per tahun. (7) Persentase kompensasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persentase imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persentase yang ditetapkan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan analisis yang dilakukan oleh Penilai. (8) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat merupakan penilai pemerintah dan/atau penilai publik. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kompensasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan imbal hasil atas keuntungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Peraturan Menteri Nomor 152-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Pada Kementerian Keuangan

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8