PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 152-pmk-01-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMEN Nomor 152-pmk-01-2022 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1660), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Article 9

Article 16

Correction

(1) Pengguna internal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas: a. Menteri Keuangan; b. pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan; c. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya; d. pimpinan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya; e. pejabat administrator dan pejabat pengawas; f. pengawas internal meliputi Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal; dan g. pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di lingkungan Kementerian Keuangan; b. pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya; c. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya; d. pimpinan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya; e. pejabat administrator dan pejabat pengawas mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya; f. pengawas internal meliputi Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g. pejabat fungsional dan pejabat pelaksana mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi keamanan biasa/terbuka, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip dengan tingkat klasifikasi keamanan terbatas, rahasia, dan sangat rahasia pada unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. 6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 152-pmk-01-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.01/2019 TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Article I

Article 9

Article I

Article 9

Article 10

Article 13

Article 14

Article 16

Article 23

Article II