PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 150-pmk-010-2017 Tahun 2017 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017

PERMEN Nomor 150-pmk-010-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Keuangan Internasional yang selanjutnya disingkat LKI adalah lembaga keuangan multilateral atau regional yang terdapat penyertaan Pemerintah Republik INDONESIA di dalamnya. 2. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya. 3. International Development Association adalah LKI yang merupakan bagian dari World Bank Group yang menawarkan pinjaman lunak dan hibah kepada negara-negara berkembang termiskin di dunia, yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik INDONESIA pada International Development Association. 4. Islamic Development Bank adalah LKI yang berkedudukan di Arab Saudi, yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan “Agreement Establishing The Islamic Development Bank” di Jeddah. 5. International Fund for Agricultural Development adalah LKI yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 41 Tahun 1977 tentang Mengesahkan “Agreement Establishing The International Fund for Agricultural Development” yang telah Ditandatangani oleh Perwakilan Tetap Republik INDONESIA di New York. 6. Islamic Corporation for The Development of The Private Sector adalah LKI yang merupakan bagian dari Islamic Development Bank Group yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta). 7. Asian Infrastructure Investment Bank adalah LKI yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik, yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor Nomor 171 Tahun 2015 tentang Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia).

Peraturan Menteri Nomor 150-pmk-010-2017 Tahun 2017 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB Kelima

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB IX

Article 12