Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))
A. CONTOH FORMAT SURAT PENUNJUKAN
(KOP SURAT PERUSAHAAN) Jakarta, ddmmyyyy Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
c.q. Direktur Surat Utang Negara Gedung Frans Seda Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710
Hal : Permohonan Persetujuan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor …../PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara menyampaikan permohonan persetujuan nama-nama wakil Dealer Utama yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
Adapun nama-nama wakil Peserta Lelang dalam Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, yaitu:
No.
Nama Jabatan Tanda Tangan
1. 2.
Selanjutnya, bersama ini terlampir pula kami sampaikan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Nama Perusahaan/Dealer Utama
Nama Pejabat Yang Berwenang Nama Jabatan
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 149 /PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG
(Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)) B. SURAT PERNYATAAN
(KOP SURAT PERUSAHAAN)
SURAT PERNYATAAN
Pada hari ini, … tanggal … di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan/nama Dealer Utama), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara bersedia untuk:
a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
b. menerima hasil Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
c. menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.
Nama Perusahaan/Dealer Utama
Nama Pejabat Yang Berwenang Nama Jabatan
(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)) C. PERUBAHAN SURAT PENUNJUKAN
(KOP SURAT PERUSAHAAN) Jakarta, Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
c.q. Direktur Surat Utang Negara Gedung Frans Seda Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710
Hal : Penyampaian perubahan nama wakil Peserta Lelang yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Berkenaan dengan surat kami Nomor ... tanggal … hal Permohonan Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor …./PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara menyampaikan perubahan nama wakil Peserta Lelang yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara sebagai berikut:
Daftar nama wakil yang diganti:
No.
Nama Jabatan Tanda Tangan
1. 2.
Daftar nama wakil yang ditunjuk:
No.
Nama Jabatan Tanda Tangan
1. 2.
Selanjutnya, mohon kiranya Saudara dapat memberikan otorisasi kepada wakil Peserta Lelang dimaksud untuk dapat mewakili Peserta Lelang dalam pelaksanaan transaksi Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Nama Perusahaan/Dealer Utama
Nama Pejabat Yang Berwenang Nama Jabatan
D. TATACARA PELAKSANAAN LELANG PEMBELIAN KEMBALI SUN
1. Direktorat Surat Utang Negara mengumumkan rencana Lelang Pembelian Kembali SUN kepada Peserta Lelang dan publik paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SUN, yang memuat sekurang-kurangnya:
a. tanggal pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN;
b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
c. seri SUN yang akan dibeli kembali;
d. seri dan harga SUN penukar dan seri SUN yang ditukar, dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran (debt switching);
e. waktu pengumuman hasil Lelang Pembelian Kembali SUN;
f. tanggal Setelmen.
2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Surat Utang Negara dari pukul
10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SUN.
3. Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SUN, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali SUN yang telah mendapat otorisasi dari Direktorat Surat Utang Negara.
b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
c. Dalam hal penjual SUN adalah pihak selain Peserta Lelang, maka Peserta Lelang wajib memastikan tersedianya SUN yang dimiliki oleh penjual.
4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.
5. Peserta Lelang dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya;
b. Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran;
c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran.
6. Ketentuan Penawaran Lelang adalah sebagai berikut:
a. Peserta Lelang mengajukan seri SUN yang ditawarkan.
b. Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga.
c. Satuan harga ditetapkan dalam bentuk persentase sampai dengan 2 (dua) desimal.
d. Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang paling kurang sebesar 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
e. Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima perseratus).
E. SURAT PENAWARAN PENJUALAN SUN
(KOP SURAT PERUSAHAAN) Jakarta, ddmmyyyy Yth. Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Gedung Frans Seda Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710
Hal : Penawaran Penjualan SUN dalam rangka transaksi Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback
Bersama surat ini kami (nama institusi/perusahaan (LPS, OJK, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan/atau Dealer Utama atas nama sendiri maupun atas nama pihak)) mengajukan penawaran penjualan SUN untuk transaksi Pembelian Kembali SUN dengan metode Billateral Buyback.
Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:
Jenis instrumen SUN : (diisi sesuai dengan jenis SUN yang akan ditawarkan ke Pemerintah antara lain Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara) Seri SUN : (diisi dengan seri SUN yang akan ditawarkan ke Pemerintah) Harga SUN : (diisi dengan harga SUN yang akan ditawarkan ke Pemerintah) Seri SUN Penukar : (diisi dengan seri SUN penukar yang diinginkan, dalam hal penawaran Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran (debt switching) Harga SUN Penukar : (diisi dengan harga SUN Penukar yang akan diterima oleh Pihak) Volume : (diisi dengan jumlah nominal SUN yang ditawarkan) Tanggal Setelmen : (diisi dengan rencana tanggal pelaksanaan Setelmen) Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
[nama institusi/perusahaan]
ttd.
[Nama Pejabat yang berwenang] [Jabatan] Tembusan:
Direktur Surat Utang Negara
(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))
F. SURAT KUASA
SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN/ATAU MENANDATANGANI DOKUMEN KESEPAKATAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Telepon kantor :
Faksimili :
memberi kuasa kepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Telepon kantor :
Faksimili :
untuk dan atas nama (institusi/perusahaan) melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan dan dokumen transaksi lainnya.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di … pada tanggal …
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
ttd.
ttd.
[Nama]
[Nama] [Jabatan]
[Jabatan]
(Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/ perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))
G. PERHITUNGAN HARGA SETELMEN PEMBELIAN KEMBALI SUN
I.
Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunai
1. Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon dihitung sebagai berikut:
PSC AI N P
dimana, PSC = harga setelmen per unit;
P = harga bersih (clean price) per unit Surat Utang Negara dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);
N = nilai nominal Surat Utang Negara per unit;
AI = bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara dengan basis perhitungan actual/actual, yang dihitung sebagai berikut:
AI E a n c N
dimana, c = tingkat kupon (coupon rate);
n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;
a = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;
E = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.
Bunga berjalan (accrued interest) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).
Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR0052 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2030 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika clean price yang disepakati sebesar 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2018, maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:
P = 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen);
N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c = 10,50% (sepuluh koma lima nol persen);
n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (semiannually), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
a = 13 (tiga belas) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Agustus 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018);
E = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Februari 2019);
Langkah 1: Bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:
AI = 184 13 2 10,50% 0,00 Rp1.000.00
= Rp3.709,24 Rp3.709,00 Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara seri FR0052 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp3.709,00 (tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:
PSC = (110,90% Rp1.000.000,00) + Rp3.709,00 = Rp1.109.000,00 + Rp3.709,00 = Rp1.112.709,00 Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara seri FR0052 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.112.709,00 (satu juta seratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
2. Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon atau Surat Perbendaharaan Negara dihitung sebagai berikut:
PSC N P
dimana, PSC = harga setelmen per unit;
P = harga bersih (clean price) per unit Surat Utang Negara dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);
N = nilai nominal Surat Utang Negara per unit;
Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Surat Utang Negara ini jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2019. Jika clean price yang disepakati sebesar 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol
persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2018, maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:
P = 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol persen);
N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Maka harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:
PSC = (98,50% Rp1.000.000,00)
= Rp985.00,00
Jadi harga setelmen per unit Surat Utang Negara seri SPN12190214 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
II. Perhitungan Selisih Tunai Pembelian Kembali Dengan Cara Penukaran (Debt Switching)
1. Selisih tunai per unit Obligasi Negara dengan kupon dihitung sebagai berikut:
PSS AI AI P P Gov Offer Gov Offer N
dimana, PSS = selisih tunai per unit;
POffer = harga bersih (clean price) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);
PGov = harga bersih (clean price) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);
N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;
AIOffer= bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan actual/actual;
AIGov = bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual.
Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut:
AI E a n c N
dimana, c = tingkat kupon (coupon rate);
n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;
a = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;
E = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.
Bunga berjalan (accrued interest) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).
Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR0035 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,90% (dua belas koma sembilan nol persen) per tahun. Obligasi Negara Seri FR0035 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahunnya. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0035 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0064 dengan kupon 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Mei 2028. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR0064 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Mei dan 15 November setiap tahunnya. Jika clean price Obligasi Negara seri FR0064 ditetapkan sebesar 90,75% (sembilan puluh koma tujuh lima persen) dan clean price Obligasi Negara seri FR0035 disepakati sebesar 115,00% (seratus lima belas persen), serta setelmen dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2018, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:
POffer = 115,00% (seratus lima belas persen);
PGov = 90,75% (sembilan puluh koma tujuh lima persen);
N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c(Offer) = 12,90% (dua belas koma sembilan persen);
c(Gov) = 6,25% (enam koma dua lima persen);
n(Offer) = 2 (dua) kali dalam satu tahun (semiannually), yaitu setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember;
n(Gov) = 2 (dua) kali dalam satu tahun (semiannually), yaitu setiap tanggal 15 Mei dan 15 November;
a(Offer) = 74 (tujuh puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Juni 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018);
a(Gov) = 104 (seratus empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Mei 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018);
E(Offer) = 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Juni 2018 sampai dengan 15 Desember 2018);
E(Gov) = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Mei 2018 sampai dengan 15 November 2018);
AIOffer = bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan actual/actual;
AIGov = bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual.
Langkah 1: Bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:
AIOffer =
= Rp26.081,97
Rp26.082,00 AIGov =
= Rp17.832,88
Rp17.833,00
Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:
PSS = (115,00% 90,75%) Rp1.000.000,00 + (Rp26.082,00 Rp17.833,00)
= Rp242.500,00 + Rp8.249,00
= Rp250.749,00 Jadi Setelmen per unit dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0035 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0064 dan dalam hal ini Pemerintah membayar selisih tunai per unit sebesar Rp250.749,00 (dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
2. Selisih tunai per unit Obligasi Negara tanpa kupon atau Surat Perbendaharaan Negara dihitung sebagai berikut:
PSS AI P P Gov Gov Offer N
dimana, PSS = selisih tunai per unit;
POffer = harga bersih (clean price) per unit Surat Utang Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);
PGov = harga bersih (clean price) per unit Surat Utang Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);
N = nilai nominal Surat Utang Negara per unit;
AIGov = bunga berjalan (accrued interest) per unit Surat Utang Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual.
Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut:
AI E a n c N
dimana, c = tingkat kupon (coupon rate);
n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;
a = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;
E = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.
Bunga berjalan (accrued interest) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).
Contoh Penghitungan Pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemerintah membeli kembali Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Surat Utang Negara Seri SPN12190214 ini jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2019.
Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0052 dengan kupon 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2030. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR0052 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika clean price Obligasi Negara seri FR0052 ditetapkan sebesar 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen) dan clean price Surat Utang Negara Seri SPN12190214 disepakati sebesar 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol persen), serta setelmen dilakukan pada 28 Agustus 2018, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah- langkah sebagai berikut:
POffer = 98,50% (sembilan puluh delapan koma lima nol persen);
PGov = 110,90% (seratus sepuluh koma sembilan nol persen);
N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
cGov = 10,50% (sepuluh koma lima nol persen);
nGov = 2 (dua) kali dalam satu tahun (semiannually), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
aGov = 13 (tiga belas) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Agustus 2018) sampai dengan tanggal setelmen (28 Agustus 2018);
EGov = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Februari 2019);
AIGov = bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan actual/actual.
Langkah 1: Bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:
AIGov =
= Rp3.709,24
Rp3.709,00
Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:
PSS = (98,50% 110,90%) Rp1.000.000,00 - Rp3.709,00
= -Rp124.000,00 – Rp3.709,00
= -Rp127.709,00 Jadi Setelmen per unit dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Surat Utang Negara Seri SPN12190214 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR0052 dan dalam hal ini Pemerintah menerima pembayaran selisih tunai per unit sebesar Rp127.709,00 (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI