PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
(1) Pembayaran atas beban APBN dilakukan oleh pejabat perbendaharaan negara.
(2) Pejabat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. PA, KPA, PPK, dan PPSPM;
b. BUN dan Kuasa BUN; dan
c. Bendahara Pengeluaran.
(1) Menteri Pertahanan bertindak sebagai PA atas anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2) Menteri Pertahanan selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada PRESIDEN atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kemhan dan TNI.
(4) Tanggung jawab materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil (outcome) atas beban anggaran belanja Kemhan dan TNI.
Dalam hal Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhalangan tetap, PA dijabat oleh pejabat lain
(ad interm) yang ditunjuk oleh PRESIDEN sampai dengan adanya Menteri Pertahanan definitif.
(1) Menteri Pertahanan selaku PA berwenang:
a. menunjuk/MENETAPKAN KPA; dan
b. MENETAPKAN pejabat perbendaharaan lainnya.
(2) Penunjukan/penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan usulan Kepala UO.
(3) KPA yang diusulkan oleh Kepala UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Kepala UO; dan
b. Kepala Satker, untuk Satker di masing-masing UO.
(4) Kepala UO dapat mengusulkan pejabat lain di UO dan/atau pejabat lain di masing-masing Satker sebagai KPA, dalam hal Kepala UO dan/atau Kepala Satker tidak dapat ditunjuk/ditetapkan sebagai KPA.
(5) Penetapan pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan PPK dan PPSPM.
(6) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilimpahkan kepada KPA.
(7) Setiap terjadi pergantian Kepala UO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan/atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah serah terima jabatan Kepala UO, Kepala Satker, dan/atau pejabat lain yang baru langsung menjabat sebagai KPA.
(1) Dalam hal Kepala UO, Kepala Satker, atau pejabat lain yang ditunjuk/ditetapkan sebagai KPA berhalangan,
pejabat pengganti yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA menjalankan fungsi sebagai KPA.
(2) Kewenangan PA untuk menunjuk/MENETAPKAN pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat lain (ad interim).
(1) Penunjukan/penetapan KPA tidak terikat periode tahun anggaran.
(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan/penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
(3) Penunjukan/penetapan KPA berakhir dalam hal tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
(4) Dalam hal penunjukan/penetapan KPA berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir.
(5) Pada saat penunjukan/penetapan KPA berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA tetap bertanggung jawab atas proses likuidasi entitas akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga.
(6) PPK dan PPSPM yang penetapannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi PPK atau PPSPM.
Kepala UO bertanggung jawab atas pengelolaan program dilingkungan UO masing-masing.
(1) Dalam penggunaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun DIPA;
b. MENETAPKAN PPK dan PPSPM;
c. MENETAPKAN panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
d. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
e. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk menjamin pencapaian keluaran (output), KPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. MENETAPKAN rencana kegiatan dan rencana penggunaan anggaran;
b. MENETAPKAN kebijakandan pedoman atas penggunaan anggaran;
c. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap:
1. pelaksanaan kegiatan dan anggaran termasuk pengadaan barang/jasa;
2. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran; dan
3. kinerja pelaksanaan anggaran.
(3) KPA bertanggung jawab secara formal atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) KPA bertanggung jawab secara materiil atas:
a. penggunaan anggaran atas Satker yang dipimpinnya;
dan
b. pencapaian keluaran (output) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker.
(1) Untuk 1 (satu) DIPA, KPA MENETAPKAN PPK dan PPSPM dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 1 (satu) atau lebih PPK; dan
b. 1 (satu) PPSPM.
(2) Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat keputusan.
(3) PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh saling merangkap.
(4) Dalam kondisi tertentu, KPA dapat merangkap jabatan PPK atau PPSPM.
(5) Penetapan PPK dan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran.
(6) Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA MENETAPKAN PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan.
(7) KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN, beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker;
b. PPSPM, disertai dengan spesimen tanda tangan PPK;
dan
c. PPK.
(8) Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM.
(1) PPK melakukan pembuatan komitmen berupa perikatan dan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban DIPA.
(2) PPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
d. memberitahukan data supplier dan data kontrak atas perjanjian/perikatan kepada KPPN;
e. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
f. melaksanakan kegiatan swakelola;
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
i. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
j. menyusun dan menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;
k. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
(3) Untuk menjamin kelancaran pembuatan komitmen, pengujian tagihan, dan penerbitan permintaan pembayaran, PPK:
a. memberitahukan kepada KPA atas perjanjian/perikatan yang dilakukannya; dan
b. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA.
(4) PPK bertanggung jawab atas:
a. kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
b. kebenaran data supplier dan data kontrak;
c. kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan; dan
d. penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.
Dalam melaksanakan kewenangannya, PPK dapat dibantu unit/pejabat lain yang ditetapkan oleh KPA dan dapat diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.
(1) PPSPM melakukan pengujian tagihan dan penerbitan perintah pembayaran atas beban DIPA.
(2) PPSPM bertanggung jawab atas:
a. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM;
b. kebenaran dan keabsahan atas SPM yang ditandatangani;
c. akibat yang timbul dari pengujian SPP dan penerbitan SPM yang dilakukannya; dan
d. ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN.
(3) PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
b. melakukan penolakan dan pengembalian atas SPP, dalam hal SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c. melakukan pembebanan atas tagihan pada akun yang telah disediakan;
d. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
e. menerbitkan dan menandatangani SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
g. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
h. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran; dan
i. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara.
(1) Menteri Keuangan bertindak selaku Bendahara Umum Negara.
(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
(3) Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara memiliki wilayah kerja, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. wilayah geografis; dan/atau
b. beban kerja.
(4) Pengangkatan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
(1) Kuasa BUN bertanggung jawab terhadap:
a. ketersediaan dana dalam pencairan dana atas beban DIPA;
b. kesesuaian penerima pembayaran berdasarkan perintah pembayaran dari PPSPM; dan
c. ketepatan waktu penerbitan SP2D.
(2) Kuasa BUN memiliki tugas dan wewenang:
a. melakukan pengujian atas SPM yang diajukan oleh Satker;
b. melakukan penerbitan SP2D atas beban rekening kas negara; dan
c. melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN.
(3) Guna kelancaran pengujian SPM dan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUN memiliki tugas:
a. melaksanakan standar operasional prosedur pengujian SPM dan penerbitan SP2D;
b. memastikan Satker menggunakan sistem dan prosedur pembayaran yang telah distandardisasi oleh BUN;
c. memastikan Satker menyampaikan rencana penarikan dana yang tepat waktu dan akurat;
d. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dalam rangka manajemen kas; dan
e. memantau pencairan anggaran kepada penerima pembayaran.
(1) Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanan anggaran belanja, Menteri Pertahanan mengangkat Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan dari Kepala Pembina Keuangan pada masing-masing UO
berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja pegawai pada pembina keuangan di UO tersebut.
(2) Kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke kepala Satker.
(3) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.
(4) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran.
(5) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk mengelola 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) DIPA.
(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada saat pergantian periode tahun anggaran, pengangkatan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.
(7) Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, dan PPSPM.
(8) Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, kepala Satker MENETAPKAN pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran.
(9) Kepala Satker menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada:
a. PPSPM; dan
b. PPK.
(1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan.
(2) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab terhadap:
a. uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya secara pribadi;
b. pengelolaan uang/surat berharga secara fungsional kepada Kuasa BUN.
(3) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan kebutuhan uang persediaan dan/atau penggantian uang persediaan kepada PPK;
b. mengelola uang persediaan;
c. menguji surat perintah bayar (SPBy) yang diajukan oleh PPK;
d. melakukan pembayaran atas beban uang persediaan dalam hal SPBy telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
e. menolak pembayaran apabila SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
f. melakukan pemotongan/pemungutan pajak atau kewajiban lain kepada negara atas pembayaran;
g. menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan pajak atau kewajiban lain kepada Negara ke Rekening Kas Negara;
h. mengelola rekening Bendahara Pengeluaran;
i. menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan transaksi uang persediaan;
j. menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara dan menyampaikan kepada Kuasa BUN; dan
k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
(1) Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, Kepala Satker dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(2) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
(3) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan.
(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.
Pejabat/pegawai/personil yang akan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki sertifikat bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.
(1) Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran kepada Kuasa BUN di daerah.
(2) Tata cara pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik satker pada kementerian negara/lembaga.