PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

PERMEN Nomor 14-pmk-08-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 3. Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, atau lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 4. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 7. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik INDONESIA. 8. Letter of Commitment adalah dokumen perikatan yang berisi komitmen pengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada Kementerian Keuangan. 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang negara. 10. Seleksi Terbatas adalah metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas. 11. Surat Pernyataan Ketertarikan adalah pernyataan formal mengenai ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu yang disampaikan calon KSA, baik yang pernah maupun yang belum memiliki portofolio pinjaman komersial kepada Pemerintah sebelum pelaksanaan seleksi. 12. Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SKPBJ adalah surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN. 13. Benchmark adalah suatu parameter untuk menentukan kelayakan terms and conditions suatu tawaran pembiayaan dari calon KSA yang diukur dengan pendekatan effective cost. 14. Request for Interest yang selanjutnya disingkat RFI adalah pemberitahuan awal mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu. 15. Surat Pernyataan Kesediaan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah surat jawaban calon KSA atas RFI yang memuat pernyataan ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu. 16. Request for Proposal yang selanjutnya disingkat RFP adalah permintaan untuk menyampaikan proposal pembiayaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakan ketertarikannya. 17. Surat Tawaran Pembiayaan adalah surat jawaban calon KSA atas RFP yang memuat terms and conditions yang ditawarkan calon KSA untuk pembiayaan satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

BAB IV

ASAS UMUM

Article 8

Correction

(1) Seleksi calon KSA dilakukan melalui Seleksi Terbatas. (2) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian RFI kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

Article 9

Correction

Kriteria calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu: a. pernah atau masih memiliki portofolio pinjaman komersial kepada Pemerintah; dan/atau b. telah menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu setelah mendapat pemberitahuan dari: 1) K/L, Pemerintah Daerah, BUMN; dan/atau 2) calon penyedia barang dan jasa.

Article 10

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan pemetaan atas calon KSA yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui jika terdapat calon KSA yang menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Article 11

(1) Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN menyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Direktur Jenderal. (2) SKPBJ yang dapat ditindaklanjuti dengan seleksi paling kurang memuat: a. nama calon penyedia barang/jasa; b. nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman; c. deskripsi barang/jasa; d. mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak; dan e. jadwal penandatanganan kontrak. (3) SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh atau sebagian kegiatan yang termuat dalam surat penetapan sumber pembiayaan. (4) Direktur Jenderal dapat meminta informasi terkait SKPBJ kepada K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Article 12

Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman yang dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.

Article 13

Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN pinjaman paket, yaitu satu pinjaman yang dimaksudkan untuk membiayai beberapa kegiatan, yang ditentukan berdasarkan SKPBJ yang disampaikan oleh K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN, dengan memperhatikan: a. volume pembiayaan; b. jenis barang/kegiatan; c. asal barang/country of origin; dan/atau d. jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Article 14

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang melakukan penyusunan metode perhitungan Benchmark. (2) Metode perhitungan Benchmark ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PERSIAPAN SELEKSI CALON KREDITOR SWASTA ASING

Article 15

Correction

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melaksanakan persiapan seleksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. perhitungan Benchmark; b. penyusunan shortlist calon KSA; c. penyusunan RFI; d. penyampaian RFI kepada calon KSA yang termasuk ke dalam shortlist calon KSA; dan e. penerimaan SPKP dari calon KSA.

Article 16

Correction

Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan penyusunan shortlist untuk mendapatkan paling sedikit 5 (lima) calon KSA yang akan menerima RFI dengan memperhatikan restriksi dari calon KSA yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. jenis barang; b. asal barang; dan/atau c. jumlah outstanding pinjaman calon KSA, khususnya terhadap counterparty limit dan outstanding.

Article 17

(1) Calon KSA yang menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan dapat dimasukkan ke dalam shortlist selama shortlist awal dan shortlist tambahan belum ditetapkan. (2) Surat Pernyataan Ketertarikan yang disampaikan setelah shortlist awal dan shortlist tambahan ditetapkan, selanjutnya: a. diproses untuk penyusunan shortlist seleksi berikutnya; atau b. masuk dalam daftar calon KSA untuk pencarian sumber pembiayaan alternatif.

Article 18

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RFI kepada calon KSA yang masuk ke dalam shortlist. (2) Calon KSA yang tertarik wajib menyampaikan SPKP kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian RFI. (3) Dalam hal jumlah calon KSA yang menyampaikan ketertarikan kurang dari 3 (tiga), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RFI kepada calon KSA tambahan setelah melakukan penyusunan shortlist untuk mendapatkan calon KSA tambahan. (4) Calon KSA tambahan yang akan menerima RFI paling sedikit sebesar kekurangan dari jumlah minimal 3 (tiga) calon KSA yang menyatakan ketertarikannya. (5) Proses seleksi calon KSA dinyatakan gagal apabila setelah penyampaian RFI berikutnya tidak terdapat calon KSA yang menyampaikan ketertarikan.

Article 19

Dalam hal calon KSA bisa memperoleh jaminan dari LPKE, calon KSA dapat menyampaikan ketertarikannya dengan menawarkan pembiayaan yang dijamin oleh LPKE.

BAB VI

PELAKSANAAN SELEKSI CALON KSA

Article 20

Correction

Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut: a. penyusunan dokumen seleksi dan jadwal pelaksanaan seleksi; b. penyampaian RFP kepada calon KSA yang telah memberikan SPKP; c. penerimaan Surat Tawaran Pembiayaan dari calon KSA; d. evaluasi Surat Tawaran Pembiayaan dari calon KSA; dan e. penyusunan peringkat calon KSA atas tawaran yang tidak melebihi Benchmark.

Article 21

(1) Panitia Seleksi menyampaikan RFP kepada calon KSA yang termasuk dalam shortlist dan telah memberikan SPKP. (2) RFP disampaikan dengan melampirkan Term of Reference yang berisi informasi mengenai kriteria Surat Tawaran Pembiayaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi. (3) Surat Tawaran Pembiayaan harus disampaikan calon KSA kepada Panitia Seleksi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah penyampaian RFP.

Article 22

Tawaran pembiayaan yang dapat diikutsertakan dalam seleksi dapat berbentuk: a. Single Loan, yang diberikan oleh KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; b. Club Deal, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang terpisah bagi masing-masing KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; dan/atau c. Syndicated Loan, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dikoordinasikan oleh salah satu atau lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam satu perjanjian pinjaman untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Article 23

(1) Panitia Seleksi melakukan evaluasi atas Surat Tawaran Pembiayaan dengan memilih tawaran terendah atas tawaran yang diterima. (2) Pemilihan tawaran terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Benchmark. (3) Calon KSA dengan penawaran biaya pinjaman melebihi Benchmark dinyatakan gugur. (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih tawaran terendah dengan nilai sama yang tidak melebihi Benchmark, Panitia Seleksi menyampaikan kembali RFP kepada calon KSA untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik. (5) Apabila tawaran yang diajukan tetap sama antara satu calon KSA dengan lainnya, Panitia Seleksi dapat menentukan kriteria untuk memilih tawaran terbaik yang sebelumnya telah dicantumkan dalam RFP. (6) Dalam hal seluruh tawaran yang disampaikan oleh calon KSA melebihi Benchmark, Panitia Seleksi menyampaikan kembali RFP kepada calon KSA sebelumnya, dengan memberitahukan batasan/range biaya pinjaman yang diinginkan. (7) Jika setelah penyampaian RFP berikutnya seluruh tawaran yang disampaikan calon KSA tetap melebihi Benchmark, seleksi dinyatakan gagal.

Peraturan Menteri Nomor 14-pmk-08-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VIII

Article 27

Article 28

BAB IX

Article 29

BAB X

Article 30

Article 31

Article 32

BAB XI

Article 33

BAB XII

Article 34