PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 137-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

PERMEN Nomor 137-pmk-08-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik INDONESIA, sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang. 3. Pihak adalah orang perseorangan warga negara INDONESIA maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik INDONESIA ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan. 4. SUN Dalam Valuta Asing, yang selanjutnya disebut SUN Valas Global adalah SUN yang diterbitkan dalam valuta asing di pasar internasional. 5. Penjualan SUN Valas Global adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN Valas Global oleh Pemerintah kepada Pihak berdasarkan ketentuan pasar keuangan internasional. 6. Private Placement adalah kegiatan penawaran penjualan SUN Valas Global kepada investor tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sesuai dengan kesepakatan. 7. Bookbuilding adalah kegiatan penawaran penjualan SUN Valas Global dengan cara agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. 8. Pembelian Kembali SUN Valas Global adalah kegiatan pembelian kembali SUN Valas Global oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo berdasarkan ketentuan pasar keuangan internasional. 9. Cash Buyback adalah cara pembelian kembali SUN Valas Global yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah. 10. Exchange Offer adalah cara pembelian kembali SUN Valas Global yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SUN Valas Global seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai. 11. Tender Offer and New Issue adalah cara pembelian kembali SUN Valas Global melalui pembayaran secara tunai oleh Pemerintah yang dananya diperoleh dari hasil penerbitan SUN Valas Global dan penyelesaian transaksinya dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. 12. Panel Calon Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar, yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa investment bank yang lulus seleksi untuk kegiatan Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global. 13. Agen Penjual adalah Investment Bank yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN Valas Global. 14. Agen Pembeli/Penukar adalah Investment Bank yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Pembelian Kembali SUN Valas Global. www.djpp.kemenkumham.go.id 15. Investment Bank adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas di tempat lembaga keuangan dimaksud melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. 16. Panel Calon Konsultan Hukum, yang selanjutnya disebut Panel Konsultan Hukum adalah beberapa konsultan hukum yang lulus seleksi untuk membantu penyusunan dokumen hukum dalam rangka Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global. 17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 18. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, dan/atau konsultan hukum. 19. Agen Fiskal adalah agen yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan kepemilikan (registry) serta melakukan pembayaran bunga dan pokok SUN Valas Global. 20. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan penawaran untuk membeli SUN Valas Global oleh calon investor. 21. Pemesanan Penjualan adalah pengajuan penawaran untuk menjual SUN Valas Global oleh investor. 22. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN Valas Global kepada calon investor. 23. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN Valas Global yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil Penjualan SUN Valas Global dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global. 24. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN Valas Global yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN Valas Global. 25. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.

BAB II

KETENTUAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SUN VALAS GLOBAL

Article 2

Correction

(1) Setiap Pihak dapat membeli SUN Valas Global di pasar internasional. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penjualan SUN Valas Global kepada Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Agen Penjual. (3) Penjualan SUN Valas Global sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan metode: a. Private Placement; atau b. Bookbuilding.

Article 3

Correction

(1) Dalam hal Penjualan SUN Valas Global dilakukan melalui metode Private Placement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Agen Penjual ditunjuk dari anggota Panel melalui: a. penunjukan secara langsung; atau b. seleksi Agen Penjual. (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal: a. anggota Panel mengajukan penawaran pembelian SUN Valas Global secara langsung kepada Pemerintah; dan b. tercapai kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Valas Global yang akan diterbitkan. (3) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Valas Global berasal dari Pemerintah.

Article 4

Dalam hal Penjualan SUN Valas Global dilakukan melalui metode Bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Agen Penjual ditunjuk dari anggota Panel melalui seleksi Agen Penjual.

Article 5

Pembelian Kembali SUN Valas Global dapat dilakukan dengan tujuan: a. meningkatkan likuiditas pasar SUN Valas Global; b. mengoptimalkan struktur portofolio SUN; c. mengurangi beban biaya bunga dalam valuta asing; dan/atau d. mengurangi risiko refinancing.

Article 6

(1) Pembelian Kembali SUN Valas Global dapat dilakukan melalui metode Bookbuilding dengan cara: www.djpp.kemenkumham.go.id a. cash buyback; b. exchange offer; atau c. tender offer and new issue. (2) Pembelian Kembali SUN Valas Global sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Agen Pembeli/Penukar. (3) Agen Pembeli/Penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari anggota Panel melalui seleksi Agen Pembeli/Penukar.

BAB III

PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA PANEL

Article 7

Correction

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Panel, Investment Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengalaman sebagai agen dalam melakukan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi internasional yang dilakukan oleh suatu negara atau korporasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terhitung pada saat penyampaian proposal untuk mengikuti seleksi; b. memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman melakukan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi internasional dalam valuta asing yang diterbitkan dan/atau dibeli kembali oleh suatu negara atau korporasi; c. memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global; dan d. memiliki jaringan pemasaran yang luas.

Article 8

Seleksi untuk menjadi anggota Panel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. penyampaian surat permintaan proposal (request for proposal) kepada Investment Bank; b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal; c. pemilihan Investment Bank untuk ikut tahap presentasi (beauty contest); d. pelaksanaan presentasi; e. pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi; www.djpp.kemenkumham.go.id f. negosiasi fee; g. pemeringkatan anggota Panel berdasarkan hasil presentasi dan negosiasi fee; dan h. penetapan anggota Panel.

Article 9

(1) Dalam hal jumlah Investment Bank yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 6 (enam), panitia seleksi menyampaikan kembali surat permintaan proposal kepada Investment Bank yang belum menyampaikan dokumen proposal. (2) Penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan Investment Bank yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi. (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah Investment Bank yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 6 (enam), proses seleksi anggota Panel dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA.

Article 10

(1) Negosiasi fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan kepada sejumlah calon anggota Panel berdasarkan peringkat hasil presentasi yang ditetapkan oleh panitia seleksi. (2) Fee yang digunakan dalam negosiasi fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fee tunggal yang berlaku bagi semua anggota Panel dan digunakan untuk setiap Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global dalam tahun anggaran berjalan.

Article 11

(1) Anggota Panel ditetapkan oleh KPA. (2) Anggota Panel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 5 (lima).

Article 12

KPA dapat mencabut keanggotaan Investment Bank dari Panel, apabila anggota Panel: a. melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SUN; atau b. dinyatakan pailit oleh pengadilan atau institusi yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA PANEL KONSULTAN HUKUM

Article 20

Correction

(1) Untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global, dapat ditunjuk konsultan hukum internasional dan konsultan hukum lokal. (2) Konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dari anggota Panel Konsultan Hukum melalui seleksi. (3) Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Panel Konsultan Hukum internasional dan Panel Konsultan Hukum lokal.

Article 21

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), calon anggota Panel www.djpp.kemenkumham.go.id Konsultan Hukum harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi internasional; dan b. memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penjualan dan/atau pembelian kembali obligasi internasional.

Article 22

Seleksi untuk menjadi anggota Panel Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. penyampaian surat permintaan proposal (request for proposal) kepada calon konsultan hukum; b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal; c. pemilihan calon Panel Konsultan Hukum untuk ikut tahap presentasi (beauty contest); d. pelaksanaan presentasi; e. pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi; f. negosiasi fee; g. pemeringkatan anggota Panel Konsultan Hukum berdasarkan hasil presentasi dan negosiasi fee; dan h. penetapan anggota Panel Konsultan Hukum.

Article 23

(1) Dalam hal jumlah calon konsultan hukum yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 3 (tiga), panitia seleksi menyampaikan kembali surat permintaan proposal kepada calon konsultan hukum yang belum menyampaikan dokumen proposal. (2) Penyampaian kembali surat permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan calon konsultan hukum yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi. (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali surat permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon konsultan hukum yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 3 (tiga), proses seleksi anggota Panel Konsultan Hukum dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 24

(1) Negosiasi fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan kepada sejumlah calon anggota Panel Konsultan Hukum berdasarkan peringkat hasil presentasi yang ditetapkan oleh panitia seleksi. (2) Fee yang digunakan dalam negosiasi fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fee tunggal yang berlaku bagi semua anggota Panel Konsultan Hukum dan digunakan untuk setiap Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SUN Valas Global dalam tahun anggaran berjalan.

Article 25

(1) Anggota Panel Konsultan Hukum internasional dan Panel Konsultan Hukum lokal ditetapkan oleh KPA. (2) Anggota Panel Konsultan Hukum internasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 2 (dua). (3) Anggota Panel Konsultan Hukum lokal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 2 (dua).

Peraturan Menteri Nomor 137-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27

BAB VIII

Article 28

BAB IX

Article 29

Article 30

Article 31

BAB X

Article 32

BAB XI

Article 33

BAB XII

Article 34

BAB XIII

Article 35

Article 36

Article 37

BAB XIV

Article 38

Article 39

Article 40

BAB XV

Article 41

BAB XVI

Article 42

Article 43

Article 44